TINJAUAN PENELITIAN DAHULU YANG RELEVAN (20 ABSTRAK)

TINJAUAN PENELITIAN DAHULU

YANG RELEVAN

(20 ABSTRAK)

Penelitian yang berkenaan dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah di Provinsi Jawa Barat, menurut pendapat penulis sampai sejauh ini belum pernah dilakukan. Namun, untuk memperoleh gambaran tentang posisi masalah yang diteliti dengan masalah  yang telah diteliti sebelumnya, dilakukan analisis terhadap hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

  1. Penelitian Yusuf Bachtiar (2001) dengan judul: “Kesiapan Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS) di Kota dan Kabupaten Bandung,”berdasarkan data empiris/lapangan, menarik beberapa kesimpulkan sebagai berikut:
    1. Manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS), baik berupa pandangan para ahli pendidikan maupun berupa pandangan para praktisi pendidikan, sampai saat ini belum dapat dibantah tentang kebaikan dan keuntungannya.
    2. Kesiapan pelaksanaan MPBS pada Dinas dan cabang Dinas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat (orang tua siswa dan sekolah dari jenjang SD, SLTP dan SMU) di Kota dan Kabupaten Bandung, dilihat dari aspek organisasi, kurikulum, SDM, kesiswaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat, secara keseluruhan termasuk pada kategori cukup siap.

 

  1. Penelitian Imam Santoso (2002) dengan judul : “Pengawasan Internal dengan Model ‘Patok Duga’ di SMU Puragabaya Bandung”,beberapa temuan penelitiannya adalah:
    1. Aspek-aspek determinan dalam dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan internal adalah: (1) komitmen personil sekolah, (2) dukungan badan penyelenggara dan masyarakat sekolah, dan (3) apresiasi siswa dan orang tua.
    2. Kelemahan yang dapat diidentifikasi selama pelaksanaan pengawasan internal, terutama adalah lingkungan luar sekolah khususnya pihak orang tua siswa belum cukup berhasil membangun budaya belajar siswa di rumah, sehingga budaya belajar belum menjadi kekuatan utama bagi peserta didik.

 

  1. Penelitian Dadi Permadi (1997) dalam disertasi yang berjudul: “Kepemimpinan Mandiri Kepala SD Desa Tertinggal di Kabupaten Bandung,”menyimpulkan:
    1. Kepemimpinan mandiri dengan visi yang utuh dalam membina kepercayaan dan tanggung jawab kepada bawahan dapat meningkatkan kinerja sekolah secara optimal sesuai dengan potensi dan wilayahnya.
    2. Pembinaan berdasarkan rasa persatuan di lingkungan sekolah dengan penuh kekeluargaan dapat meningkatkan pelayanan kepada siswa.
    3. Manajemen yang mengutamakan praktek, memberikan rasa percaya para guru kepada kepala sekolah.
    4. Gaya kepemimpinan mandiri melalui pengarahan, konsultasi, partisipasi dan pelimpahan wewenang sangat efektif dilaksanakan di SD desa tertinggal.

 

  1. Ahmad Syafiie (2003) dalam disertasi yang berjudul : “Strategi Pengembangan Model Madrasah Aliyah Keagamaan Unggulan,”menyimpulkan sebagai berikut:
    1. Untuk penyelenggaraan pendidikan madrasah yang mengarah pada perbaikan mutu  secara berkesinambungan, diperlukan seperangkat sistem yang terintegrasi dan sinerjik antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam suatu keputusan yang berorientasi masa depan.
    2. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan calon ulama yang mampu melayani umat, maka Madrasah Aliyah Keagamaan harus dibangun berdasarkan visi dan misi serta strategi yang sesuai dengan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
  2. Penelitian Djaswidi Al-Hamdani (2003) dalam disertasi yang berjudul: “Strategi Pengembangan Model Kepemimpinan Transformasional Kepala MTs (Penelitian dan Pengembangan Kepemimpinan Kepala MTsN di Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat), antara lain menyimpulkan:
    1. Kepemimpinan kepala madrasah, jika dipandang dari konsep kepemimpinan transformasional, baru sebagian kecil atau pada hal-hal tertentu yang mengarah pada perilaku transformasional.
    2. Kesiapan untuk melakukan perbaikan kinerja MTsN belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, beberapa yang belum tersentuh adalah perbaikan implementasi kurikulum (PBM), fasilitas/media PBM di kelas, laboratorium dan perpustakaan.
    3. c.       Kepemimpinan kepala MTsN pada umumnya belum sesuai dengan tuntutan konseptual kepemimpinan pendidikan masa depan.

 

  1. Penelitian Ahmad Kosasih (2010) dalam disertasi yang berjudul: “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (Strategi Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru melalui MKKS dan MGMP dalam pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Garut), berkesimpulan bahwa :

Temuan di lapangan dapat dideskripsikan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya peningkatan kinerja kepala sekolah dan kinerja guru pada tiga SMP di Kabupaten Garut adalah melalui pemberdayaan MKKS dan pemberdayaan MGMP, dalam hal ini MKKS dan MGMP merupakan wadah pembinaan, pusat belajarnya kepala sekolah dan guru, puast informasi, pusat diklat, seminar, lokakarya, peningkatan kemampuan kepemimpnan, manajerial, proses pembelajaran serta peningkatan kompetensi lainnya. Faktor penghambat diantaranya : (1) Kesadaran guru itu sendiri; (2) Finansial; (3) Sarana prasarana; (4) Letak geografis antara sekolah dengan tempat tinggal. Strategi kepala sekolah dan guru dalam mengatasi hambatan : (1) Meningkatkan motivasi diantara kepala sekolah dan guru; (2) Iuran secara sukarela; (3) Mengoptimalkan MKKS dan MGMP; (4) Menjadikan sekolah-sekolah yang secara sarana prasarana lebih lengkap untuk dijadikan tempat pembinaan; (5) Membentuk keanggotaan MKKS dan MGMP disesuaikan dengan tempat tinggal kepala sekolah dan guru. Rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Sub Seksi SLTP, para Kepala UPTD dan para pengawas, antara lain perlu partisipasi secara optimal dari para pengambil kebijakan dan seluruh elemen pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

 

  1. Penelitian Aan Rohanda (2011), dengan judul : “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMP Rintisan Standar Nasional”, berkesimpulan bahwa :

Kinerja organisasi, berfikir, berperilaku dan bertindak menarik untuk dikaji secara mendalam dalam dunia pendidikan karena berdasarkan realitas di lapangan (sekolah) belum mendapat perhatian secara optimal dari semua unsur warga sekolah. Dari semua unsur sekolah belum secara optimal tertanam cara berfikir, bertindak, berperilaku dan bertindak yang berorientasi pada mutu sebagaimana diisyaratkan dalam MMT pendidikan. Oleh karena itu menciptakan mutu pendidikan dengan menerapkan manajemen mutu terpadu menjadi sesuatu yang sangat perlu mendapat perhatian. Dengan demikian setiap sekolah dituntut untuk melaksanakan manajemen mutu secara terpadu, dengan harapan agar mutu pendidikan cepat terwujud. Dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan manajemen mutu terpadu di sekolah. Faktor pendukung dalam melaksanakan manajemen mutu di SMPN RSSN yang penulis teliti antara lain : manajemen terpusat pada pelanggan; materi pembelajaran yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan; sudah bersifat obsesi; sekolah telah berupaya memenuhi target; sudah menggunakan pendekatan ilmiah; memiliki komitmen yang panjang; memiliki tim yang solid. Faktor pengambat dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu antara lain : pendelegasian tanggung jawab dan kebijakan; team mania; proses penyebarluasan. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain (1) pembinaan intern sekolah; (2) pemberdayaan MGMP; (3) mengikusertakan guru dalam berbagai kegiatan pelatihan, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Hasil yang dicapai oleh ketiga RSSN yang penulis teliti adalah masing-masing sekolah telah melaksanakan delapan standar nasional pendidikan yaitu : standar isi; proses; kelulusan; pendidik dan tenaga kependidikan; sapras; pengelolaan; pengembangan standar penilaian pendidikan.

 

  1. 8.      Penelitian Muh. Ilham (2007) dengan judul : “Manajemen Strategi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Studi Kasus di IPDN Jawa Barat) berkesimpulan bahwa :

Manajemen strategi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat dilakukan secara efektif dengan prinsip demokratis, kooperatif, kreatif dan konstruktif; kinerja Badan Diklat Depdagri adalah mengembangkan program, mengadakan pengawasan, dan memberikan perhatian atas berbagai permasalahan praja; Faktor pendukungnya adalah gerakan peningkatan kualitas hidup masyarakat; budaya gotong royong dan kekeluargaan; potensi IPDN; sarana dan prasarana kampus, serta dukungan daerah.

Sehubungan dengan itu, direkomendasikan kepada berbagai pihak untuk memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN, termasuk perlu segera diwujudkan Good Governance. Dalam pada itu direkomendasikan model pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN yang lebih berpihak pada alumni dan pemberdayaan praja, dengan mendayagunakan faktor pendukung serta sarana dan prasarana yang ada secara optimal.

 

 

 

  1. 9.      Penelitian Edi Satriadi (2010) dengan judul “Efektivitas Implementasi Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan” (Studi Kasus di Universitas Bung Hatta Padang Tahun 2004 s/d 2009), dapat diambil kesimpulan bahwa :

Hasil efektivitas implementasi manajemen strategik peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pimpinan di Universitas Bung Hatta Padang ditemukan kualitasnya secara umum sangat baik, seperti faktor yang dominan dari (1) profil lingkungan strategik peningkatan mutu pendidikan, sangat baik. Terlihat karena menonjolkan tokoh ke-Bung Hatta-an sehingga masyarakat mempunyai perhatian terhadap Universitas Bung Hatta Padang; (2) formulasi visi, misi, tujuan dan program peningkatan sangat baik. Terlihat dari segi pemahaman oleh pimpinan. Yaitu : visi menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan terkemuka. Misi universitas Bung Hatta Padang, secara umum melaksanakan tri darma perguruan tinggi. Visi, misi, tujuan dan program peningkatan mutu, menggambarkan urutan secara hirarkis, logis, rasional, realitas, dan terukur (3) implementasi peningkatan mutu program pendidikan hasilnya berbeda-beda, terlihat (a) struktur organisasi, sangat baik (b) mahasiswa, sangat baik, (c) dosen, kurang baik, (d) kepegawaian, kurang baik, (e) proses belajar dan mengajar, sangat baik, (f) kurikulum dan silabus, sangat baik, (g) penelitian, kurang baik, (h) pengabdian pada masyarakat, kurang baik, (i) sistem informasi manajemen, kurang baik, (j) pembiayaan, sangat baik, (k) budaya organisasi, sangat baik, (l) laboratorium, kurang baik, (m) perpustakaan, sangat baik, dan (n) peningkatan mutu kerjasama, kurang baik.

Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan kepada : Yayasan dan pimpinan Universitas Bung Hatta melaksanakan dan menjadikan pedoman implementasi manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan : (1) Profil lingkungan stregik peningkatan mutu pendidikan, (2) Formulasi strategik visi, misi, tujuan dan program peningkatan mutu, (3) Implementasi program peningkatan mutu.

 

  1. 10.  Penelitian Hj. Enong Sofwanah (2009) dengan judul : “Kontribusi Manajemen Pembelajaran Terhadap Mutu Hasil Belajar Siswa dan Dampaknya pada Kinerja Sekolah” (Studi Peningkatan Mutu Hasil Belajar dan Kinerja Sekolah Dasar di Kabupaten Pandeglang) berkesimpulan bahwa :

Pertama, hipotesis yang menyatakan “manajemen pengembangan kurikulum berkontribusi positif dan signifikan terhadap mutu hasil belajar” diterima; kedua, hipotesis yang menyatakan “inovasi proses pembelajaran berkontribusi positif dan signifikan terhadap mutu hasil belajar” diterima; ketiga, hipotesis yang menyatakan “sistem evaluasi berkontribusi positif dan signifikan terhadap mutu hasil belajar” diterima; keempat, hipotesis berbunyi “manajemen pengembangan kurikulum, inovasi proses pembelajaran, dan sistem evaluasi secara simultan berkontribusi positif dan signifikan terhadap mutu hasil belajar” teruji diterima; kelima, hipotesis yang berbunyi “mutu hasil belajar berdampak langsung, positif dan signifikan terhadap mutu kinerja sekolah” secara statistik teruji diterima.

Implikasi hasil penelitian, adalah bahwa kepala sekolah perlu melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dan guru idealnya ditingkatkan kompetensinya. Penelitian direkomendasikan kepada : (1) kepala sekolah untuk mempertegas visi dan misi; (2) Kepala Dinas Pendidikan untuk memaksimalkan monitoring dan evaluasi (monev); serta (3) Bupati perlu mengkampanyekan Gerakan Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah (GPMKS) ke semua elemen masyarakat.

 

  1. 11.  Penelitian Djoemad Tjiptowardojo (2010) dengan judul disertasi : “Model Stratejik Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta” (Penelitian Kualitatif Terhadap Strategi Peningkatan Mutu Universitas Widyatama di Kota Bandung) berkesimpulan bahwa :

Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam kerangka otonomi pendidikan tinggi dan globalisasi, dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen stratejik melalui penerapan strategi-strategi peningkatan mutu dosen dan staf, mutu layanan administrasi/manajemen, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana kelembagaan. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pentingnya : peningkatan peranan dan dukungan pihak-pihak ‘stakeholders’ lembaga terhadap program peningkatan mutu pendidikan melalui upaya-upaya peningkatan mutu dosen, administrasi/manajemen lembaga dan sarana-prasarana pembelajaran.

 

  1. 12.  Penelitian M. Ali Hasan (2010) dengan judul : “Manajemen Sekolah Bermutu” (Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya Organisasi, Komitmen Guru dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Mutu SMP Berkategori Rintisan Sekolah Standar Nasional di Kabupaten Indramayu) dapat diambil kesimpulan bahwa :

Perlunya pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, komitmen guru, dan peran serta masyarakat yang berkontribusi terhadap mutu proses pembelajaran dan mutu pendidikan SMP berkategori RSSN di Kabupaten Indramayu. Pemberdayaan faktor-faktor kunci tersebut hendaknya berpijak kepada prinsip-prinsip selalu berfokus kepada pengguna jasa, keterlibatan total semua warga sekolah, ukuran baku mutu pendidikan, memandang pendidikan sebagai sistem dan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

 

  1. 13.  Penelitian Bujang Rahman (2010) dengan judul : “Manajemen Mutu Akademik untuk Meningkatkan Produktivitas Kelembagaan” (Studi tentang Faktor-faktor Strategis yang Mempengaruhi Produktivitas LPTK di Provinsi Lampung), berkesimpulan bahwa :

Secara gabungan manajemen fasilitas, manajemen administratif, perilaku kepemimpinan, kinerja akademik dosen dan kepuasan atas kualitas manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kelembagaan. Secara parsial kepuasan atas kualitas manajemen paling besar pengaruhnya terhadap produktivitas kelembagaan. Kesimpulan penelitian bahwa keterpaduan faktor-faktor strategis manajemen fasilitas, manajemen administratif, perilaku kepemimpinan, kinerja akademik dosen dapat meningkatkan kepuasan atas kualitas manajemen untuk meningkatkan produktivitas kelembagaan.

 

  1. 14.  Penelitian Upiek Haeryah Sadkar (2009) dengan judul : “Studi Manajemen Mutu Pendidikan Kepariwisataan Berbasis Tedqual System” (Studi Kasus pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung), berkesimpulan bahwa :

Setelah dilakukan perbandingan dengan berbagai pendekatan manajemen mutu, hasil penelitian menunjukkan bahwa TedQual System merupakan suatu pendekatan manajemen mutu yang tepat untuk diterapkan pada pendidikan kepariwisataan. Meskipun secara umum terdapat persamaan diantara berbagai pendekatan tersebut, namun TedQual System memiliki kesesuaian tinggi karena dikembangkan secara spesifik untuk kebutuhan manajemen mutu pendidikan kepariwisataan serta memiliki kekuatan pada perumusan secara rinci dari proses yang harus dilakukan untuk menerapkannya, kurikulum yang dinamis, sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas serta aspek-aspek pelayanan yang harus dilakukan untuk mencapai nilai daya saing. UN-WTO sebagai organisasi yang membidangi pengembangan TedQual System, menempatkan kekhasan sifat pariwisata sebagai landasan dalam pengembangan TedQual System. Lebih lanjut, penerapan pendekatan TedQual System secara efektif di lembaga pendidikan kepariwisataan diperlukan kondisi awal (pra kondisi) dan pengembangan model yang tepat untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang diharapkan.

 

 

 

 

 

  1. 15.  Penelitian Eko Supraptono (2008) dengan judul : “Studi Manajemen Mutu Pembelajaran (Analisis Pengaruh Faktor Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah, Budaya Sekolah, Manajemen Perubahan, Motivasi Kerja Guru, dan Komitmen Guru terhadap Kinerja Guru dan Mutu Pembelajaran di SMA Negeri Kabupaten Lebak Banten), dapat diambil kesimpulan bahwa :

Berdasarkan analisis data dapat dijelaskan : 1) kepemimpinan partisipatif kepala sekolah, budaya sekolah, manajemen perubahan, motivasi kerjaguru, dan komitmen guru memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja guru. 2) Budaya sekolah, manajemen perubahan, motivasi kerja guru, dan komitmen guru memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap mutu pembelajaran. 3) Budaya sekolah, manajemen perubahan, motivasi kerja guru, dan komitmen guru, serta kinerja guru berpengaruh terhadap mutu pembelajaran. 4) Kinreja guru berpengaruh terhadap mutu pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa mutu pembelajaran dapat ditingkatkan dengan meningkatkan budaya sekolah dan manajemen perubahan, kinerja guru, motivasi kerja dan komitmen guru, serta kinerja guru.

 

  1. 16.  Penelitian Nani Rahminawati (2007) dengan judul : “Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi” (Studi Kasus Pengembangan Model Audit Kinerja Dosen Pada Universitas Bandung), berkesimpulan bahwa :

Secara umum kegiatan Audit Kinerja Dosen belum terlembaga di Universitas Islam Bandung. Secara rinci sesuai dengan perumusan masalah yang dijadikan kajian dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan khusus, adalah : (1) Standar kinerja dosen yang ada di Unisba diturunkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang kemudian dituangkan dalam Beban Tugas Dosen Unisba (BTDU); (2) Prosedur yang dapat ditempuh dalam Audit kinerja dosen dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap : persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; (3) Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjan (DP3) dikategorikan sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dosen; dan (4) Model audit kinerja dosen yang secara empirik dipegunakan Unisba, adalah model audit laporan dan pengamatan aktivitas.

 

  1. 17.  Penelitian Dahman Darjat (2009) dengan judul : “Pemberdayaan Pengawas Sekolah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan” (Suatu Studi Deskriptif Analitis Kompetensi Pengawas Sekolah pada Beberapa Sekolah Menengah Atas di Kota Bekasi), berkesimpulan bahwa :

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Belum seluruh pengawas sekolah memiliki dan melaksanakan kompetensi seperti yang dipersyaratkan, dalam kegiatan pembinaannya sehubungan dengan upaya peningkatan mutu manajerial sekolah dan mutu pembelajaran di sekolah; 2) Hasil dari kegiatan kepengawasan belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier dan jabatan bagi guru dan kepala sekolah oleh pejabat / instansi terkait; 3) Faktor penghambat dalam kegiatan kompetensi pengawas sekolah, tidak adanya program peningkatan kompetensi pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pengangkatan pengawas sekolah tidak bertolak dari peningkatan karier dan profesi, belum berlakunya tunjangan jabatan kepengawasan. Sebagai faktor pendukung, secara organisatoris pengawas terwadahi sebagai jabatan fungsional, dirintisnya wajib belajar 12 tahun di Kota Bekasi, adanya bantuan transport tiap bulan.

Peningkatan kompetensi pengawas sekolah merupakan upaya pemberdayaan pengawas sekolah sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan peningkatan mutu pengelolaan sekolah dan mutu proses pembelajaran. Keberhasilan pembinaan pengawas sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, ditandai dengan berhasilnya upaya guru untuk mencapai standar nasional pendidikan setiap mata pelajaran.

 

 

 

 

 

  1. 18.  Penelitian Rinny Dewi Anggraeni (2010) dengan judul : “Manajemen Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Kedinasan STIA LAN Jakarta, STIA LAN Bandung dan IPDN” (Studi Tentang Kompetensi Profesional, Kompetensi Personal dan Kompetensi Sosial Terhadap Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Kedinasan STIA LAN Jakarta, STIA LAN Bandung dan IPDN), berkesimpulan bahwa :

Hasil penelitian menjelaskan bahwa jaminan mutu di PT lokus penelitian, kunci keberhasilannya adalah : (1) komitmen segenap pimpinan PT; (2) komitmen manajemen PT; (3) komitmen setiap individu dalam menjalankan sistem mutu; (4) konsistensi dalam setiap kegiatan maupun pengambilan keputusan/sikap; dan (5) ketersediaan basis data akurat yang digunakan saat pengambilan keputusan.

Kompetensi dosen adalah kemampuan seorang dosen dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Dalam hubungan ini kompetensi dosen akan berdampak pada kinerja atau prestasi dosen dan akan memberikan kontribusi terhadap kinerja perguruan tinggi serta mutu lulusan.

 

  1. 19.  Penelitian Endang Herawan (2008) dengan judul : “Manajemen Mutu pada Sekolah Menengah Kejuruan dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pelaksanaan Manajemen Mutu pada SMKN Kelompok Teknologi dan Industri – SMKN 2 dan SMKN 8 dan SMKN Kelompok Bisnis dan Manajemen SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bandung), berkesimpulan :

Menggambarkan bahwa dalam upaya menghasilkan tamatan yang sesuai dengan tujuan SMK telah melakukan manajemen mutu. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model konseptual manajemen mutu. Dan merekomendasikan bahwa (1) DU/DI sebagai pengguna utama tamatan SMK harus dilibatkan secara intensif dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari perencaanan mutu, melaksanakan, evaluasi serta dalam upaya tindakan perbaikan, sehingga diharapkan akan terwujud hasil pendidikan yang s esuai dengan harapan dan kebutuhan DU/DI.

  1. 20.  Penelitian Hadi Mansyur (2010) dengan judul “Strategi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan yang Berorientasi pada Kepuasan Siswa” (Analisis Pelayanan Pendidikan pada Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bandung), berkesimpulan bahwa :

Peningkatna mut yang realistis perlu dikembangkan melalui strategi peningkatan mutu yang dipilih untuk diprioritaskan untuk ditingkatkan maupun dipertahankan melalui 5 (lima) elemen strategi, yaitu : Arena, Vehicle, Differensiasi, Staging dan Economic Logic. Hasil strategi tersebut dikategorikan ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu : learning and growth, internal process, customer (siswa dan stakeholders) dan financial.

Dari visi ke strategi yang menuju action yang dikategorikan ke dalam 4 (empat) perspektif tersebut, perlu diimplementasikan secara “sistem manajemen” yang bermutu yang menggunakan standar, hal ini secara sinergistik akan menghasilkan kekuatan mutu maupun penguatan organisasi sekolah yang didasari mutu proses atau perilaku-perilaku yang bermutu. Sehingga dalam menjalankan strategi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki modal “soft competency”. Untuk menjamin keberhasilan peningkatan mutu yang dikembangkan agar dapat memperbaiki pelayanan pendidikan secara terpadu, dan terpantau melalui Key Performance Indikator yang jelas targetnya sehingga biaya yang digunakan lebih efisien namun efektif dan berdampak pada peningkatan mutu.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ilmu Teori dan Filsafat

ILMU TEORI DAN FILSAFAT PENDIDIKAN

 

Anda mengenal orientasi hukum Transisi, Transaksi dan Transformasi filsafat pendidikan Perenialisme, Esensialisme, Humanisme, Progresvisme, Rekonstruktivisme; Aliran teori mendidik; Pendidikan (Pdd) Klasik, Pdd-teknologis, Pdd Interaksional dan Pdd-Personal/Pribadi; Teori Belajar (TB) Behaviourisme, TB-Kognitif Menurut Piaget; TB-Pemprosesan informasi-Robert Gagne, TB-Gestalt; Jenis kurikulum subjek akademis, Kur-Humanistik, Kur-Kompetensi. Jelaskan makna hubungan satu sama lain.

 

  1. A.    Orientasi kurikulum menurut John P. Miller dan Wayne Seller dibagi 3 yaitu Orientasi Kurikulum Transmisi, Transaksi, dan Transformasi
  2. 1.      Konsep Dasar Tranmisi

Transmisi yaitu pendidikan berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai kepada peserta peserta didik melalui strategi.

  • Penguasaan tuntas materi mata pelajaran melalui belajar membaca buku dengan cara menghafal;
  • Pemerolehan penguasaan keterampilan-keterampilan dasar seperti : menyimak, berbicara, membaca, menulis dan berhitung;
  • Pembelajarannya menggunakan mekanistik view atau pembelajaran yang didasari oleh behavioristik atau keterampilan siswa.

 

Landasan Filosofi Transmisi

  • Logical positivism, scientific empiricim, analiytic philosophy
  • John Locke : blank state (tabularasa) atau ruang kosong. Otak itu sifatnya pasive. Proses pendidikan adalah proses untuk mengisi otak, dan pembiasaan terhadap berbagai informasi dengan serangkaian proses.
  • Francis Bacoh dengan inductive thinking bahwa dengan mengamati alam kita dapat membangun teori (scientific inquiry). Menurut Bacon, pola induktif merupakan pola berfikir dengan mulai menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus kemudian mengarah pada bentuk yang bersifat umum atau general. Dengan pengamatan tersebut diperoleh sebuah kesimpulan bahwa semua perilaku manusia dapat dipahami dari hubungan sebab akibat.
  • Ludwig Wittgenstein dengan Anality Philosphy-nya memandang bahwa dunia ini dapat diurai dan dipisah-pisahkan menjadi bagian-bagian tertentu. Terlepas satu-satu. Jadi, keseluruhan dapat dianalisis sehingga kemungkinan akan memiliki hubungan atau kemungkinan juga tidak ada hubungan yang inheren atau melekat.
  • Francis Bacon dengan teori Psychology menyatakan bahwa semua perilaku manusia dapat dipahami dari hubungan sebab akibat. Berdasarkan hal itu, behavior membagi aktivitasnya dalam respon yang lebih terarah sehingga dapat digunakan untuk mengontrol tingkah laku.
  • John Locke menyoroti dari sisi psikologi pendidikan bahwa anak adalah pasif. Anak diibaratkan seperti kertas kosong (tabularasa). Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu proses dari langkah-langkah kebiasaan yang dimulai dengan indra kemudian adanya aktivitas pengamatan, lalu pengamatan tersebut diulang-ulang sehingga menjadi sebuah karakter. Tahap-tahap inilah yang disebut behaviorisme.
  • Edward L. Throndike dengan teori psychology-nya menyatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan intelektual, karakter, dan keterampilan, maka manusia memiliki kecenderungan untuk merespon situasi yang dapat menjadikan manusia itu pintar. Walaupun manusia itu pasif, namun jika ada pengaruh lingkungan manusia akan menyesuaikan diri dengan pengaruh tersebut. Berdasarkan hal itu, proses belajar adalah proses merancang situasi dan keadaan tertentu yang merangsang siswa memberikan respon tertentu, sehingga siswa menjadi terbiasa dalam proses belajar mengajar, orientasi transmisi yang aktif di dalam kelas adalah guru. Siswa dalam hal ini hanya bersifat sebagai penerima. Selanjutnya agar siswa pintar, diciptakan latihan-latihan, ulangan-ulangan, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Menurutnya bahwa pelatihan-pelatihan dan ulangan-ulangan merupakan sesuatu yang penting dalam proses belajar.

 

  1. 2.      Konsep Dasar Transaksi

Kurikulum orientasi transaksi yaitu memandang pendidikan sebagai dialog, timbal balik antara siswa dengan kurikulum, dengan guru, dengan siswa lain, dengan lingkungan, sehingga mengadakan rekonstruksi dengan cara diolah, dianalisis dan disintesis. Dalam konsep transaksi, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan memecahkan masalah secara cerdas. Oleh karena itu, unsur utama dari orientasi transaksi yaitu memfasilitasi siswa dan mendorong siswa untuk mendapatkan solusi dalam menghadapi sejumlah masalah. Hal tersebut dapat ditempuh dengan sistem demokrasi. Demokrasi merupakan pemecahan masalah dalam berbagai mata pelajaran dengan berbagai tahapan kognitif.

 

Landasan Filosofis Transaksi

  • Jhon Dewey dengan eksperimental pragmatisme yaitu menekankan pada hubungan kehidupan bersama dengan bentuk persetujuan atau kesepakatan. Menurut transaksi, pendidikan memiliki dua fungsi yaitu konservatif dan rekonstruktif. Konservatif merupakan pemeliharaan dan pewarisan budaya, sedangkan rekonstruktif pembantu siswa dalam proses demokrasi sesuai dengan sifatnya yang dinamis.

Tujuan pendidikan dalam konsep orientasi transaksi bahwa pendidikan adalah perkembangan dengan cara merekontruksi pengalaman dan pengetahuan. Dengan begitu sekolah harus memfokuskan pada kehidupan saat ini, sebab pragmatisme lebih mementingkan kekinian.

Pendidikan dalam transaksi prosesnya yaitu :

  1. Pendidikan progresif mengabaikan masa lalu dan hanya mengarah pada masa sekarang;
  2. Pendidikan merupakan proses dari kehidupan dan bukan kehidupan yang akan datang;
  3. Pendidikan merupakan metode yang sangat mendasar untuk perkembangan sosial dan reformasi;
  4. Sekolah harus menggambarkan kehidupan yang riil dari siswa;
  5. Pendidikan merupakan interaksi siswa dengan lingkungan (contextual learning);
  6. Guru membantu pencarian atas metode ilmiah yang disebut dengan reflektif thinking.
  • Rousseau’s dalam “thinking the romantic education” bahwa ciptaan Tuhan itu baik. Pendidikan harus mementingkan dorongan-dorongan pada siswa dengan sedikit adanya campur tangan guru. Orientasi pendidikan menurut Rousseau’s adalah perubahan sosial. Sekolah dan masyarakat harus mengambil peran dalam pendidikan. Sekolah jangan menjadi cerminan ekonomi. Dalam hal ini sekolah harus menjadi “penggunting” dalam perubahan sosial politik. Pendidikan harus lebih kritis terhadap kondisi kehidupan sosial di luar sekolah.
  • Jean Piaget dengan perkembangan kognitifnya bahwa indera digerakkan lalu ada pengoperasian pendahuluan, operasi kongkret dan akibatnya ada operasi formal.
  • Lawrence Kohbreg mengemukakan tentang perkembangan kognitif moral yang merupakan hal penting untuk diperhatikan. Hal ini digambarkan bahwa orang yang baik akan menghindari hukuman. Orang seperti itu akan patuh pada peraturan walau tidak tertulis.


 

  1. 3.      Konsep Dasar Transformasi

Konsep dasar orientasi transformasi yaitu bahwa fungsi pendidikan bukan memberi pengetahuan, tetapi lebih mengembangkan pribadi anak dan mengembangkan masyarakat karena lulusan berdampak pada kemajuan masyarakat. Visi dan pandangan orientasi transformasi yaitu perubahan manusia dengan gerakan yang harmonis antara individu dengan lingkungan. Hal ini disebabkan inti dari kehidupan itu adalah manusia. Jadi, dalam hal ini perlu ada harmoni. Di samping itu, orientasi transformasi menekankan pada hal-hal yang bersifat semangat spiritual.

 

Landasan Filosofis Transformasi

  • Rousseau’s dengan “Thinking The Romantic Education” bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik. Manusia sebagai ciptaan Tuhan diberi potensi oleh Allah. Jadi, pendidikan harus mengembangkan potensi. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah membuka atau membantu siswa sesuai dengan kebutuhan.

Di samping itu, dalam orientasi perubahan sosial bahwa : (1) pendidikan harus mempunyai peran yang lebih kritis dari masyarakat; (2) sekolah jangan menjadi cermin untuk mendominasi ketertarikan terhadap masalah ekonomi; (3) sekolah harus menjadi “penggunting” sosial dan perubahan politik.

Berkaitan dengan filosofi Perenial bahwa semua fenomena merupakan satu kesatuan (interconnected) atau adanya keterkaitan antara fakta kehidupan nyata, adanya keterhubungan antara individu dan kehidupan sekitarnya. Seperti adanya kemiskinan, kekerasan, kesejahteraan, kasih sayang merupakan bagian dari unit.

  • Landasan Psikologis Humanistik

Orientasi transformasi berdasarkan psikologi humanistik memandang (1) unsur kejiwaan itu bukan hanya orang per orang tetapi merupakan karakter dasar dari manusia; (2) makna lebih penting dari cara; (3) lebih menitikberatkan pada pengalaman-pengalaman subjektif karena intinya adalah diri sendiri; (4) melihat interaksi yang terus menerus antara sains dan aplikasinya; (5) menekankan pada hal-hal individual atau keunikan-keunikan; dan (6) mengembangkan karakter masing-masing individu secara optimal.

 

  1. B.     Filsafat Pendidikan

Perenialisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang muncul pada abad ke-20. Filsafat ini lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Pandangan prograsif terhadap pendidikan yaitu adanya penekanan terhadap sesuatu hal yang harus berubah dan harus baru. Perenialisme tidak sependapat tentang hal ini. Menurut perenialisme bahwa dunia ini penuh kekacauan, ketidakpastian, ketidakteraturan. Kondisi demikian dapat terlihat pada kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Menurut perenialisme bahwa semua itu harus dibenahi dengan cara menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang teruji, kuat, kukuh dalam masyarakat. Beberapa tokoh filsafat perenialisme yaitu Robert Maynard Hutchins dan Ortimer Adler.

Esensialisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan konservatif. Aliran ini pada awalnya merupakan kritik terhadap tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Menurut pandangan esensialisme bahwa pergerakan prograsif telah merusak standar-standar intelektual dan moral pada kaum muda di sekolah-sekolah. Aliran esensial dipelopori oleh William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed dan Isac L. Kandell.

Humanisme adalah cara hidup yang berdasarkan kemampuan-kemampuan manusia, sumber-sumber masyarakat, dan alam. Humanisme adalah aliran filsafat yang didasarkan atas metode empiris ilmiah dan mementingkan hipotesis serta eksprerimen untuk maksud pengontrolan. Kelompok humanis memiliki pandangan bahwa pemikiran ilmiah, sosial, dan keagamaan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, secara psikologi makna lebih penting dari cara, lebih menitikberatkan pada pengalaman-pengalaman subjektif karena intinya adalah diri sendiri, ada kontinuitas. Tokoh humanisme adalah Jhon Dewey.

Progrevisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang memiliki pandangan bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan harus dipusatkan pada anak (student center) bukan bersifat teacher center. Tokoh aliran ini yaitu George Axtelle, William O. Stenley, Ernest Bayley, Lawrence B. Thomas.

Rekonstruksionisme merupakan salah satu aliran filsafat yang melanjutkan progresivisme. Pandangan filsafat rekonstruksionisme bahwa kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki. Tokoh aliran filsafat ini yaitu Caroline Pratt, George Count, Harold Rugg.

 

  1. C.    Aliran Teori Mendidik

Pendidikan Klasik (classical education) merupakan konsep pendidikan tertua. Menurut teori ini bahwa suatu konsep pendidikan berasal dari adanya pandangan bahwa seluruh warisan budaya seperti pengetahuan, ide-ide, juga nilai-nilai sesungguhnya telah ditemukan oleh para pemikir terdahulu. Oleh karena itu para pendidik tidak perlu susah-susah mencari dan menciptakan pengetahuan, konsep dan nilai-nilai baru sebab semuanya telah tersedia, tinggal mengusai dan memberikannya pada anak. Teori ini lebih menitikberatkan pada peranan isi pendidikan daripada proses.

Pendidikan Teknologis merupakan teori mendidik yang lebih menekankan pada masalah kompetensi siswa dan bukan merupakan pelestarian atau pemeliharaan budaya lama. Orientasi dari teori pendidikan teknologis adalah masa sekarang juga masa yang akan datang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi teori ini. Hal ini disebabkan teknologi telah merambah semua lini kehidupan, termasuk pendidikan. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan merupakan hal yang mutlak dimiliki dalam era dunia globalisasi, sebab tanpa teknologi dan based knowledge, dunia pendidikan salah satu negara tidak dapat bersaing. Menurut teori ini pendidikan adalah ilmu dan bukan seni, pendidikan merupakan cabang dari teknologi ilmiah. Dengan teknologi ilmiah suatu program pendidikan akan lebih efisien dilaksanakan.

Pendidikan Interaksional merupakan teori mendidik yang menitikberatkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup menyendiri perlu adanya interaksi dengan manusia lainnya (hablumminannas). Perlu adanya kerjasama. Saling bergantung satu sama lain. Dalam pendidikan, anak memerlukan kerjasama dan interaksi, baik interaksi dengan guru maupun interaksi dengan siswa lainnya. Interaksi juga dilakukan dengan bahan ajar, juga dengan lingkungan (contextual).

Pendidikan Personal/Pribadi merupakan teori mendidik yang memandang seorang anak, sejak ia dilahirkan telah memiliki potensi-potensi seperti potensi berfikir, berbuat, memecahkan masalah, maupun untuk belajar dan berkembang sendiri. Potensi-potensi ini dapat berkembang, namun tidak optimal. Agar potensi anak dapat berkembang dengan baik, pendidikan merupakan sarana untuk dapat mengoptimalkan potensi anak yang merupakan bawaan sejak lahir.

 

  1. D.    Teori Belajar

Teori Belajar Behaviorisme memiliki pandangan bahwa belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons (S – R). Oleh karena itulah teori ini juga dinamakan teori Stimulus – Respons. Menurut teori ini, belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya.

Teori Belajar Behaviorisme kemudian berkembang menjadi teori-teori baru, yaitu :

Teori Koneksionisme dari Thorndike bahwa belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama yaitu ada hubungan antara stimulus dengan respons. Thorndik dengan teori koneksionismenya melakukan pengamatan terhadap kucing (knop – sentuh) yang kemudian menghasilkan teori baru yaitu jajal dan periksa (trial and error) bahwa belajar terjadi dengan cara mencoba dan membuat salah S → R → S1 → R1 → S2 → R2, dan seterusnya;

Teori Klasikal Conditioning dari Ivan Pavlov dan Watson percaya bahwa belajar pada hewan memiliki persamaan dengan manusia. Belajar atau pembentukan perilaku perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Oleh karena itu Pavlov melakukan percobaan pada seekor anjing. Dalam percobaannya Pavlov ingin membentuk tingkah laku tertentu pada anjing. Bentuk percobaan itu adalah dalam keadaan lapar, anjing sebelum diberi makanan dibunyikan lonceng, kemudian diperlihatkan makanan dan air liur anjing keluar. Keadaan ini terus menerus diulang dan pada akhirnya, setiap lonceng dibunyikan, air liur anjing keluar, walaupun tanpa diberi makanan. Dalam keadaan ini, anjing belajar bahwa kalau lonceng berbunyi pasti ada makanan, dan air liur keluar. Dari eksperimen ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian tertentu.

Teori operant conditioning merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh Skinner. Skinner melakukan uji coba dengan menggunakan tikus yang diletakkan pada sebuah tempat yang telah dilengkapi dengan tombol. Ketika lapar, tikus mencari jalan keluar untuk mencari makanan dan secara tidak sengaja tombol yang ada terpijit, maka keluarlah makanan. Peristiwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang secara terjadwal. Dari percobaan ini menghasilkan sebuah reinforcement (penguatan). Artinya, pengetahuan terbentuk akibat Stimulus-Respons akan semakin baik apabila diberi penguatan.

Teori Belajar Kognitivisme memfokuskan pada perkembangan alami pikiran pembelajar mulai anak-anak sampai dengan dewasa. Konsep teori ini merupakan sebuah analisis terhadap perkembangan biologi organisme tertentu. Teori belajar kognitif ini kemudian dikembangkan menjadi teori lain seperti teori Gestalt, Medan dan konstruktivistik. Tahap-tahap perkembangan kognitif yaitu : (1) periode sensori motor (1,5 – 2 tahun); (2) periode pra operasional (2 atau 3 tahun – 7  atau 8 tahun); (3) periode operasi nyata (7 atau 8 tahun – 12 atau 14 tahun); dan periode operasi formal. Teori belajar ini dipelopori oleh Piaget.

Teori belajar pemprosesan informasi adalah teori belajar dari Robert Gagne dengan cara mengembangkan konsep aplikasi dari teori instruksional. Dalam hal ini guru sebelumnya harus merencanakan instruksional pembelajaran agar suasana belajar dapat dimodifikasi. Keterampilan minimum menjadi dasar bagi pembentukan kemampuan yang lebih tinggi dalam jenjang keterampilan intelektual.

Teori belajar Crestalt berpandangan bahwa belajar adalah proses mengembangkan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam situasi permasalahan. Menurut teori ini, insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Hal ini dapat dilihat dari percobaan yang dilakukan oleh Kohler terhadap seekor simpanse. Kohler menyimpan simpanse pada sebuah jeruji besi. Di dalam jeruji disediakan tongkat dan diluar jeruji disimpan sebuah pisang. Setelah dibiarkan beberapa lama, ternyata simpanse berhasil meraih pisang yang ada di luar jeruji dengan tongkat yang disediakan tersebut. Dari percobaan tersebut, simpanse mampu mengembangkan insight. Artinya ia dapat menangkap hubungan antara jeruji, tongkat, dan pisang. Inilah yang disebut belajar. Belajar terjadi karena kemampuan menangkap makna dan keterhubungan antara komponen yang ada di lingkungannya.

 

  1. E.     Model Konsep Kurikulum

Kurikulum subjek akademis yaitu kurikulum yang lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Menurut konsep subjek akademis bahwa orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang dapat menguasai isi pendidikan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang diberikan oleh guru. Isi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang sesuai dengan disiplinnya para ahli. Para pengembang kurikulum tidak perlu susah-susah menyusun dan mengembangkan bahan sendiri, tetapi telah disiapkan, tinggal memilih bahan atau materi. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan maka pendidikan lebih bersifat intelektual. Kurikulum ini mengabaikan karakteristik anak dan kebutuhan masyarakat.

Kurikulum humanistik lebih mengutamakan siswa karena humanistik memandang anak sebagai hal yang pertama dan utama dalam pendidikan. Siswa merupakan subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Dalam pandangan humanistik bahwa siswa memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis berpegang pada konsep Gestalt bahwa anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada pembinaan manusia yang utuh bukan saja segi fisik dan intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif (emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain). Tujuan pendidikan dalam kurikulum ini adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Selain itu guru pun harus menjadi sumber dalam proses pemberian materi secara menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses belajar.

Kurikulum Rekonstruksi Sosial lebih menitikberatkan pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Menurut pandangan rekonstruksi bahwa pendidikan merupakan kegiatan bersama, adanya interaksi, dan kerjasama. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.

 

 

 

ORIENTASI KURIKULUM

Kurikulum

Transmisi

Kurikulum

Transaksi

Kurikulum

Transformasi

Landasan Filosofis Pendidikan

Perenialisme dan Essensialisme

Humanisme

Rekonstruksionisme

Model Kurikulum yang digunakan

Kurikulum Subjek Akademis

Kurikulum

Humanisme

Kurikulum kompetensi

Teori pendidikan yang dianut

Klasik, teknologi

Pribadi / personal

Interaksional

Cara mengajar guru

Teacher centered

Student centered

Interaksional

Cara belajar siswa

Behaviorisme

Kognitifisme

Kognitivisme

 

HUBUNGAN UNSUR FILOSOFIS PENDIDIKAN MODEL KURIKULUM, TEORI PENDIDIKAN,

TEORI BELAJAR

 


 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

 

Dewasa ini ada beberapa kebijakan dalam pendidikan diantaranya Standarisasi Pendidikan, Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Desentralisasi Pendidikan. Coba lakukan analisis hubungan antara teori-teori (soal no. a) di atas dengan kebijakan tersebut.

 

Dalam rangka meningkatkan sistem pendidikan nasional, tuntutan akan jaminan mutu merupakan gejala wajar dan sepatutnya karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Setiap komponen pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan baik orang tua, masyarakat, dunia kerja maupun pemerintah dalam peranan dan kapasitasnya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dari sudut pembuat produk dan penyedia jasa (producer, service) mutu dipandang sebagai derajat pencapaian spesifikasi rancangan yang telah ditetapkan, sedangkan dari pandangan pemakai, mutu diukur dari kinerja produk yaitu suatu kemampuan produk yang memuaskan kebutuhannya.” (Satori, 2004 : 4).

 

  1. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP). Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan ini meliputi : (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian.

Fungsi Standar Nasional Pendidikan yaitu sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Tujuan Nasional Pendidikan yaitu untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

 

  1. 2.      Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru sebagai pelaku utama pendidikan merupakan pendidik profesional. Kehadirannya tidak dapat tergantikan walaupun media teknologi sudah sangat maju. Untuk menjadi pendidik profesional, maka harus ada standar minimal. Hal ini sesuai dengan SNP dalam PP No. 19 Tahun 2005. Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah menetapkan kualifikasi akademik minimal dan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (misalnya, kepala sekolah dan pengawas) harus berkualifikasi akademik minimal sarjana atau strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4). Di samping itu kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan adalah :

  • Tenaga pendidik (guru)

ü  Kompetensi pedagogik

ü  Kompetensi kepribadian

ü  Kompetensi profesional

ü  Kompetensi sosial

  • Tenaga kependidikan (kepala sekolah)

ü  Kompetensi kepribadian

ü  Kompetensi manajerial

ü  Kompetensi supervisi

ü  Kompetensi sosial

 

 

  • Tenaga kependidikan (pengawas)

ü  Kompetensi kepribadian

ü  Kompetensi supervisi manajerial

ü  Kompetensi supervisi akademik

ü  Kompetensi evaluasi pendidikan

ü  Kompetensi penelitian dan pengembangan

ü  Kompetensi sosial

Di samping kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga pendidik seperti dalam PP No. 19 Tahun 2005, Wens Tanlain (1989) mengatakan bahwa guru profesional itu memiliki sifat-sifat seperti :

  • Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai berkemanusiaan;
  • Memikul tugas mendidik yang bebas, berani, dan gembira;
  • Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul;
  • Menghargai orang lain, termasuk anak didik;
  • Bijaksana dan hati-hati;
  • Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Tugas guru sebagai suatu profesi, menuntutnya untuk selalu mengembangkan kemampuan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, melatih, mengajar anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.

Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sesuatu hal yang penting. Tujuannya adalah agar guru terus menumbuhkan keilmuannya, wawasan berfikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, terampil dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan.

Pembinaan profesional guru itu menurut Djam’an Satori adalah sebagai usaha yang sifatnya memberikan bantuan, dorongan dan kesempatan pada mereka untuk meningkatkan profesionalitasnya agar mereka dapat melaksanakan tugas utamanya dengan lebih baik yaitu memperbaiki proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu hasil belajar mengajar.

Dalam upaya pengembangan profesional guru tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tiga kebutuhan, yaitu :

1)      Kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi;

2)      Kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk mengembangkan pribadi guru secara lebih luas;

3)      Kebutuhan untuk mendorong keinginan guru membantu siswa dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya.

Dengan demikian, profesi seorang guru dalam garis besarnya ada tiga, yaitu : pertama, seorang guru profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya pada peserta didik dengan baik. Kedua, seorang guru mengajarkan ilmu yang dimilikinya (transfer of knowledge) kepada peserta didik secara efektif dan efisien. Ketiga, seorang guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesional sebagaimana tersebut di atas.

 

  1. 3.      Desentralisasi

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yaitu mengisyaratkan tentang pengalihan wewenang pusat dalam mengelola daerahnya secara desentralisasi. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan secara desentralisasi. Konsep pemberian wewenang penyelenggaraan pendidikan dari pusat kepada daerah pada dasarnya memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 ini merupakan implementasi dari amanat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa, “Tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum ….” Lebih lanjut dalam Pasal 31 (ayat 1) bahwa, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Pengelolaan wewenang yang demokrasi ini, sampai pula pada satuan pendidikan, yang kemudian disebut dengan MBS. Dengan MBS ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan karena keberhasilan peningkatan mutu pendidikan terjadi di sekolah, tidak pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun pada Depdiknas/ Depdikbud. Sekolah merupakan institusi yang memiliki “Full Authority and Responsibility”  untuk secara mandiri menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan lokal sekolah sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah (Calwell dan Spink 99). MBS merupakan upaya pemberdayaan sekolah (school capacity building), agar sekolah mampu secara terus menerus meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen pendidikan dan mutu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemennya. Komponen kunci dalam MBS ini adalah kepala sekolah dan guru. Diperlukan kepala sekolah yang intrapreneurship dan guru yang profesional.

Namun, menurut Supriadi (2001) bahwa belum ada satu daerah pun yang berhasil melakukan peningkatan mutu pendidikan. program MBS pada tataran konsep sudah baik. Namun, pada tataran implementasi masih “jauh panggang dari api”. Mengapa demikian? Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Buku Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) pada masa lalu seharusnya tidak lagi dijadikan pedoman oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola sekolah. Namun, pada kenyataannya, di era otonomi sekolah (MBS) ternyata masih banyak kepala sekolah yang menjalankan fungsinya masih berorientasi pada Juklak dan Juknis atasannya dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kotamadya. Hal ini terjadi karena jabatan kepala sekolah, kepala dinas merupakan jabatan secara politis.

Di samping hal di atas, pada tataran konsep lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi pendidikan pada daerah sudah bagus. Namun pada tataran implementasi ibarat “panggang jauh dari api”. Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di daerah kabupaten/kota ternyata tidak sesuai dengan semangat (ruh) kebijakan itu sendiri. Banyak ditemukan daerah yang memperpanjang “meja birokrasi” hingga tidak mustahil memunculkan resiko kebocoran anggaran. Contoh kongkretnya adalah tentang biaya operasional sekolah. Sebelum ada UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah, sekolah secara langsung dapat menggunakan anggaran rutinnya untuk kepentingan sekolah. Namun, dengan diberlakukannya otonomi daerah, biaya operasional itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga sekolah harus melalui meja-meja birokrasi yang panjang untuk mendapatkan biaya operasionalnya. Pemkab/Pemkot bahkan cenderung lebih hegemonik dalam membirokrasikan desentralisasi pendidikan ketika kekuasaan dan kewenangan Pemrov dibatasi oleh UU untuk mengintervensi Pemkab/Pemkot. Pelayanan Pemrov yang lintas kabupaten/kota menjadi terabaikan. Di samping itu, kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan desentralisasi pendidikan tidak merata. Begitu pula dengan kemampuan keuangan daerah (PAD) yang menopang pembiayaan pendidikan pun tidak merata. Bahkan masih banyak aparat birokrasi yang belum bersih dari mentalitas dan budaya korupsi, dan belum jelasnya pos-pos anggaran untuk pendidikan.

 

 


 

ADA APA DENGAN

“ORIENTASI DAN PAHAM PENDIDIKAN

DI INDONESIA”

 

Pada soal 1 dan 2 sudah kita pelajari tentang “Orientasi kurikulum dan pemahaman pendidikan”. Sekarang mari kita evaluasi “orientasi dan paham pendidikan” apa yang ada dalam praktik pendidikan di Indonesia. Apakah sudah cocok, sudah baik, atau termasuk  gagal ? Jika termasuk gagal apa penyebabnya ?

 

Ada tiga orientasi dalam kurikulum (Miler dan Seller), yaitu :

  1. Transmision curriculum (transfer ilmu pengetahuan)
  2. Transaction curriculum (transaksi antara guru dan siswa)
  3. Transformation curriculum (melakukan perubahan)

Kurikulum yang digunakan di negara kita dalam pendidikan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) bahwa, “KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum KTSP ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu :

  • Dilihat dari desainnya, KTS adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu (orientasi transmisi). Mode kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum subjek akademis. Hal ini dapat dilihat dari pertama, struktur program KTSP yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik / siswa. Setiap mata pelajaran yang harus dipelajari itu sesuai dengan disiplin ilmu dan jumlah pelajarannya sangat ketat. Kedua, kriteria keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai pelajaran. Hal ini dapat dilihat dar sistem kelulusan yang ditentukan oleh standar minimal penguasaan isi pelajaran seperti yang diukur dari hasil ujian nasional. Soal-soal UN cenderung mengarah pada kemampuan kognitif siswa dalam setiap mata pelajaran.

 

  • KTSP juga merupakan kurikulum yang berorientasi, pada pengembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran (CTL), inquiri, pembelajaran portofolio. Bentuk seperti ini merupakan orientasi transaksi yang memandang pendidikan sebagai dialog antara siswa dengan kurikulum, guru, siwa lain dan lingkungan sehingga mengadakan rekonstruksi dengan cara diolah, dianalisis dan disintesis. Dalam konsep transaksi, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan memecahkan masalah. Oleh karena itu, unsur utama dalam orientasi transaksi adalah memfasilitasi siswa dan mendorong siswa untuk mendapatkan solusi dalam menghadapi sejumlah masalah.
  • KTSP merupakan kurikulum yang berorientasi ada pengembangan pribadi anak. Menurut Rousseau’s dalam “Thinking the Romantic Education”, bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki potensi bawaan sejak lahir. Dengan demikian pendidikan itu harus mengembangkan potensi siswa. Membantu membuka siswa sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, dalam KTSP dalam sistem pendidikan kita ada yang disebut program akselerasi kelas, artinya anak yang pandai disatu kelaskan/klasikal. Berbeda halnya dengan di negara lain, bahwa akselerasi diawali oleh tes kompetensi terlebih dahulu. Hasil tes kompetensi menunjukkan bahwa kompetensi itulah yang harus dioptimalkan. Misalnya, jika kompetensi matematikanya baik maka akselerasinya adalah matematika. Jadi, akselerasi itu berdasarkan pada potensi masing-masing individu). Begitu pula untuk program umum, potensi siswa harus dikembangkan. Kompetensi siswa harus digali, tetapi dengan sistem klasikal, dengan adanya standar, orientasi kompetensi ini menjadi “kabur”. Transformasi menjadi tidak jelas.
  • KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP, yakni berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh daerah. Hal ini tampak pada program muatan lokal yang dipengaruhi oleh keberagaman kondisi, sosial dan budaya yang berbeda masing-masing.

Dilihat dari karakteristik di atas, maka KTSP adalah kurikulum yang memuat semua unsur desain kurikulum. Dan keberagaman desain kurikulum tersebut, sesungguhnya KTSP lebih cenderung berorientasi pada pengembangan disiplin ilmu atau desain kurikulum subjek akademis. Hal ini tampak jelas dari pengaturan secara ketat nama-nama disiplin ilmu serta kriteria keberhasilan siswa dalam mempelajari kurikulum. Dengan demikian, desain kurikulum pengembangan masyarakat, desain kurikulum teknologis sebenarnya merupakan bagian-bagian kecil saja, ibarat sebuah pohon seperti di bawah ini.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian, nyatalah bahwa penggalian potensi siswa bukan merupakan orientasi utama. Pemaksimalan potensi siswa akan sulit jika pembelajaran bersifat klasikal. Ditambah dengan penggunaan standar. Padahal, jika betul-betul potensi siswa yang dikembangkan, tidak akan ada standar karena potensi siswa itu bersifat variatif. Jadi Kurikulum Berbasis (KBK) yang kemudian menjadi Kurikulum Berbasis Sekolah (KTSP) ini sebelulnya hanya dalam tataran konsep saja, tetapi implementasi di lapangan sangat berbeda. (jauh panggang dari api).

Penggantian beberapa kali kurikulum, dari mulai kurikulum sebelum 1968, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan sekarang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006) ternyata belum menampakan keberhasilan yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dari data yang diperoleh dari UNESCO tentang peringkat indeks pengembangan manusia Indonesia menempati urutan ke-105 (1996); ke-99 (1997); ke-109 (1998); ke-105 (1999). Kemudian muncul Survey Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi saat itu, Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara. Pada tahun 2004 Indonesia makin terpuruk di posisi 110 di bawah Malaysia.

Keterpurukan hasil pendidikan di negara kita salah satunya disebabkan oleh berbagai kebijakan yang tidak ajeg sehingga sistem pendidikan kita berada dalam kecarutmarutan. Adanya muatan politis dalam sistem pendidikan kita menyebabkan kondisi pendidikan kita tidak baik.

Sebenarnya, lahirnya KTSP (Kurikulum Berbasis Kompetensi) tersebut merupakan slaah satu keprihatinan dari rendahnya mutu pendidikan kita sehingga pemerintah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan pada tanggal 2 Mei 2002 yang kemudian disusul dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003, kemudian lahirlah KBK sebagai pengganti Kurikulum 1994 pada tahun 2004 yang kemudian disempurnakan menjadi KTSP pada tahun 2006. Namun, setelah KTSP berjalan selama kurang lebih lima tahun, peningkatan kualtas pendidikan masih jalan di tempat bahkan menurut pendapat saya gagal. Mengapa demikian? Karena adanya inkonsistensi. Katanya sekolah harus menyusun visi sendiri tetapi tujuan belajar ditetapkan oleh pusat. Sekolah hanyalah menentukan materi dan indikatornya saja. Dengan demikian Mendiknas telah melakukan kemunafikan. Di samping itu, jika melihat pedoman KTSP perintah-perintahnya itu sangat bertentangan dengan Kepmen-Kepmen yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal lain dari lahirnya KTSP sebagai bagian dari wewenang daerah kabupaten / kota dalam era otonomi, ternyata tidak membuat pendidikan kita lebih baik atau berkualitas. Bukti dari hal ini, yaitu adnya “persekongkolan” pihak pejabat pendidikan kabupaten/kota untuk “membocorkan” atau memberi jawaban UN pada para siswa, baik pada tingkat SD, SMP, ataupun tingkat SMA. Hal ini mereka lakukan hanya karena ingin menyelamatkan “muka” pejabat itu sendiri secara politis. Namun, dampak dari hal tersebut sebenarnya merupakan pembodohan, bukan peningkatan kualitas. Nilai dalam pandangan bangsa kita sudah bergeser tidak lagi mempertahankan idealisme. Akibatnya, lulusan sekolah / pendidikan kita tidak memiliki kemampuan / keterampilan sehingga daya saingnya rendah.

Proses jalan pintas dalam menyelesaikan UN dari mulai tingkat SD, SMP dan SMA ini ternyata membiasakan mereka untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas juga. Bukti dari hal ini dapat kita lihat dari maraknya korupsi, kolusi, kekerasan dan sebagainya. Sektor formal (sekolah) tidak lagi membentuk manusia yang paripurna.

Oleh karena itu, untuk membenahi kondisi-kondisi yang kacau tersebut sektor formal dan informal harus membina hati nurani peserta didik. Peserta didik harus diarahkan pada kepekaan dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang luhur dan idealis. Nilai-nilai yang harus ditanamkan pada siswa yaitu nilai teologik, etik, logik, estetik, fisiologis dan theologik. Nilai teologik merupakan hal yang paling utama karena agama merupakan cerminan nilai yang paling utama. Dalam menjalani hidup peserta didik harus selalu ingat dan sadar kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan QS. Ali Imron, ayat 191 bahwa, “Selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau pun berbaring”.

Jika saja pendidikan ini berhasil ditanamkan pada para peserta didik kita, maka Insya Allah lulusan pendidikan akan memiliki moral yang baik.

Selain pembenahan moral melalui pendidikan nilai, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lembaga pendidikan harus memiliki input, proses, dan menghasilkan output yang bermutu. Input dalam pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input dalam pendidikan dapat berupa SDM, seperti : kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan peserta didik; kurikulum, sanpras. Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, tenaga pendidk (guru) dan tenaga pendidikan (kepala sekolah dan pengawas) haruslah memperlihatkan keprofesionalannya. Tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional haruslah memiliki standar, baik standar akademik maupun standar kompetensi. Mengapa demikian? Menurut Mulyasa (2011) bahwa, “Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama karena tanpa guru pendidikan hanya menjadi slogan muluk saja. Tanpa guru bentuk kebijakan dan program tidak akan berjalan karena gurulah penentu kinerja yang ada digaris depan.

Begitu pula dengan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas) kehadirannya sangat penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu sebagai pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Di samping itu pun sarana, prasarana seperti : ruang belajar yang memadai, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, kantin, serta penggunaan teknologi informasi.

Hal lain yang tak kalah penting sebagai input yang bermutu adalah siswa. Siswa yang memiliki semangat atau spirit dalam belajar merupakan modal dalam peningkatan kualitas pendidikan. Siswa seperti ini diprediksi memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain.

Proses pendidikan harus bermutu. Proses dapat dikatakan bermutu apabila secara pengkoordinasian dan penyerasian input dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning). Dengan terdorongnya motivasi dan minat belajar bagi peserta didik diyakini bahwa kemampuan peserta didik dapat dioptimalkan.

Jika input dan proses pendidikan baik, maka output pendidikan (kinerja sekolah) akan baik pula. Kinerja sekolah tersebut dapat diukur dari kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan moral kerja sekolah.

 

 

LANDASAN NILAI

BAGI PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

 

  1. Mengapa pendidikan nilai sangat penting bagi bangsa Indonesia ?
  2. Apa akibatnya jika kurikulum pendidikan kurang bermuatan pendidikan nilai ?
  3. Tidak usah buka buku, menurut anda sendiri, apakah nilai itu ? Apa yang dinamakan pendidikan nilai ?; Coba lihat krisis apa yang terjadi pada para pejabat tinggi di negara kita ? Apakah mereka puya nilai tinggi, atau banyak melanggar nilai-nilai ?
  4. Nilai-nilai apa yang dimaksud ? Jelaskan makna dan dasar pijakan dari nilai-nilai tersebut ?
  5. Apa fungsinya bagi keberhasilan pendidikan dan manajemen pendidikan ?
  6. Bagaimana penerapannya dalam sistem pendidikan saat ini ?
  7. Jelaskan mengapa kondisinya bangsa Indonesia susah untuk maju seperti bangsa lain ? Apa ini ada hubungannya dengan kurang berhasilnya pendidikan nilai di Indonesia ?
  8. Mari kita refleksi, pada saat kita duduk di bangku SMA apakah ada nilai-nilai ketuhanan, nilai moral, nilai estetika, nilai etis dan nilai-nilai sosial pada setiap mata pelajaran SMA tersebut ? Atau, hanya ada nilai logika saja ?
  9. Jika kita jadi bendahara proyek di suatu Departemen Kementerian tertentu, selain kita harus memiliki kecerdasan dan nilai logika yang tinggi dalam menghitung dan mengatur keuangan tersebut, nilai-nilai apa yang harus kita miliki ?
  10. Apa bendanya pendidikan nilai dan nilai pendidikan ?

 

 

  1. Pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah sebagaimana UU No. 22 Tahun 1999, ternyata tidak membuat pendidikan kita lebih baik kualitas atau mutunya. Salah satu bentuk ketidakbaikan mutu pendidikan ini terlihat pada berbagai kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.” Potret buram” ini menunjukkan gagalnya pendidikan nilai dalam dunia pendidikan.

Di samping kasus di atas, dalam tahun-tahun terakhir ini di negara kita marak dengan fenomena kekerasan seperti tawuran antar pelajar, antar mahasiswa, bahkan antar masyarakat. Yang tak kalah menghebohkan, saat ini bangsa kita dikejutkan oleh ulah para pemimpin dan wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi dan kolusi. Uang yang dikorupsi oleh mereka mencapai milyaran bahkan sampai pada triliunan rupiah. Hal ini tentu saja merupakan gambaran atau citra buruk sebagai bangsa kita, bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, nyatalah bahwa bangsa kita sedang dalam keadaan “kacau” atau “krisis” nilai sehingga memerlukan pembenahan dengan cara-cara menggunakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang teruji, yang kokoh dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan nilai sangat penting bagi bangsa kita sebab nilai dalam pandangan bangsa kita sudah tidak lagi ideal, tetapi sudah bergeser pada hal yang bersifat material. Situasi pendidikan kita kurang menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai luhur (aspek rohani) yang menjadi motor penggerak perkembangan peserta didik ke arah hidup yang manusiawi bahkan ke arah hidup yang adil manusiawi. Padahal pendidikan mestinya diarahkan untuk mencapai kesempurnaan hidup, tetapi tampaknya tujuan tersebut lebih menyempit yaitu pada pemerolehan sarana prasarana untuk hidup secara berkecukupan di bidang ekonomis semata. Tentu tujuan ekonomi itu baik, tetapi akan menjadi tidak baik jika hal tersebut menghilangkan tujuan yang hakiki.

 

 

  1. Pendangkalan pendidikan sekarang terjadi pada beberapa level yaitu : level tujuan, proses, isi materi, hasil, dan sebagainya. Pada level tujuan seperti telah dikemukakan di atas bahwa tujuan pendidikan seharusnya untuk kesempurnaan hidup, tetapi secara tidak langsung sekarang diarahkan pada tujuan bersifat ekonomis. Pada level proses, di sekolah, kelas-kelas penuh dengan anak-anak yang mengikuti pelajaran. Guru tampak tak henti-henti berbicara, menerangkan sesuatu, sesuai dengan tugasnya. Namun, anak-anak cenderung melihat proses pembelajaran sebagai seremonial formal saja. Artinya yang penting hadir, duduk, dengar, catat, pulang dan setelah sampai di rumah semua dilupakan. Mereka baru membuka catatan kalau mau ada ujian atau tes. Maka tidak mengherankan jika hasilnya minimal. Bagi mereka yang penting semua dijalankan sesuai jadwal. Pada level hasil, tentu saja kualitas anak-anak/siswa menurun sehingga kualitas pendidikan dari tahun ke tahun makin jauh dari ideal, makin mengecewakan. Pada level sektoral, pendidikan lebih ditekankan pada sektor formal, sedangkan sektor informal agak dilalaikan. Akibat dari hal ini, pendidikan nilai diabaikan. Padahal sektor informal merupakan sektor yang sentral, yang membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Saat ini, pendidikan dalam keluarga dan masyarakat terbengkalai. Orang tua dan masyarakat lebih menyibukkan diri dengan urusan ekonomi sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk memperhatikan anak-anak mereka. Anak-anak hanya diperhatikan dengan cara dipenuhinya keuangan mereka, kesukaannya dan sebagainya.

Pendidikan nilai itu butuh interaksi, pertemuan hati dengan hati, antara pribadi dengan pribadi. Kebanyakan orang tua mempercayakan pendidikan anak-anaknya pada sekolah. Sementara sekolah juga lebih menitikberatkan pada pengajaran daripada pendidikan karena ruang yang terbatas salah satunya. Dengan demikian, akibat dari kurangnya pendidikan nilai, anak-anak kita tidak kaya dengan rohani sehingga materi  merupakan tolok ukurnya. Oleh karena itu sifat-sifat yang mendekati hewani marak di negeri ini.

 

  1. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai itu sendiri? Nilai adalah kualifikasi harga atau isi pesan yang dibawakan baik tersurat maupun tersirat dalam norma. Nilai juga dapat dimaknai oleh sesuatu yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang disukai, yang tidak bertentangan dengan norma, yang berkaitan dengan perasaan. Hans Jonas, seorang filsuf Jerman mengatakan bahwa nilai itu adalah sesuatu yang kita “iyakan” atau kita “setujui”. Artinya, hati menangkap nilai dengan merasakannya dan budi menangkap nilai dengan memahaminya. Bagaimana halnya dengan pendidikan nilai? Pendidikan nilai adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh sektor formal dan informal dalam membentuk manusia yang utuh, yang paripurna. Bentuk manusia yang paripurna dalam hal ini ditunjukkan oleh terbentuknya pribadi yang bermoral. Pribadi yang bemoral adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusian. Kemampuan seperti itu ada pada hati nurani yang telah mencapai kedewasaan. Oleh karena itu, sektor formal dan informal harus ditujukan untuk membina hati nurani peserta didik. Peserta didik harus diarahkan pada kepekaan dan penghayatan tentang nilai-nilai yang luhur, yang idealis.

Jika saja pendidikan nilai telah berubah menjadi pelajaran nilai, orientasi nilai tertuju pada sesuatu yang bersifat materialis maka hasilnya seperti yang kita lihat saat ini yaitu maraknya kasus-kasus korupsi, kolusi, kekerasan dan sebagainya yang dilakukan oleh pejabat tinggi dan berbagai kalangan masyarakat saat ini. Dengan demikian saat ini kondisi bangsa kita sedang mengalami krisis nilai dan lapisan atas sampai ke bawah. Nilai-nilai yang luhur saat ini sudah dilanggar karena adanya pergeseran nilai dan idealis ke materialis.

 

 

 

 

  1. Nilai-nilai yang harus melandasi kehidupan kita adalah :
  • Nilai teologik (nilai ketuhanan)
  • Nilai etik (nilai sopan santun)
  • Nilai logik (nilai yang bersifat aqliyah)
  • Nilai estetik (nilai keindahan)
  • Nilai fisiologis (nilai kekuatan benda); dan
  • Nilai theleologik (nilai kegunaan)

 

Sebagai sumber segala nilai hanyalah datang dari Tuhan semata. Oleh karena itu agama merupakan cerminan nilai yang paling sempurna. Agama menjamin kebaikan yang mutlak untu manusia. Artinya, sumber nilai tersebut bersumber dari Al-Qur’an. Dalam menjalani kehidupannya, sebagai hamba Allah manusia harus selalu ingat dan sadar kepada Tuhan. Hal ini seseuai dengan QS. Ali Imron ayat 191 bahwa, “Selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau pun berbaring”. (Teologi).

Dalam menjalani kehidupannya manusia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan bantuan orang lain. Dalam pergaulan kehidupan manusia tidak dapat berlaku seenaknya, namun diperlukan etika atau sopan santun. Hal ini pun dianjurkan oleh Rasulullah, seperti dalam sabdanya, “Semua kebaikan adalah sodaqoh dan setengah dari kebaikan ialah menjumpai saudaramu dengan muka yang manis dan menuangkan air dari embermu ke dalam wadah saudaramua.”; “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia mengganggu tetangganya, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dimuliakannya tamunya, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam.” (etik)

Allah telah memberikan akal pada manusia dan agama yang bisa memimpin kita pada jalan yang diridhoi oleh-Nya. Jika manusia menggunakan akal dan agama sebagai pedoman hidupnya, maka yakinlah bahwa manusia akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Namun, apabila hal itu tidak digunakan maka tentu saja kedudukan manusia akan lebih rendah dari binatang dan makhluk yang tak berakal. Penggunaan akal tanpa agama hanyalah akan membawa pada kekeliruan, membawa pada sesuatu yang bersifat materialis belaka. Landasan tentang nilai logis ini ada dalam QS. Al-Baqoroh ayat 31, 32, 33. Di samping itu, dalam QS. Ali Imran ayat 190-191 Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Dan bagi orang-orang yang mengingat Allah sambil duduk, berdiri, juga berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) “Ya, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

Allah menyuruh kita untuk memikirkan kejadian langit dan bumi supaya kita bergantung pada akal kita untuk sampai kepada keimanan yang sempurna kepada Allah. (Logis)

Kebudayaan diperlukan manusia untuk kehidupannya. Karena itu, kebudayan itu bernilai. Salah satu nilai kebudayaan adalah nilai estetik/seni. Nilai seni menyangkut nilai bentuk-bentuk yang menyenangkan secara estetik. Kesenian pada dasarnya menurut Aristoteles adalah untuk mendidik perasaan manusia agar menjadi halus dan peka menghadapi berbagai rangsangan dan tantangan. (Estetik)

Pandangan tentang kemanfaatan suatu benda berbeda-beda. Ada yang berpandangan bahwa manfaat kebendaan adalah menjadi asasnya akhlak. Menurut pandangan tersebut semua amal perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, baik untuk masa sekarang maupun akan datang disebut sebagai akhlak yang baik. Dasar-dasar ini adalah rohani. Namun, apabila manusia berpandangan bahwa kemanfaatan benda semata (secara material) maka akan lahirlah sifat ananiyah yaitu mementingkan diri sendiri, rakus, tipu menipu dan sebagainya. Dengan demikian hilanglah rasa kekeluargaan, kasih sayang, mengutamakan orang lain, persaudaraan sehingga hilanglah perdamaian seperti yang dilakukan oleh para pejabat di negara ini. (Fisiologis)

  1. Melihat gambaran di atas, lalu apa yang dimaksud dengan fungsi nilai? Nilai-nilai berfungsi mengembangkan pribadi untuk menghayati hidup yang baik, yang bermanfaat, yang dapat menumbuhkan nilai-nilai yang luhur (aspek rohani) sehingga menjadi sosok yang paripurna. Jika pendidikan nilai ini berfungsi dengan baik maka hasil pendidikan nilai merupakan perubahan perilaku atau transformasi hidup yang terjadi di dalam batin, kemudian diwujudkan dalam perilaku lahiriah.
  2. Penerapan pendidikan nilai selama ini belum dapat diterapkan dengan baik pada lembaga pendidikan kita. Mengapa? Karena disposisi peserta didik tidak terbangun dengan baik sehingga batinnya tidak membuka dan tidak siap untuk menerima nilai-nilai yang ditawarkan. Disposisi ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor eksernal misalnya, sistem pembelajaran yang bersifat klasikal. Sistem pendidikan yang chaos, yang materialis yang mementingkan permukaannya saja. Jadi, bagaimana caranya agar pendidikan nilai dapat diharapkan ?
    1. Hadapkan pada masalah (problem solving) yaitu anak / siswa diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah kongkret
    2. Reflective thinking / critical thinking yaitu siswa secara pribadi atau kelompok diajak untuk membuat catatan refleksi atau tanggapan atas suatu artikel, peristiwa, kasus, gambar, foto, dan sebagainya.
    3. Dinamika kelompok (group dynamic) yaitu siswa banyak dilibatkan dalam kerja kelompok secara kontinyu untuk mengerjakan suatu proyek kelompok.
    4. Membangun suatu komunitas kecil (community building) yaitu siswa dalam satu kelas diajak untuk membangun komunitas atau masyarakat mini dengan tatanan dan tugas-tugas yang mereka putuskan bersama secara demokratis.
    5. Membangun sikap bertanggung jawab (responsibility building) yaitu siswa diserahi tugas atau pekerjaan yang kongkret dan diminta untuk membuat laporan sejujur-jujurnya.
    6. Siswa diajak untuk week-end kerohanian, saresehan, dan sebagainya.

Dengan semua kegiatan tersebut, siswa juga gurunya akan mendapat kesempatan untuk banyak berinteraksi dan mengalami nilai-nilai dalam berbagai bentuk yang kongkret, konstekstual, dan relevan dengan hidup mereka. Dengan demikian, hal tersebut akan membentuk dan mengembangkan kepribadian dan hidup mereka dari dalam secara rohani.

  1. Bangsa Indonesia sulit untuk maju seperti negara lainnya. Hal ini dikarenakan (salah satunya) sistem pendidikan di negara kita kurang baik, kurang ajeg, kurang menanamkan nilai-nilai. Nilai-nilai ujian bisa diatur. Sejalannya bisa diatur. Norma yang ada sudah dilanggar. Para petinggi tidak lagi memberikan teladan. Nilai dalam pandangan mereka hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur materialisme. Oleh karena itu maraklah apa yang disebut dengan korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, penyelewengan dan sebagainya yang ditujukan untuk kepentingan pribadi. Jika kondisinya sudah seperti ini, bagaimana bangsa kita mau maju?
  2. Nilai-nilai ketuhanan, moral, estetika, etis, dan nilai-nilai sosial ketika siswa duduk di bangku SMA, sebenarnya sudah dicoba untuk diberikan oleh setiap  guru di kelas. Namun, masih dangkal. Hal ini disebabkan oleh proses KBM di kelas masih bersifat teacher center, masih bersifat transfer knowledge walaupun kurikulum yang digunakan sudah berbasis kompetensi dengan proses KBM student center. Di samping itu, kurikulum berbasis kompetensi itu hanya namanya saja, sebab dalam kurikulum yang berorientasi pada kemampuan siswa seharusnya tidak ada standar. Begitu pula dengan MBS, yang seharusnya sekolah itu mandiri, masih saja berdasarkan juklak dan juknis dari pejabat atasannya. Berdasarkan hal tersebut pendidikan nilai sulit diterapkan, karena berkaitan dengan sistem pendidikan kita yang kacau. Ditambah dengan pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat yang sudah terbengkalai. Perhatian orang tua dan masyarakat hanyalah tercurah pada pengajaran ekonomi semata. Memang logika anak didik ditonjolkan, tetapi tidak didampingi oleh agama yang baik.
  3. Jika kita menjadi bendahara pada suatu proyek, maka nilai-nilai yang harus diimplementasikan adalah nilai ketuhanan. Dengan memiliki nilai ketuhanan, seseorang tidak akan tergelincir pada hal-hal yang bersifat material yang menyesatkan. Seorang yang selalu ingat pada tuhan akan menjaga amanah. Di samping nilai teologik, nilai etik perlu dimiliki juga. Namun etik ini perlu didampingi oleh agama. Nilai logika juga merupakan hal yang sangat penting karena dalam QS. Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman “…. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran.”
  4. Pendidikan nilai adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh sektor formal dan informal dalam membentuk manusia yang utuh, yang rahmatan lil alamin, yang paripurna. Untuk menjadi manusia yang utuh ini ditunjukkan atas pembentukan pribadi yang bermoral. Pribadi yang bermoral merupakan pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kemampuan seperti itu ada pada hati nurani yang telah mencapai kedewasaan. Dengan pendidikan nilai diharapkan peserta didik memiliki kepekaan hati nurani terhadap nilai-nilai yang luhur, yang idealis.

Nilai-nilai pendidikan adalah berbagai hal yang dianggap baik, yang dapat diambil dari proses pendidikan. Hal yang baik ini merupakan pijakan untuk mengarungi kehidupan peserta didik dalam kehidupan yang serba kompleks. Bentuk-bentuk kecurangan, keberhasilan semu (yang instan) yang diperoleh peserta didik dalam ujian nasional atas kolusi dengan guru atau teman bukanlah merupakan bentuk-bentuk nilai pendidikan. Namun hal itu merupakan penghancuran pendidikan.

 

 

BELAJAR TENTANG MANAJEMEN PENDIDIKAN

DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

 

Pada saat ini kita mengenal “Manajemen Pendidikan” dan “Administrasi Pendidikan”. Keduanya pasti memiliki persamaan dan perbedaan.

Anda sebagai calon “Doktor Ilmu Pendidikan”, semestinya bisa memahami dengan baik kedua pengertian tersebut.

  1. Coba anda jelaskan perbedaan dari kedua istilah di atas, baik dari segi pengertian, konsep, teori yang digunakan, tujuan, ruang lingkup dan strategi pendidikan yang digunakan.
  2. Mana yang menurut anda lebih tepat dianut dan digunakan pada saat ini, mengapa ? Jelaskan alasannya !!

 

  1.  

NO

ITEM

MANAJEMEN PENDIDIKAN

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

1

Pengertian

Manajemen pendidikan adalah proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencakup planning, organizing, actuating, controlling

Administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau sebagai penerapan administrasi dalam pembinaan, pengembangan, pengendalian usaha dan praktik-praktik pendidikan

 

 

2

Tujuan

Tujuan manajemen pendidikan yaitu agar pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

 

Tujuan administrasi pendidikan yaitu agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan

3

Ruang lingkup

Ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi sumber daya manusia (SDM), sumber belajar (SB), sumber fasilitas dan dana (SFD), atau meliputi bidang organisasi kurikulum, perlengkapan kependidikan, media pendidikan, personal pendidikan, hubungan kemanusiaan dan dana

Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi : administrasi kurikulum, administrasi ketenagaan, administrasi peserta didik, administrasi sanpras, administrasi layanan khusus pendidikan, administrasi pembiayaan pendidikan, administrasi kesekretariatan pendidikan dan administrasi humas

 

4

Konsep / teori

Manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama (Engkoswara, 2001)

 

Manajemen pendidikan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah dan panjang (Gafar dlm. Mulyasa 2005)

 

Manajemen pendidikan merupakan suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan seperti : tenaga pendidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana, sarana prasarana pendidikan, tata laksana, dan lingkungan tertentu (Suryo Subroto, 2004)

 

Administrasi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendidikan dari sudut pandang proses kerjasama antar manusia dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui perubahan sikap dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Suhardan, 2007)

 

Educational administration is a specialized set of organization function whose primary purpose are the insure efficient and effective delivery of relevant educational  service as well as implementation of legislative policies through planning, decision making and leadership behavior that keeps the organization focussed on predetermined objectives provides for optimum alocation and most prudent care of resources to insure their most productive uses, stimulates and coordinates profesional and other personal to produce a coherent social system and decirable organizanition climate, and facilitates determination of essential changes satisfy future and emerging needs of student and society (StepenI. Knezevich dlm Sukarti, 1999)

 

5

Strategi pendidikan

Strategi pendidikan adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi pendidikan secara efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasaran pendidikan tercapai

 

Prinsip management strategic meliputi : strategy formulation (yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang sesungguhnya); strategy implementation (yang menggambarkan cara mencapai tujuan); strategy evaluation (yang mengukur kinera dan mekanisme umpan balik).

 

Salah satu bentuk strategi pendidikan itu adalah Renstra Kemendiknas (Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang / RPPNJP 2005 – 2025 yang tertuang di dalam Permendiknas No. 32 Tahun 2005 yang dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan yaitu : tema pembangunan I (2005  – 2009) dengan fokus peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010 – 2015) dengan fokus penguatan pelayanan; tema pembangunan II (2015 – 2020) dengan fokus penguatan daya saing regional; tema pembangunan IV (2020 – 2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional

 

Untuk rencana pendidikan jangka menengah tahun  2010 – 2014 yang kemudian dijabarkan dalam Renstra Kemendiknas 2010 – 2014 melalui paradigma : 1) pemberdayaan manusia seutuhnya; 2) pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik; 3) pendidikan untuk semua; 4) pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan

 

Strategi pendidikan adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi pendidikan secara efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasaran pendidikan tercapai

 

Prinsip management strategic meliputi : strategy formulation (yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang sesungguhnya); strategy implementation (yang menggambarkan cara mencapai tujuan); strategy evaluation (yang mengukur kinera dan mekanisme umpan balik).

 

Salah satu bentuk strategi pendidikan itu adalah Renstra Kemendiknas (Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang / RPPNJP 2005 – 2025 yang tertuang di dalam Permendiknas No. 32 Tahun 2005 yang dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan yaitu : tema pembangunan I (2005  – 2009) dengan fokus peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010 – 2015) dengan fokus penguatan pelayanan; tema pembangunan II (2015 – 2020) dengan fokus penguatan daya saing regional; tema pembangunan IV (2020 – 2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional

 

Untuk rencana pendidikan jangka menengah tahun  2010 – 2014 yang kemudian dijabarkan dalam Renstra Kemendiknas 2010 – 2014 melalui paradigma : 1) pemberdayaan manusia seutuhnya; 2) pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik; 3) pendidikan untuk semua; 4) pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan

 

 

  1. Istilah administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan seringkali diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan sama dengan manajemen pendidikan, ada yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan lebih luas dari manajemen pendidikan, dan ada juga yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan justru lebih sempit dari manajemen pendidikan.

Perbedaan pandangan di atas tentu saja didasari oleh argumen, diantaranya :

  1. Bagi yang memiliki pandangan bahwa administrasi pendidikan sama dengan manajemen pendidikan yaitu : (1) dilihat dari pengertiannya, baik administrasi maupun manajemen merupakan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (2) dalam istilah sehari-hari, terutama dalam arti kelembagaan keduanya sering dipakai menunjuk isi yang seperti akademi administrasi dan akademi manajemen.
  2. Bagi yang memiliki pandangan bahwa administrasi pendidikan lebih luas dari manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan mencakup manajemen pendidikan, pendapat ini didasari oleh pendapat D. Widodo dalam bukunya yang berjudul “Public Administration”. Ia mengatakan bahwa, “Public administration is organization of man and materials to achieve the purposes of government.” Artinya, untuk menata negara dengan baik diperlukan administrasi negara bukan manajemen negara. Dengan demikian, manajemen merupakan bagian dari administrasi.
  3. Bagi yang memiliki pandangan bahwa administrasi pendidikan lebih sempit dari manajemen pendidikan, didasari oleh anggapan bahwa administrasi tercakup dalam manajemen. Administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan atau administrative. Dalam manajemen, ada enam bidang di dalamnya yaitu : production, marketing, financial, personal, human relation, dan administratif management. Hal ini membuktikan bahwa administrasi merupakan bagian dari management.

Dengan pemaparan di atas, secara pribadi saya berpendapat bahwa istilah manajemen pendidikan lebih cocok daripada administrasi pendidikan. Mengapa demikian? Dalam percepatan perkembangan zaman di era globalisasi ini, dunia pendidikan dikejutkan dengan adanya model pengelolaan pendidikan berbasis industri. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, para pengelola menerapkan manajemen perusahaan yang dikenal dengan istilah Total Quality Education (TQE) dasar dari manajemen tersebut merupakan pengembangan TQM (Total Quality Management) guna memuaskan pelanggan (dalam pendidikan tentunya stakeholder). Oleh karena itu baik industri perusahaan maupun lembaga pendidikan harus menerapkan standar mutu. Berdasarkan hal tersebut, istilah manajemen pendidikan merupakan istilah yang tepat dibandingkan administrasi pendidikan.

 

 

DESENTRALISASI PENDIDIKAN SETENGAH HATI

 

Pendidikan menurut UU 32/2004 telah diserahkan kepada daerah (otonom dalam bentuk penerapan manajemen pendidikan MBS dan pengembangan kurikulum oleh sekolah (KTS), tetapi urusan dasar dan strategi pokok menurut PP 38/2007 tetap dipegang oleh pusat, seperti UN tetap menjadi kewenangan pusat.

  1. Kemukakan komentar anda tentang hal tersebut secara kritis dan mendasar !
  2. Apa dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan ?
  3. Berikan alternatif solusinya, disertai argumentasi yang kuat !

 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan secara desentralisasi. Konsep pemberian wewenang penyelenggaraan pendidikan dari pusat kepada daerah pada dasarnya memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 ini merupakan implementasi dari amanat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa, “Tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum ….” Lebih lanjut dalam Pasal 31 (ayat 1) bahwa, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Hal lain yang melandasi UU No. 32 Tahun 2004 juga tentang otonomi / desentralisasi yaitu adanya “potret buram pendidikan di Indonesia baik pada level makro maupun mikro”. Hal ini diperoleh melalui data UNESCO tentang peringkat indeks pengembangan manusia Indonesia yang menempatkan Indonesia pada posisi/urutan jauh di bawah negara-negara lain (peringkat ke-102, 99, 109, dan 105) dalam tahun yang berturut-turut yaitu tahun 1996, 1997, 1998, 1999. Kemudian pada tahun 2000 Survey Political and Economic Risk Consultant (PERC) menempatkan kualitas pendidikan Indonesia pada urutan ke-12 dari 12 negara yang disurvey. Pada tahun 2001 International Institute Management Development (IIMD) memuat tentang indeks kompetisi kependudukan. Dari 49 negara yang disurvey, ternyata Indonesia menduduki peringkat paling buncit yaitu peringkat ke-49. Pada tahun 2003, Balitbang memberi keterangan bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Begitu pula dari 20.918 SMP di Indonesia, ternyata hanya 8 saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Midlle Years Program (MYP). Kemudian dari 8.036 SMA di Indonesia ternyata hanya 7 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Selanjutnya pada tanggal 15 September 2004, United Nations for Development Programe (UNDV) menerangkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari 177 negara, Indonesia menduduki       peringkat III.

Melihat posisi kualitas mutu Indonesia memprihatinkan, maka pada tanggal 2 Mei 2002 dicanangkanGerakan Peningkatan Mutu Pendidikan”. Kemudian, implementasi dari gerakan peningkatan mutu pendidikan ini yaitu lahirnya Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya peningkatan mutu tersebut dilakukan dengan cara mengganti Kurikulum lama (1994) dengan kurikulum baru yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau disebut juga kurikulum 2004 karena lahir pada tahun 2004. Seiring dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi pendidikan maka Kurikulum KBK ini berubah nama menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Mengapa demikian? Karena kurikulum tersebut berbasis sekolah. Artinya, masing-masing sekolah atau satuan pendidikan harus mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerahnya masing-masing. Dengan kata lain sekolah secara demokrasi diberi wewenang untuk membuat/mengembangkan kurikulumnya sendiri. Di samping itu, secara demokratis pula sekolah diberi wewenang untuk mengelola satuan pendidikannya sendiri, memenej sendiri, yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Mengapa demikian ? Karena keberhasilan peningkatan mutu pendidikan terjadi di sekolah, tidak pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun pada Depdiknas/ Depdikbud. Sekolah merupakan institusi yang memiliki “Full Authority and Responsibility”  untuk secara mandiri menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan lokal sekolah sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah (Calwell dan Spink 99). MBS merupakan upaya pemberdayaan sekolah (school capacity building), agar sekolah mampu secara terus menerus meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen pendidikan dan mutu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemennya. Komponen kunci dalam MBS ini adalah kepala sekolah dan guru. Diperlukan kepala sekolah yang intrapreneurship dan guru yang profesional.

  1. 1.      KOMENTAR TENTANG UU 32/2004, MBS, KTSP
    1. a.      Komentar UU No. 32/2004

Pada tataran konsep lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi pendidikan pada daerah sudah bagus. Namun pada tataran implementasi ibarat “panggang jauh dari api”. Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di daerah kabupaten/kota ternyata tidak sesuai dengan semangat (ruh) kebijakan itu sendiri. Banyak ditemukan daerah yang memperpanjang “meja birokrasi” hingga tidak mustahil memunculkan resiko kebocoran anggaran. Contoh kongkretnya adalah tentang biaya operasional sekolah. Sebelum ada UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah, sekolah secara langsung dapat menggunakan anggaran rutinnya untuk kepentingan sekolah. Namun, dengan diberlakukannya otonomi daerah, biaya operasional itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga sekolah harus melalui meja-meja birokrasi yang panjang untuk mendapatkan biaya operasionalnya. Pemkab/Pemkot bahkan cenderung lebih hegemonik dalam membirokrasikan desentralisasi pendidikan ketika kekuasaan dan kewenangan Pemrov dibatasi oleh UU untuk mengintervensi Pemkab/Pemkot. Pelayanan Pemrov yang lintas kabupaten/kota menjadi terabaikan. Di samping itu, kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan desentralisasi pendidikan tidak merata. Begitu pula dengan kemampuan keuangan daerah (PAD) yang menopang pembiayaan pendidikan pun tidak merata. Bahkan masih banyak aparat birokrasi yang belum bersih dari mentalitas dan budaya korupsi, dan belum jelasnya pos-pos anggaran untuk pendidikan.

  1. b.      Komentar Tentang MBS

Sama halnya dengan komentar di atas, bahwa program MBS pada tataran konsep sudah baik. Namun, pada tataran implementasi masih “jauh panggang dari api”. Mengapa demikian? Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Buku Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) pada masa lalu seharusnya tidak lagi dijadikan pedoman oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola sekolah. Namun, pada kenyataannya, di era otonomi sekolah (MBS) ternyata masih banyak kepala sekolah yang menjalankan fungsinya masih berorientasi pada Juklak dan Juknis atasannya dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kotamadya. Hal ini terjadi karena jabatan kepala sekolah, kepala dinas merupakan jabatan secara politis.

Di samping itu, masih banyak kepala sekolah yang belum memiliki jiwa enterpreneurship, karena jabatan yang didudukinya bukan diperoleh atas prestasinya melainkan merupakan hasil kolusi sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh dirinya dikerjakan oleh bawahannya (wakil-wakil kepala sekolah) yang menjadi kepanjangan tangannya.

Pemberdayaan warga sekolah oleh kepala sekolah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi hanya pada orang-orang tertentu yang menjadi kelompoknya. Begitu pula dengan ketidaktransparanan / ketidakterbukaan manajemen masih tetap dilakukan. Pendek kata, kepala sekolah dengan gaya otokratik masih bertebaran pada lembaga-lembaga  pendidikan. Oleh karena itu sistem MBS sulit untuk dapat diterapkan pada lembaga pendidikan yang tidak mau terlepas dari sistem lama. Padahal dengan pendekatan total quality management, lembaga pendidikan sebagai suatu sistem dalam ekosistem lingkungan harus dapat berfungsi sebagai open system yang progresif.

  1. c.       Komentar tentang KTSP

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Oleh karena itu kurikulum ini (KTSP) merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. KTSP ini lahir dari semangat otonomi daerah. KTSP menggunakan model kurikulum yang bersifat desentralisasi.

Konsep berbasis kompetensi dalam ketentuan umum UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) dikemukakan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pada Bab II Pasal 3 bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jika saja KTSP berorientasi pada pencapaian kompetensi yang seharusnya berorientasi pada transformasi (dalam tataran konsep), tetapi pelaksanaannya mengarah pada orientasi transmisi (disiplin ilmu). Dalam KTSP memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh semua siswa; adanya standar-standar minimal penguasaan isi mata pelajaran, pengukuran hasil belajar dilakukan oleh pusat (UN), soal-soal ujian cenderung mengarah pada kemampuan kognitif.

 

Di samping merujuk pada transmisi, ternyata KTSP juga berorientasi pada desain kurikulum transaksi. Hal ini terlihat dari adanya pendekatan dan strategi pembelajaran Contekstual Teaching Learning (CTL), inquiri, portofolio. Ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan suatu dialog.

Kalaupun KTSP menggunakan desain kurikulum transmisi, mengapa pembelajaran masih bersifat klasikal? Mengapa akselerasi masih bersifat klasikal juga? Mengapa kompetensi siswa kurang dioptimalkan? Mengapa pelajaran masih menggunakan nama disiplin ilmu?

Dengan demikian, KTSP ternyata tidak mengarah pada penggalian kompetensi secara utuh. Jadi yang disebut penggalian kompetensi / pemaksimalan potensi anak hanyalah ada dalam tataran konsep, sedangkan dalam tataran implementasi masih “jauh panggang dari api”.

  1. Dampak dari inkonsistensi tersebut terhadap satuan pendidikan yaitu siswa menjadi korban kebijakan. Begitu pula guru. Mengapa siswa? Karena sasaran kurikulum adalah siswa (untuk meningkatkan mutu pendidikan). Jika sasaran kurikulum tidak tercapai, secara otomatis peningkatan kualitas pendidikan pun tidak tercapai. Dengan demikian, lulusan satuan pendidikan tidak memiliki daya saing yang baik, dan itu akan merugikan lulusan / tamatan. Mengapa juga guru? Setiap ada ketidakberhasilan atas kebijakan yang dibuat oleh para birokrat pendidikan, maka gurulah yang menjadi “kambing hitamnya”. Alasannya, karena keberhasilan atau kegagalan pendidikan terjadi di sekolah, bukan pada kantor dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, atau pemerintah telah mendolimi bangsa (siswa, guru) dan masyarakat. Pemerintah telah melakukan kemunafikan. Pemerintah telah membuat kurikulum tidak berfungsi.

Seperti kita ketahui bahwa fungsi kurikulum untuk siswa menurut Alexander Inglis dalam Hamalik, yaitu :

  • Fungsi penyesuaian. Artinya, kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat;
  • Fungsi integrasi. Artinya, kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik harus berkembang secara terintegrasi;
  • Fungsi diferensiasi. Artinya, kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya;
  • Fungsi persiapan. Artinya, kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan dalam masyarakat;
  • Fungsi pemilihan. Artinya, kurikulum harus dapat memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya; dan
  • Fungsi diagnostik. Artinya, kurikulum harus dapat mengenal kelemahan dan kekuatan siswa.

 

  1. Alternatif solusi dari kondisi di atas yaitu harus berpijak pada inti kurikulum sesungguhnya; bahwa inti kurikulum itu adalah pembelajaran. Dalam pembelajaran itu harus ada guru, conten, siswa, metode, media, dan evaluasi.

Jika kurikulum tertulis sebagai kurikulum ideal (writen curriculum) yang seharusnya menjadi pedoman ternyata memiliki banyak ketidaksesuaian dengan tuntutan kehidupan, maka guru sebagai ujung tombak pendidikan harus menggunakan kurikulum aktual atau kurikulum rekayasa atau kurikulum tersembunyi sebab guru diberi kebebasan untuk berinovasi.

Dengan demikian guru harus memenuhi tuntutan kurikulum tertulis ideal yang terkait dengan standar yang ditetapkan Depdiknas / BSNP dan Ujian Nasional (UN). Namun, di samping itu guru pun harus menyiasati agar siswa memiliki  kompetensi sesuai dengan potensi siswa yang beragam agar para lulusan kelak mampu mengarungi kehidupan secara mandiri, sesuai dengan tuntutan masyarakat / zaman.

 

 

RENSTRA DEPDIKNAS  2005 – 2010

 

Renstra Depdiknas 2005 – 2010 menggariskan tiga tema kebijakan penyelenggaraan pembangunan Sisdiknas : 1) Perluasan dan pemerataan, 2) Mutu, relevansi dan daya saing, dan 3) Tata keloa, akuntansi dan pencitraan publik.

  1. Dari ketiga tema di atas, pilih tema yang anda kuasai, kemudian coba terapkan pada salah satu fokus (jalur, jenjang jenis pendidikan : SD, SMP, SMA atau Perguruan Tinggi). Beri penjelasan berdasarkan pemikiran dan pemahaman anda.
  2. Pilih salah satu tema dan penerapannya pada salah satu sub sistem pendidikan sesuai pilihan anda, kemudian uraikan sasaran, indikator keberhasilan dan strategi pencapaiannya.

 

Isu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan.

  • Untuk menghadapi globalisasi yang penuh dengan persaingan, lembaga pendidikan atau sekolah dituntut untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, yang mampu menjawab tantangan dalam kehidupan, yang terampil, mandiri. Angka-angka dalam raport atau ijazah tidak lagi menjadi andalan, jika dipraktikan dalam kehidupan. Oleh karena itu sistem penghargaan dan proses pembelajaran sudah saatnya diubah dari penghargaan terhadap angka-angka dan ijazah bergeser pada penghargaan terhadap skill atau kemampuan. Jadi, dengan sistem standar penilaian dalam UN yang dapat dikatakan bagus-bagus (karena ada praktik kekurangan) belum tentu sesuai dengan kemampuan diri siswa/lulusan yang bersangkutan. Pada saat ini banyak angka yang ditorehkan dalam raport / ijazah merupakan rekayasa belaka.
  • Pendidikan telah dipersempit maknanya menjadi pengajaran. Orientasi pembelajaran lebih mengutamakan proses penguasaan materi daripada pembentukan kepribadian. Kegiatan pembelajaran lebih cenderung merupakan transfer of knowledge / transfer ilmu yang pada akhirnya digunakan untuk mencapai ujian / tes. Ujian/tes dipandang sebagai puncak pendidikan yang menunjukkan berhasil atau tidaknya seorang siswa, mampu menjawab atau tidaknya siswa terhadap soal-soal yang tersaji dalam ujian. Soal-soal yang tersaji dalam ujian akhir pada umumnya merupakan soal-soal yang bersifat kognitif, sedangkan hal-hal yang bersifat psikomotorik tidak terjamah. Padahal yang harus diuji dari siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman yaitu kompetensi / kemampuan riil. Dengan kata lain, soal-soal yang disajikan dalam UN pada umumnya belumlah merujuk pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
  • Walaupun demikian, menurut Ahmad Dasuki (Direktur Profesi dan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional) saat itu, bahwa perbandingan guru dan murid di Indonesia sudah berhasil ditingkatkan dengan melebihi target rasio guru dan murid yaitu 1 : 15. Namun, kondisi tersebut tidak merata. Artinya untuk sekolah-sekolah di kota rasio itu rasio tinggi misal 1 : 100 karena di satu sekolah tersebut hanya ada satu guru yang multifungsi yaitu sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai tenaga administrasi, bahkan sebagai pesuruh

 

 

 

             
     
         
 
   

Implementasi dan penyempurnaan SNP dan penguatan peran Badan Standar

Nasional Pendidikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Renstra Depdiknas Tahun 2005 – 2009

 

 

STANDARISASI PENDIDIKAN

 

Pada saat ini Departemen Pendidikan Indonesia sedang giat menerapkan standarisasi pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

  1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi atau mendorong diterapkannya kebijakan tersebut. Jelaskan disertai dengan argumentasi yang kuat.
  2. Dilihat dari kebijakan-kebijakan yang sedang berlaku, jelaskan sasaran, lingkup dan tahapan standar yang diharapkan dicapai.
  3. Jelaskan masalah-masalah apa yang sedang dan akan dihadapi dalam pelaksanaan standarisasi pendidikan ?
  4. Upaya yang harus dilakukan Depdiknas, Pemda dan sekolah agar terlaksana secara optimal ?

 

  1. Globalisasi saat ini melibatkan seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, negara dan ras manapun. Dampak globalisasi, merambah berbagai lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia sehingga menimbulkan masalah yang hanya dapat diatasi dengan solusi yang berbasis pengetahuan (knowledge based solution). Oleh karena itu, Porter mendefinisikan “daya saing suatu bangsa” sebagai “a country’s share of world markets for it’s product”. Tantangan yang mengedepankan pengetahuan (knowledge) sebagai pendorong utama suatu bangsa. Daya saing saat ii tidak lagi diandalkan pada SDA dan tenaga kerja yang murah, tetapi bergantung pada pengetahuan yang dimiliki dan dikuasai suatu oleh suatu bangsa. Pengetahuan dapat memfasilitasi suatu bangsa dalam memanfaatkan dan memproses SDA sebelum dilemparkan ke pasar global. Sumber daya manusia tentulah akan mendukung pertumbuhan jika disertai dengan penguasaan pengetahuan yang memadai. Tanpa pengetahuan yang memadai, penduduk besar hanya akan menambah beban bangsa untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang layak.

 

Daya saing bangsa / SDM Indonesia saat ini belum menunjukkan prestasi yang baik. Hal ini diperoleh melalui data UNESCO tentang peringkat indeks pengembangan manusia Indonesia yang menempatkan Indonesia pada posisi atau urutan di bawah negara-negara lain (peringkat ke-102, 99, 109, 105) pada tahun 1996, 1997, 1998, 1999. Kemudian pada tahun 2000 PERC menempatkan kualitas pendidikan Indonesia pada urutan ke-12 dari 12 negara yang disurvey. Pada tahun 2001 Institute International Management Development (IIMD) memuat tentang indeks kompetisi kependudukan dari 49 negara yang disurvey, ternyata Indonesia menduduki pertingkat paling buncit yaitu peringkat 49. Pada tahun 2003, Balitbang memberi keterangan bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primery Program (PYP). Begitu pula dengan SMP, dari 2008 sekolah di Indonesia ternyata hanya 8 juga yang diakui oleh dunia dalam kategori Midle Year Program (MYP). Kemudian dari 8.036 SMA di Indonesia ternyata hanya 7 yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Selanjutnya pada tanggal 15 September 2004, United Nations for Development Program (UNDP) menerangkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari 177 negara, Indonesia menduduki peringkat 111.

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Naisonal Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

  1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut (PP No. 19 Tahun 2005) bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi SNP merupakan dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sasaran standar nasional pendidikan adalah menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk membawa Indonesia keluar dari krisis yang berkepanjangan serta dapat mengikuti percepatan arus informasi dalam era globalisasi. Dengan standar nasional pendidikan diharapkan terjadi berbagai perubahan dalam sistem dan layanan pendidikan yang mengarah pada kondisi berikut :

-          Meningkatkan prestasi peserta didik

-          Menyamakan peluang baik secara nasional, regional, maupun lokal.

Linkup standar nasional pendidikan meliputi :

  • Standar isi;
  • Standar proses
  • Standar kompetensi lulusan;
  • Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  • Standar sarana dan prasarana;
  • Standar pengelolaan;
  • Standar pembiayaan; dan
  • Standar penilaian pendidikan

Tahapan standar yang diharapkan dicapai, menurut saya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan karena di tangan pendidiklah kualitas pendidikan Indonesia bisa dicapai. Oleh karena itu tenaga pendidik perlu memiliki kualifikasi akademik dan kualifikasi kompetensi. Tanpa  guru sehebat apapun standar yang lain, pendidikan tidak akan berhasil, karena sosok guru tidak dapat tergantikan oleh apapun.

 

  1. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan standarisasi pendidikan yaitu pada tataran implementasi standar pendidikan ini belum didukung oleh sistem, kultur, dan kinerja mengajar, budaya belajar siswa yang belum maksimal dan komprehensif.

 

 

 

  1. Upaya yang harus dilakukan Departemen Pendidikan Nasional agar standarisasi berhasil yaitu serius / sungguh-sungguh dalam meningkatkan kualifikasi akademik dengan cara memberikan subsidi dana pendidikan yang memadai, memberikan pelatihan-pelatihan, melengkapi sarana prasarana, pemenuhan biaya, proses belajar yang enjoyable learning, kurikulum yang ajeg, bersih dan kolusi, korupsi, pejabat lingkungan Diknas yang bermoral, dan sebagainya.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Balanced Score Card

  1. Balanced Score Card (BSC) merupakan konsep manajemen yang mencoba mengukur kinerja organisasi secara seimbang dari berbagai perspektif dengan fokus pada keberhasilan implementasi strategi organisasi. Konsep pertama kali diperkenalkan oleh Roberts S. Kaplan dan David P. Norton sekitar satu dekade yang lalu melalui jurnal Harvard Business Reviws. Dengan memanfaatkan Balanced ScoreCard (BSC) konsep sistemik yang pada hakikatnya merupakan sistem dari sejumlah konsep manajemen kontemporer, sebuah organisasi diyakini dapat mencapai keunggulan dalam implementasi strategi organisasinya untuk mencapai posisi terbaik dalam lingkungan yang sangat cepat berubah (turbulent environment) dewasa ini.

Dalam konsep Balanced ScoreCard (BSC) ini strategi organisasi yang merupakan cara untuk mencapai visi dan misi organisasi, diuraikan dalam berbagai tujuan strategis yang dapat diukur keberhasilannya dengan adanya indikator dan target kinerja yang ingin dicapai. Ukuran keberhasilan suatu strategi organisasi atau organisasi itu sendiri dalam konsep Balanced ScoreCard (BSC) ini tidak hanya dilihat dari aspek atau perspektif keuangan saja, tetapi dapat dilihat juga dari perspektif lainnya. Dalam hal ini Kaplan dan Norton menyarankan menambahkan 3 (tiga) perspektif lain, yaitu perspektif pelanggan (customer), perspektif proses bisnis internal  (internal business process) dan perspektif pembelajaran (learning and growth). Dengan demikian, keberhasilan suatu organisasi dilihat dari berbagai sisi secara seimbang, yaitu dari kinerja masa lalu dan prospek masa depannya, dari ukuran strategis dan operasional, ukuran keuangan dan nonkeuangan, ukuran internal dan eksternal organisasi.

Prinsip dasar Balanced ScoreCard (BSC) adalah memfokuskan pada pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan sekarang dan perusahaan akan mengamankan posisi finansial masa depannya.

Jika konsep Balanced ScoreCard (BSC) ini dikaitkan pada 6 nilai utama kehidupan, yaitu :

(1)   Nilai teologik atau nilai ketuhanan bahwa pencapaian keunggulan yang dicapai dalam organisasi hendaknya merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, atas prestasi sebuah kinerja. Kinerja yang unggul ini hendaknya menjadikan kita lebih mendekatkan diri pada Allah SWT, karena agama merupakan tatanan normatif yang memuat nilai moral paling lengkap.

Hal ini sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 30 :

óOÏ%r’sù y7ygô_ur ÈûïÏe$#Ï9 $Zÿ‹ÏZym 4 |NtôÜÏù «!$# ÓÉL©9$# tsÜsù }¨$¨Z9$# $pköŽn=tæ 4 Ÿw Ÿ@ƒÏ‰ö7s? È,ù=yÜÏ9 «!$# 4 šÏ9ºsŒ ÚúïÏe$!$# ÞOÍhŠs)ø9$#  ÆÅ3»s9ur uŽsYò2r& Ĩ$¨Z9$# Ÿw tbqßJn=ôètƒ ÇÌÉÈ

 

Artinya :

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

 

(2)   Nilai logik (nilai yang menggunakan akal) dilakukan dengan aqliyah. Dengan demikian induk BSC adalah manajemen mutu dan manajemen strategik. Semua ini tentu saja menuntut kemampuan intelektual yang baik dan logik, agar tujuan organisasi mencapai sasaran. Sesuai dengan QS. Az-Zumar ayat 9 :

ô`¨Br& uqèd ìMÏZ»s% uä!$tR#uä È@ø‹©9$# #Y‰É`$y™ $VJͬ!$s%ur â‘x‹øts† notÅzFy$# (#qã_ötƒur spuH÷qu‘ ¾ÏmÎn/u‘ 3 ö@è% ö@yd “ÈqtGó¡o„ tûïÏ%©!$# tbqçHs>ôètƒ tûïÏ%©!$#ur Ÿw tbqßJn=ôètƒ 3 $yJ¯RÎ) ㍩.x‹tGtƒ (#qä9′ré& É=»t7ø9F{$#

 

Artinya :

 (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

 

 

 

 

(3)   Nilai etik (sopan santun / etika) ; artinya ketika kita melakukan perencanaan, hendaknya juga tidak menggunakan cara-cara curang yang tidak baik, tetapi harus jujur. Hal ini sesuai dengan QS. Ali Imron Ayat 10

¨bÎ) šúïÏ%©!$# (#rãxÿx. `s9 š_Í_øóè? óOßg÷Ytã óOßgä9ºuqøBr& Iwur Oèd߉»s9÷rr& z`ÏiB «!$# $\«ø‹x© ( y7Í´¯»s9′ré&ur öNèd ߊqè%ur ͑$¨Y9$# ÇÊÉÈ

 

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

 

(4)   Nilai estetik yaitu nilai keindahan. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tidak dapat berjalan sendirian tetapi memerlukan pihak lain. Dan ini merupakan hal yang indah. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

$pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä Ÿw (#q=ÏtéB uŽÈµ¯»yèx© «!$# Ÿwur tök¤¶9$# tP#tptø:$# Ÿwur y“ô‰olù;$# Ÿwur y‰Í´¯»n=s)ø9$# Iwur tûüÏiB!#uä |MøŠt7ø9$# tP#tptø:$# tbqäótGö6tƒ WxôÒsù `ÏiB öNÍkÍh5§‘ $ZRºuqôÊ͑ur 4 #sŒÎ)ur ÷Läêù=n=ym (#rߊ$sÜô¹$$sù 4 Ÿwur öNä3¨ZtB̍øgs† ãb$t«oYx© BQöqs% br& öNà2r‘‰|¹ Ç`tã ωÉfó¡yJø9$# ÏQ#tptø:$# br& (#r߉tG÷ès? ¢ (#qçRur$yès?ur ’n?tã ÎhŽÉ9ø9$# 3“uqø)­G9$#ur ( Ÿwur (#qçRur$yès? ’n?tã ÉOøOM}$# Èbºurô‰ãèø9$#ur 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ߉ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$# ÇËÈ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

 

QS. Asy-Syura ayat 38 :

yìÏJàfsù äotys¡¡9$# ÏM»s)‹ÏJÏ9 5Qöqtƒ 5Qqè=÷è¨B ÇÌÑÈ

Artinya :

Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma’lum

 

QS. Al-Baqoroh ayat 208 :

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=äz÷Š$# ’Îû ÉOù=Åb¡9$# Zp©ù!$Ÿ2 Ÿwur (#qãèÎ6®Ks? ÅVºuqäÜäz Ç`»sÜø‹¤±9$# 4 ¼çm¯RÎ) öNà6s9 Ar߉tã ×ûüÎ7•B ÇËÉÑÈ

 

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

 

(5)   Nilai fisiologis yaitu nilai kebendaan ini saya gambarkan dengan rasa kepuasan terhadap kinerja. Jika kinerjanya bagus maka balikannya pada peningkatan finansial.

(6)   Nilai theologik yaitu nilai kegunaan, kebermanfaatan, kebermaknaan dalam memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan demikian kesejahteraan diharapkan dirasakan oleh para pelaku organisasi.

 


 

  1. Balanced ScoreCard (BSC) diyakini dapat mengubah strategi menjadi tindakan, menjadi strategi sebagai pusat organisasi, mendorong terjadinya komunikasi yang lebih baik antar karyawan dan manajemen, meningkatkan mutu pengambilan keputusan, dan memberikan informasi peringatan dini, serta mengubah budaya kerja. Potensi untuk mengubah budaya kerja ada karena dengan Balanced ScoreCard (BSC) perusahaan lebih transparan, informasi dapat diakses dengan mudah, pembelajaran informasi dipercepat, umpan balik menjadi objektif, terjadwal, dan tepat untuk organisasi dan individu dan membentuk sikap mencari konsensus karena adanya perbedaan awal dalam menentukan sasaran, langkah-langkah strategis yang diambil dan ukuran yang digunakan.

Dalam rangka mengubah budaya kerja, lembaga pendidikan sekolah menerapkan manajemen yang disebut MBJ.

Pendekatan Balanced ScoreCard (BSC) merupakan sebuah sistem pengukuran kinerja yang komprehensif, yang mampu memanfaatkan informasi multidimensional dalam empat perspektifnya dalam rangka proses perumusan dan implementasi strategi. Bahkan dalam kenyataannya Balanced ScoreCard tidak saja digunakan sebagai pengukuran kinerja, namun lebih jauh diaplikasikan dalam rangka sistem manajemen strategis yang melakukan pendekatan proses-proses manajemen secara integratif, sehingga mengedepankan secara bersama-sama seluruh proses manajemen yang mencakup planning, implementing, dan controlling. Hal tersebut juga relevan apabila diaplikasikan dalam tahapan evaluasi dan pengendalian kinerja, sebagai bagian dari siklus manajemen strategis dalam rangka pemberdayaan implementasi manajemen berbasis sekolah.

Model pemberdayaan implementasi manajemen berbasis sekolah dengan pendekatan manajemen strategis dan Balanced ScoreCard digambarkan di bawah ini.

 

 

 

Model pemberdayaan implementasi MBS dengan pendekatan manajemen strategis da Balanced ScoreCard (BSC)

 

Perspektif pelanggan

Analisis      eksternal

Perspektif proses dan produk

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Perspektif finansial / finansial operasional

Impemenetasi strategi program anggaran dan prosedur

 

PERENCANAAN

STRATEGIS

 

Pengamatan lingkungan eksternal, internal

Pengamatan strategi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan

 

KEMANDIRIAN

PARTISIPASI MASYARAKAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Balanced ScoreCard (BSC) adalah dua jenis pengukuran yang dilakukan, yaitu pengukuran outcome kinerja dan pengukuran pengendali kinerja. Sistem BSC yang baik akan selalu menggunakan kombinasi pengukuran outcome dan pengukuran pengendali kinerja yang disesuaikan dengan tujuan strategis organisasi. Sehingga dalam mengukur pelaksanaan kinerja rencana kerja sekolah, berdasarkan empat perspektif BSC, maka salah satu pengukuran kinerja sekolah dapat dilakukan sebagai berikut :

 

 

 

 

Pengukuran kinerja sekolah dengan pendekatan Balanced ScoreCard (BSC)

Tujuan Strategis

Pengukuran Strategis

Outcome

Pengendali Kinerja

Perpektif keuangan :

 

Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan dengan subsidi pembiayaan pendidikan anak dari keluarga tak mampu

Jumlah anak yang sekolah dari keluarga tak mampu meningkat

 

 

 

APK / APM meningkat

Survey dan pendataan penduduk keluarga tak mampu

 

 

 

Survey dan pendataan pendidikan di sekolah

 

Perpektif pelanggan :

 

Meningkatnya pemberian layanan pendidikan yang berkualitas oleh sekolah kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu

 

Angka DO dan mengulang menurun

 

 

 

Angka melanjutkan meningkat

Survey dan pendataan pendidikan di sekolah

 

 

 

Survey dan pendidikan di sekolah

Perspektif proses   internal :

 

Meningkatkan daya tampung dan sarana / prasarana sekolah untuk menampung anak-anak dari keluarga tidak mampu yang disubsidi oleh pemerintah

 

Meningkatnya daya tampung sekolah

 

 

 

 

Meningkatnya rombongan belajar di sekolah

Rasio murid : ruang kelas

 

 

 

 

 

Rasio murid : rombongan belajar

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan :

 

Mengembangkan kreativitas guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang berkualitas dan terjangkau biaya

 

Meningkatnya kreativitas guru

 

 

 

 

Meningkatnya metode pembelajaran

Rasio murid : guru

 

 

 

 

 

Rasio alat peraga : murid

 

  1. Menyusun Balanced ScoreCard (BSC) bukanlah pekerjaan yang mudah, banyak organisasi gagal membuat BSC karena berbagai sebab. Sebab-sebab itu antara lain :

(1)   Tidak ada komitmen pimpinan

(2)   Terlalu sedikit staf terlibat

(3)   Score card disimpan saja

(4)   Adanya proses penyusunan yang lama dan sekali jadi.

(5)   Menganggap BSC sebuah proyek

(6)   Kesalahan memilih konsultan

(7)   Menggunakan BSC hanya untuk pemberian kompensasi.

 

  1.  


 

  1. 5.      Tahapan penyusunan rencana dalam Balanced ScoreCard (BSC),  meliputi :
  2. a.      Perumusan Strategi

Tahap ini ditujukan untuk menghasilkan visi, misi, keyakinan dan nilai dasar, serta tujuan institusi. Proses perumusan strategi dilakukan secara bertahap, yaitu : analisis eksternal, analisis internal, penentuan jati diri, dan perumusan strategi.

1)      Analisis internal dan eksternal

  • Analisis internal ditujukan untuk merumuskan kekuatan dan kelemahan organisasi, meliputi : kompetensi yang unik, sumber daya keuangan yang memadai biaya. Sedangkan kelemahan organisasi, antara lain tidak ada arah strategi yang jelas, posisi persaingan yang kurang baik, fasilitas kurang memadai, kesenjangan kemampuan manajerial, lini produk yang sempit, citra yang kurang baik dan lain-lain.
  • Analisis eksternal meliputi analisis lingkungan makro dan mikro bertujuan mengidentifikasi peluang dan ancaman makro yang berdampak terhadap volue yang dihasilkan organisasi kepada pelanggan, meliputi kekuatan politik dan hukum, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan sosial dan faktor demografi.

2)      Penentuan jati diri

Penentuan jati diri organisasi terdiri atas visi, misi, keyakinan dasar, nilai dan tujuan organisasi.

  • Visi : Dirinci dalam berbagai perpektif
  • Misi : Menjelaskan lingkup, maksud atas batas program kegiatan organisasi, misi ditulis sederhana ringkas dan fokus
  • Keyakinan dasar adalah pernyataan yang perlu dipegang pimpinan dan karyawan dalam menghadapi hambaran dan ketidakpastian.
  • Nilai dasar adalah untuk membimbing manajemen dan karyawan / staf dalam memutuskan pilihan yang dapat muncul / setiap saat.
  • Tujuan adalah pernyataan tentang apa yang akan diwujudkan sebagai penjabaran visi organisasi, tujuan dijabarkan dalam 4 (empat perpektif).

v  Apa tujuan yang berkaitan dengan perspektif pelanggan ?

v  Apa tujuan yang berkaitan dengan perspektif finansial ?

v  Apa proses bisnis internal yang akan mendukung pencapaian tujuan pelanggan dan finansial ?

v  Apa tujuan yang berkaitan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

  1. b.      Perencanaan strategis

Perencanaan strategi meliputi proses penentuan sasaran, tolok ukur target dan inisiatif.

  • Sasaran adalah kondisi masa depan yang dituju, bersifat komprehensif sesuai dengan tujuan dan strategi, merumuskan sasaran secara koheren, seimbang dan saling mendukung.
  • Tolok ukur adalah alat untuk mengukur kemajuan sarana. Tolok ukur terdiri atas dua jenis : tolok ukur hasil (log indicator) dan tolok ukur pemacu kinerja (lead indicator) kedua tolok ukur tersebut merupakan key performance indicator. Indikator kinerja kunci harus merupakan faktor-faktor yang bisa diukur, logis dan jelas.
  • Target, berfungsi memberikan usaha tambahan tetapi tidak bersifat melemahkan semangat, berjangka waktu dua sampai lima tahun agar memberikan banyak waktu untuk melakukan terobosan dalam satu waktu dua area kunci, bergantung pada nilai (value), kesenjangan (gap), ketepatan waktu (final less), hasrat/keinginan (appetite), dan keterampilan (skill) target dapat ditentukan dengan menggunakan hasil benchmarking. Benchmarking adalah untuk mendapat informasi praktek terbaik untuk membangun suatu kasus yang jelas guna mengkomunikasikan betapa penting mencapai target-target itu.
  • Inisiatif adalah langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai tujuan, inisiatif bersifat lintas fungsi, mengidentifikasi hal-hal penting yang harus dilakukan oleh organisasi agar mencapai tujuan harus jelas agar pimpinan dan staf / karyawan dapat menentukan rencana yang diperlukan dan memperkirakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pencapaian strategi secara keseluruhan.
  1. c.       Penyusunan Program

Proses penyusunan program adalah : menjabarkan inisiatif menjadi beberapa tahun yang akan datang, memperkirakan investasi yang diperlukan untuk setiap program, menghitung perkiraan penerimaan yang dapat diperoleh, dan menghitung perkiraan laba/hasil yang akan diperoleh.

  1. d.      Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran bertujuan untuk menentukan kegiatan tahun berikutnya dan sumber daya yang diperlukan. Anggaran disusun berdasarkan inisiatif yang telah dirumuskan. Balanced ScoreCard (BSC) mendukung suatu sistem manajemen yang lengkap dengan mengaitkan strategi jangka panjang ke penganggaran tahunan.

  1. e.       Implementasi

Tahap ini melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

  1. f.       Pemantauan dan Pengendalian

Tahap ini membandingkan kinerja dengan target. Berbagai kemungkinan hasil, adalah berhasil, gagal dan variasi diantara keduanya :

  • Prinsip umum pemantauan adalah mengukur kinerja, membandingkan kinerja, melakukan tinjauan ulang, memberi penghargaan dan mengidentifikasi hasil yang dicapai, mempelajari pengalaman, menyesuaikan dan menyegarkan strategi dan melakukan perbaikan.
  • Pengendalian. Jenis-jenis pengendalian adalah : pengendalian premis/asumsi dasar, pengendalian implementasi, pengawasan strategik dan pengendalian berdasarkan sinyal-sinyal khusus. Pengendalian dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan Balanced ScoreCard (BSC) karena tolok ukurnya sudah diperjelas.

 

 

 

  1. Balanced ScoreCard (BSC) pada awalnya merupakan eksperimen untuk memperbaiki pengukuran kinerja eksekutif di perusahaan bermotif laba. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Balanced ScoreCard diterapkan secara efektif sebagai inti sistem manajemen strategik di tipe organisasi apa saja : organisasi bermotif laba, organisasi  sektor publik, dan organisasi nirlaba.

Sistem terpadu pengelolaan kinerja personel berbasis Balanced ScoreCard dapat diterapkan secara efektif di organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba. Alasannya adalah :

  1. Semua organisasi didirikan dengan misi tertentu untuk mewujudkan visi tertentu. Untuk mewujudkan visi melalui misinya, organisasi memerlukan strategi untuk mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber dayanya. Misi, visi dan strategi organisasi kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran dan inisiatif strategik untuk menghasilkan action plans.
  2. Semua organisasi dituntut untuk menghasilkan kinerja yang berupa keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategik yang telah ditetapkan melalui insiatif strategik pilihan.
  3. Semua organisasi membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban yang diberi peran untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik yang telah ditetapkan.
  4. Sesuai kontribusinya dalam mewujudkan misi organisasi, pusat pertanggungjawaban dalam semua organisasi dapat ditetapkan perannya sebagai mission center atau service center.

Agar efektif, penerapan sistem terpadu pengelolaan kinerja personel berbasis Balanced ScoreCard di organisasi bermotif laba, organisasi sektor publik, dan organisasi nirlaba harus memenuhi kaidah berikut ini :

  1. Kinerja pusat pertanggungjawaban dan personel harus ditetapkan secara komprehensif dalam perwujudan sasaran strategik organisasi. Pusat pertanggungjawaban diukur kinerjanya secara strategik. Leverage pengukuran kinerja diletakkan pada intangible assets.
  2. Pusat pertanggungjawaban ditentukan perannya dalam menyediakan value bagi customer (baik customer eksternal maupun internal). Oleh karena itu, pusat pertanggungjawaban dalam organisasi ditetapkan perannya sebagai : (1) mission center, atau (2) service center.
  3. Kinerja mission center dan service center diukur secara komprehensif di empat perspektif : keuangan, customer, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan.
  4. Peran dan kompetensi inti mission center, service center, dan team and personal ditetapkan melalui proses cascading company scorecard ke mssion center scorecard, cascading mission center scorecard ke service center scorecard, cascading mission center scorecard dan service center scorecard ke team and personal scorecard.
  5. Sistem pengharagaan didesain berbasis kinerja. Pendesainan sistem penghargaan berbasis kinerja ini ditujukan untuk menegaskan kepastian bahwa kinerja personel akan diberi penghargaan. Kepastian bahwa kinerja akan diberi penghargaan ditujukan untuk meningkatkan usaha personel dalam menghasilkan kinerja.
  6. Penghargaan didistribusikan kepada personel berdasarkan hasil pengukuran penilaian kinerja. Penghargaan didistribusikan secara adil untuk membangun kepuasan personel atas penghargaan, sehingga penghargaan akan meningkatkan usaha personel dalam menghasilkan kinerja.
  7. Pengukuran kinerja digunakan untuk memastikan bahwa setiap pusat pertanggungjawaban dan personel melakukan alignment berkelanjutan terhadap misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi organisasi  secara keseluruhan.
    1.  

 

 

  1. Langkah-langkah dalam personal ScoreCard terdiri atas dua tahap utama yaitu : tahap perencanaan dan tahap pengimplementasian rencana.

Tahap perencanaan terdiri atas empat tahap, yaitu :

  1. Perumusan strategi (strategy formulation)
  2. Perencanaan strategik (strategic planning)
  3. Penyusunan program (programming)
  4. Penyusunan anggaran (budgeting)

Tahap pengimplementasian rencana terdiri atas dua tahap, yaitu :

  1. Pengimplementasian (implementation)
  2. Pemantauan (monitoring)

Perencanaan strategis disadari sebagai proses kreatif, selain proses perencanaan praktis untuk perubahan komunitas. Dengan adanya rencana strategis akan diperoleh blueprint untuk perubahan yang menjadi dasar menentukan perubahan seperti apa yang akan dilakukan sampai beberapa tahun ke depan, dan juga bagaimana dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Memang tidak ada rumus praktis untuk membuat rencana strategis, setiap institusi tentu memiliki kekhasan yang merupakan hasil dari proses panjang pembentukan budaya organisasi.

Perencanaan strategik penting dilakukan / disusun untuk memberi arah dan bimbingan para pengelola perguruan tinggi dalam rangka menuju perubahan atau tujuan yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Tanpa perencanaan pendidikan yang baik akan menyebabkan ketidakjelasan tujuan yang akan dicapai, risiko besar dan ketidakpastian dalam menyelenggarakan semua kegiatan pendidikan. Penyusunan rencana strategis ini dilakukan untuk dapat membuat kejelasan dalam pencapaian tujuan organisasi yang terartikulasikan dalam visi dan misi.

Perencanaan strategik pendidikan adalah proses penyusunan gambaran kegiatan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan / tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan strategik merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis data internal dan eksternal (esensial dan kritis) untuk memperoleh informasi terkini dan yang bermanfaat bagi penyiapan dan pelaksanaan rencana jangka panjang dan pendek dalam rangka untuk merealisasikan atau mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan strategik pendidikan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Memperbaiki hasil pendidikan, pembawa perubahan yang lebih baik (peningkatan / pengembangan), demand driven (prioritas kebutuhan), partisipasi, keterwakilan, data driven, realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT, mendasarkan pada hasil review dan evaluasi, keterpaduan, holistic/tersistem, transparan, dan keterkaitan serta kesepadanan secara vertikal dan horizontal dengan rencana-rencana lain.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis dapat menggunakna pendekatan Balanced ScoreCard meski dengan modifikasi pada kriteria yang dipilih oleh organisasi. Balanced ScoreCard berkembang dan hanya kerangka berfikir tentang pengukuran kinerja pada awalnya menjadi sebuah sistem perencanaan dan manajemen strategis.

Dengan konsep Balanced ScoreCard baru ini maka akan mampu mengubah perencanaan organisasi yang menarik namun berupa dokumen yang pasif, menjadi sebuah orkestra organisasi yang dinamis  dan penuh energi. Balanced ScoreCard tidak hanya menyediakan kerangka kerja untuk pengukuran kinerja, namun juga membantu perencana mengidentifikasi apa yang harus dilakukan dan diukur. Dengan demikian, pimpinan satuan pendidikan dapat dengan pasti menjalankan strategi mereka.

 

 

  1. 9.      Implementasi Balanced ScoreCard (BSC) di Sekolah

Perspektif Balanced ScoreCard (BSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAN 11 Garut sebagai contoh model implementasi Balanced ScoreCard (BSC) di sekolah.

  1. a.      Visi SMAN 11 Garut

“TERWUJUDNYA MANUSIA BERAQIDAH ISLAM YANG BERPRESTASI TINGGI BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”.

Kami memilih visi ini dengan berorientasi pada tujuan jangka, panjang, menengah, dan pendek SMAN 11 Garut tersebut menjadi pedoman bagi setiap sivitas akademika SMAN 11 Garut untuk mewujudkannya dalam mencapai tujuan sekolah.

Visi SMAN 11 Garut tersebut mencerminkan profil dan cita-cita SMAN 11 Garut antara lain :

1)      Berorientasi pada keunggulan dengan memperhatikan potensi kekinian;

2)      Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat;

3)      Bersifat pengikat bagi setiap sivitas akademika SMAN 11 Garut;

4)      Sebagai panduan bagi pelaksanaan misi SMAN 11 Garut.

 

  1. b.      Misi SMAN 11 Garut

Untuk mewujudkan visi sekolah tersebut, diperlukan suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Misi SMAN 11 Garut yang disusun berdasarkan visi di atas, antara lain sebagai berikut :

1)      Mencetak generasi Islami yang berpengetahuan dan beriman kepada Allah SWT;

2)      Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi siswa;

3)      Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap agama yang dianut untuk membentuk budi pekerti yang baik;

4)      Menciptakan suasana yang kondusif untuk keefektifan seluruh kegiatan sekolah;

5)      Meningkatkan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan;

6)      Mewujudkan lingkungan sekolah yang menunjang suasana pembelajaran menyenangkan (joyfull learning) yang demokratis.

7)      Mengembangkan budaya kompetitif bagi peningkatan prestasi siswa.

8)      Mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas kependidikan dan keguruan.

9)      Melestasikan dan mengembangkan bidang olahraga, seni dan budaya.

10)  Mengembangkan pribadi yang cinta tanah air dan bangsa.

 

  1. c.       Tujuan SMAN 11 Garut

Berdasarkan visi dan misi sekolah, maka tujuan yang hendak dicapai SMAN 11 Garut antara lain sebagai berikut :

1)      Terlaksananya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing komponen sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa);

2)      Terlaksananya pengembangan kurikulum, antara lain :

  1. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2010.
  2. Mengembangkan pemetaan SK, KD dan indikator untuk kelas X, XI dan XII pada tahun 2010.
  3. Mengembangkan RPP untuk Kelas X, XI dan XII pada semua mata pelajaran.
  4. Mengembangkan sistem penilaian berbasis kompetensi.

3)      Sekolah mencapai standar isi (kurikulum) pada tahun 2011

4)      Sekolah akan standar proses pembelajaran pada tahun 2010 / 2011 antara lain :

a)      Melaksanakan pembelajaran dengan strategi CTL

b)      Melaksanakan pendekatan belajar tuntas

c)      Melaksanakan pembelajaran inovatif

5)      Terlaksananya tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional sekolah

6)      Memperoleh selisih Nilai Ujian Nasional atau NUN (gain score achievement) 0,5 (dan 7,0 menjadi 7,5);

7)      Pemantapan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

8)      Peningkatan prestasi akademik (komputer / TIK) dan keagamaan) serta non akademiik (sanggar seni, marching band, klub OR, dan lain-lain)

9)      Lingkungan sekolah yang menyenangkan “Hidup sehat  ramah lingkungan” yang menunjang “joyfull learning” yang demokratis.

10)  School based management dalam berbagai aspek kehidupan warga sekolah serta pemberdayaan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

11)  Tercipta hubungan antar warga sekolah yang santun dan ramah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUKURAN KINERJA

 

Pangsa

Pasar

Profitabilitas

Pelanggan

Retensi

Pelanggan

Akuisisi

Pelanggan

Kepuasan

Pelanggan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektif Pelanggan : Tolok Ukur Utama

(sumber : Robert S. Kaplan dan David P. Norton, 2000 : 60)

 

Dalam sebuah sekolah, sekolah perlu mengadakan penelitian terhadap prestasi mengajar, yang aman bertujuan untuk memacu semangat mengajar guru. Secara umum penilaian prestasi mengajar dapat diartikan sebagai suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi mengajar (job performance) seorang tenaga guru, termasuk potensi pengembangannya.

  1. a.      Job standard > job performance

Tenaga kependidikan yang berada di bawah standar, yang artinya kemampuan tenaga pengajarnya tesebut di bawah standar tugas yang diberikan.

  1. b.      Job standard = job performance

Tenaga kependidikan yang kemampuannya sesuai standar tugasnya.

  1. c.       Job standard < job performance
  2. Tenaga kependidikan yang kemampuannya berada di atas standar.

 

Penilaian prestasi menagjar mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

1)      Memelihara prestasi mengajar

2)      Mengukur dan meningkatkan prestasi belajar

3)      Menentukan kebutuhan akan pelatihan (training need)

4)      Sebagai dasar pengembangan karier

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Kerangka Kerja

 

 

 

Hasil

Resensi

Pekerja

Produktivitas Kerja

Kepuasan Kerja

Kompetensi Staf

Infrastruktur Teknologi

Iklim untuk bertindak

 

Ukuran inti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang mempengaruhi

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Robert Kaplan dan David P. Norton, 2000 : 112)

 

Untuk mencapai tujuan tercapainya tenaga kependidikan yang terlatih perlu diadakan pelatihan tenaga guru yang dibarengi oleh motivasi yang baik dari kepala sekolah. Melalui Workshop penyusunan program sekolah selanjutnya di pleno dalam rapat paripurna warga sekolah “stakeholder” yang setiap awal tahun dilaksanakan sebagai implementasi dari “School Based Management” telah menetapkan sasaran program, baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

SMA STRATEGY MAP

PERSPEKTIF

SASARAN

 

Keuangan publik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses internal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran dan

pertumbuhan

 

Penguatan Human Kapital

Penguatan Information Kapital

Penguatan organizational capital

Mengendalikan biaya

Meningkatkan cakupan pelayanan

SKEMA PENINGKATAN NILAI & DAYA TARIK

BAGI CUSTOMER

(Customer Value Proposionalition)

Tarif kualitas ketersediaan produk / jasa fungsional pelayanan, kemitraan

 

PENYEMPURNAAN PROSES INTERNAL

MANAJEMEN OPERASI

Nilai / benefit bagi SMA

 

PENINGKATAN KAPABILITAS DAN KETERAMPILAN GURU

 

INOVASI

MANAJEMEN CUSTOMER

Meningkatkan pendapatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran program dimaksud untuk mewujudkan VISI dan MISI sekolah. Sasaran program tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan strategi pelaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah sebagai berikut :

1)      Mengadakan pembinaan terhadap peserta didik, pendidik, secara berkelanjutan.

2)      Mengadakan program remedial, dan pengayaan pada mata pelajaran tertentu.

3)      Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki kemampuan / donatur untuk membantu pembiayaan bagi peserta didik seperti anak yatim, kurang mampu dan yang berprestasi yang mempunyai semangat dan semangat  yang tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

4)      Penambahan / pembangunan ruang baru seperti : Ruang Komputer, Laboratorium IPA, Ruang Multimedia

5)      Pengadaan buku penunjang

6)      Pengadaan komputer

7)      Mengintensifkan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Makalah PKK (10 Pengembangan)

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    LATAR BELAKANG

Dalam memasuki era globalisasi belakangan ini, tantangan dan persaingan untuk maju dalam segala bidang sangat ketat, maka dibutuhkan peran aktif yang tulus dari segenap lapisan masyarakat untuk menambuhkembangkan  pembangunan yang merata dan berkualitas, sikap dan priaku kemandirian pribadi, keluarga dan masyarakat, agar tidak keliru dalam menerima globalisasi,adapun  tantangan yang dihadapi antara lain:

Perkembangan sumber daya manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi,pemanfaatan arus informasi, percepatan laju pertumbuhan penduduk yang semakin padat; tidak seimbangnya laju pertumbuhan penduduk dengan laju perkembangan ekonomi, tidak terserapnya usia muda angkatan kerja dan meningkatnyaprosentase usia lanjut.

Untuk itu perlu adanya upaya-upaya ketahanan keluarga dan perwujudan keluarga sejahtera.

Dan hal ini menjadi perhatian para pengurus dan kader PKK Desa Sukamukti Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut karena faktor-faktor tersebut mempunyai dampak yang sangat strategis yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan gerakan PKK.

 

 

B.     TUJUAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dengan memperhatikan permasalahan yang ada, Perlu kiranya langkah-langkah jitu untuk menciptakan dari hal yang terkecil yaitu Mensejahterakan Keluarga dengan berpedoman kepada visi gerakan PKK:

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hokum dan lingkungan”.

Serta memperhatikan pula visi dan misi Kabupaten Garut:

VISI

Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik dengan Didasari Ridlo Allah SWT

 

MISI

  1. Membangun kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal;
  2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata disertai pengembangan budaya lokal;
  3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
  4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang;

 

Tujuan memberdayakan keluarga dan mewujudkan kesejahteraan keluarga/masyarakat Desa Sukamukti Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut menuju keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, sadar hukum dan lingkungan, dan mampu memanfaatkan potensi alam yang ada adalaha merupakan sasaran kegiatan untuk menciptakan Keluarga Sejahtera.

 

C.    SASARAN

Sasaran kegiatan adalah keluarga dan masyarakat Desa Sukamukti Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut yang perlu diberdayakan, dikembangkan dan ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya melalui 10 Program Pokok PKK, dengan pendekatan terhadap potensi yang ada di daerah tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB. II

PENGERTIAN

 

1.   Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan pembangunan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengeloloannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepad tuhan yang maha esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender sera kesadaran hukum dan lingkungan.

2.   Pemberdayaan Keluarga, adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri.

3.   Kesejahteraan Keluarga, adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar  manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermafaat.

4.   Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

5.   Keluarga Sejahtera, adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinanyang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan matrial yang layak, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

6.   Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK), adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilisator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

7.   Anggota Tim Penggerak PKK, adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali gerakan PKK.

8.   Kelompok PKK, adalah Kelompok-kelompok yang berada dibawah tim penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.

9.   Kelompok Dasawisma, adalah kelompok yang terdiri atas 10-20 kepala Keluarga (dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat), diketuai oleh seorang yang dipilih antara mereka, merupakan kelompok yang potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan PKK.

10. Kader Umum, adalah mereka yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serta melaksanakan 10 program pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan. 

 

 

 

 

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN 10 PROGRAM POKOK PKK

 

Pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK yang telah dilakukan selama ini memiliki makna yang sangat dalam, dalam kehidupan pelaksana kegiatan 10 Program Pokok PKK, diantaranya :

  1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasia;
  2. Gotong Royong;
  3. Pangan;
  4. Sandang;
  5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  6. Pendidikan dan Keterampilan;
  7. Kesehatan;
  8. Pengembangan hidup berkoperasi;
  9. Kelestarian lingkunan hidup; dan
  10. Perencanaan Sehat  

Berikut ini akan penulis uraikan ke-10 program pokok PKK yang telah dilakukan sebagai berikut :

1.   Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Pelaksanaan kegiatan pertama dalam 10 Program pokok PKK ini memiliki kesan/Pengalaman tersendiri yang tak dapat dilupakan sepanjang hayat, karena dalam pelaksanaannya penuh dengan keunikan tersendiri, karena kegiatan ini adalah kegiatan menannamkan idiologi masyarakat tentang berbangsa dan bernegara, sebagai warga Negara wajib mengenal dasar dan falsapah Negara Indonesia yang kita cintai ini, harus dihayati dan diamalkan, dan kegiatan ini sebagaimana arahan dalam kegiatan PKK dan fasilitas yang ada untuk menannamkan tentang dasar Negara ini hanya dengan permainan simulasi, walaupun secara teori adalah merupakan bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat, melatih menyampaikan pendapat, menggugah masyarakat sadar akan dirinya dengan situasi lingkungan.

Namun pada pelaksanaanya, kegiatan dengan menggunakan alat simulasi membuat kegiatan ini kurang menarik di masyarakat, ada yang merasa malu-malu ketika diajak melakukan permainan simulasi ini, ada yang merasa kembali lagi ke mas Kanak- kanak, ada yang merasa sulit menerima dan mencerna apa yang disampaikan, ada yang hanya menganggap hanya permainan belaka, dan alas an alas an lainya, sehingga kami para kader dianggap kurang pekerjaan hanya melakukan main-main, dan dengan realita yang ada masyarakat enggan ketika kami ajak kembali untuk bermain simulasi guna memasyarakatkan dasar dan falsafah Negara dalam penghayatan dan pengamalannya, PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara), KADARKUM, dan Disiplin nasional . kegiatan menggunakan permainan simulasi kalah menarik dengan perkembngan jaman sekarang, masyarakat lebih tertarik pada metode film, slide, mungkin bentu – sinetron, oleh sebab itu mungkin kita harus lebih jeli lagi bagai mana mengkemas bentuk penyampaian yang menarik bagi masyarakat.

2.      Gotong Royong

Gotong royong adalah merupakan komponen dari 10 program pokok PKK ke dua yang telah dilakukan oleh kader PKK desa Sukamukti Kecamatan Cisompet Kabupaten Bekai yang intinya : 1.Kepedulian kerjasama saling membantu antar warga kepentingan bersama; 2.menanamkan toleransi tenggang rasa antar Agama,suku,ras,golongan dalam rangka kepentingan persatuan dan kesatuan.

Pelaksanaan kegiatan gotong royong yang telah dilakukan yaitumengenai :

  • Gerakan rereongan sarupi
  • Gerakan jumat bersih dan
  • Gerakan kemitraan usaha ekonomi

 

Gerakan rereongan sarupi

Adalah setiap keluarga (umpi) secara sadar ikhlas memberikan bantuan sumbangan minimal Rp. 100 setiap bulan. Selanjutnya disalurkan untuk membantu program pendidikan, kesehatan dan usaha-usaha kesejahteraan dan pintar.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu kegiatan operasional majlis ta, lim kaum ibu dan hanya terbatas pada jamaah majlis ta, lim saja, kegiatan ini masih terus berjalan di lima amjlis ta,lim yang ada di Desa Sukamukti Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, namaun kegiatan tersebut bersipat sukarela para anggota tidak menginginkan adanya kegiatan catat-mencatat dan diasumsikan sebagai ibadah.

Disamping rereongan sarupi kegiatan serupa juga telah dibentuk yitu  Arisan RT yang penarikan uang arisannya 1 bulan sekali, dengan pembayaran harian sebesar RP.1000/anggota, dengan jumlah anggota rata – rata per RT 30 – 40 orang.

 

Gerakan jumat bersih

Jumat bersih adalah kebersihan sebagian dari iman ; tujuan menciptakan lingkungan/masyarakat yang sehat. Kegiatan jumat bersih dilakukan seminggu sekali dengan melibatkan kaum bapak membersihkan lingkungan bersama-sama, namun setiap kegiatan tak lepas dari kendala misalnya ada masa-masa timbulnya penyakit malas dari warga sehingga enggan datang untuk bersama-sama membersihkan lingkungan, kemudian kadang tak ada bantuan untuk sekedar minum dan makanan kecil dari warga lainnya, dan pernah tak ada satu pun warga yang dating dengan berbagai alas an, malas, atau kesibukan mencari nafkah untukkeluarga. Memang hendaknya ada perhatian khusus dari semua kalangan untuk membiayai kegiatan ini agar timbul kegiatan gotong royong ini yang hampir punah.

 

Gerakan kemitraan usaha ekonomi

Tujuan menghilangkan kesenjangan ekonomi terciptanya pemerataan usaha menciptakan soldaritas social untuk kerjs sama saling membangun dan salig menguntungkan.

Kegiatan ini telah dilakukan dengan usaha:

 

a)    penampungan ikan laut dan tambak yang belum berkelas seperti ikan – ikan kecil mujair dan sejenisnya,  dari hasil tangkapan menjala, bagang, sero dan memancing masyarakat dijual di penampungan secara sederhana.

b)    Mengajak warga sekitar dengan bersama – sama membuat Dodol khas Garut dengan pemasaran di masyarakat sekitar, kedua kegiatan tersebut sangan bermanfaat mengendalikan kesenjangan ekonomi masyarakat namun kucuran modal belum tersentuh terhadap kedua usaha tersebut.

 

3.      Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Pangan yag baik akan menghasilkan:

  • Status gizi
  • kecerdasan
  • kesehatan keluarga
  • Produktifitas kerja
  • kualitas hidup

Ketahanan pangan keluarga menjadi dasar ketahanan pangan masyarakat, serta ketahnan pangan nasional , adapun kegiatan – kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan program panagan adalah sebagai berikut :

a)    Peningkatan kualitas menu makanan termasuk makanan local, pangan asli, pangan tradisional

b)    Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengolahan pangan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga.

c)    Pemanfaatan pekarangan dengan cara HATINYA PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara mudah dan sambilan serta dapat menjaga keseimbanga jasmani (mkanan bergizi, kesehatan dan tabungan) seperti; warung hidup, apotek hidup,lumbung hidup dan Bank hidup.

d)    Peningkatan kualitas SDM usia sekolah dengan program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah(PMT-AS)

 

Peningkatan kualitas menu makanan

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui pertemuan majlis ta,lim pertemuan pos yandu dan sebagainya, namun inipun masih dirasakan kurangnya bahan/media penyuluhan yang menarik dan dapat membantu kegiatan penyuluhan tersebut.

 

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengolahan pangan

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengolahan pangan juga dilakuakan dengan melakukan kegiatan pertemuan dengan yayasan mangrup dan pelestarian hutan bakau, dengan keterampilan pengolahan buah mangrop, yang semula belum dapat di konsumsi manusia menjadi makanan sehat seperti : Kue, dodol mangrup, manisan mangrup, dan jus mangrup, namun kegiatan ini pula masih mendapatkan kendala di bidang pemasaran, sosialisasi produk (Iklan), kemasan, dan karena terpaut dengan masalah modal.

 

Pemanfaatan pekarangan dengan cara HATINYA PKK

Kegiatan ini telah dilakuakan guna meningkatkan kesejahteraan keluarag secara mudah dan sambilan serta dapat menjaga keseimbanga jasmani (makanan bergizi, kesehatan dan tabungan) seperti; warung hidup, apotek hidup ,lumbung hidup dan Bank hidup. Dengan menggerakan masyarakat gemar menanam tanaman dalam pot/poliback, namun kegiatan ini dengan seketika tak dapat terselamatkan oleh derasnnya dan meluapnya air sungai citarum yang merendam pemukiman penduduk, tidak terkecuali tanaman – naman pun mati terendam air selama kurang lebih empat bulan lamanya, tidak terselamatkan.

 

Peningkatan kualitas SDM usia sekolah

Kegiatan ini adalah program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS) denagn tujuan : meningkatkanprestasi belajar melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak; menanamkan kebiasaan makan sehat dan hidup bersihsejak anak-anak; menanamkan sikap dan prilaku “Aku Cinta Makanan Indonesia”; mendorong pemanfaatan pekarangan; mendukung program pengentasan kemiskinan; dan mensukseskan program” Wajar Dikdas”D/MI kelas 1 s/d VI baik negeri/swasta, dan kegiatan tersebut bersama – sama dengan petugas kesehatan (Puskesmas Muara Gemong).

 

4.      Sandang

Sandang ialah segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung kaki sampai kepala dan harus memenuhi persyaratan kesehatan serta dengan nilai budaya bangsa. Tujan kegitan iniadalah : meningkatkan pengertiantentang guna fungsi dan cara berpakaian sesuai dengan kepribadian bangsa serta memberikan keterampilan kemampuan membuat dan memasarkan serta mengembangkan desain-desain tradisional dalam upaya kemitraan dengan usaha menunjang pariwisata untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Program sandang yang dikembangkan antaralain;

  • Menumbuhkan kesadaran cinta pakaian Daerah dan snasional, yaitu dengan membiasakan atau memberikan contoh penteladanan kepada masyarakat untuk memakai pakaian yang sopan pakaian daerah atau nasional pada acara tertentu, hari-hari besar nasional dan hari besar islam. 
  • Penyuluhan tentang ; guna fungsi dan cara berpakaian yang serasi, selaras sesuai dengan kepribadian bangsa, dan kegiatan ini baru terbatas penyuluhannya dilingkungan anggota PKK saja belum secara luas kepada masyarakat karena terbentur pada bahan penyuluhan dan dukungan biaya yang kurang memadai.

 

5.      Perumahan dan tata laksana rumah tangga

Program kelima dari 10 program pokok PKK ini adalah membina masyarakat tentang tata rumah tangga yang baik. Karena rumah adalah tempat untuk berlindung dan melaksanakan pembinaan fisik serta mental keluarga untuk mencapai kebahagiaan. Tujuan program ini ialah meningkatkan pengertian rumah layak huni, nyaman, aman, dan serasi yang berpungsi untuk membangun keluarga sejahtera baik fisik, materiil maupun mental sepiritual, kegiatan yang dilakukan diantaranya :

a)    Peningkatan wawasan dan keterampilan tentang layak huni yaitu melalui penyuluhan disetiap pertemuan pengajian ibu-ibu.

b)    Peningkatan kepedulian social, kebersamaan, menjaga kebersihan dan kesehatan tempat tinggal, juga kegiatanya dilkukan dengan penyuluha di setiap pertemuan pengajian ibu-ibu majlis ta,lim.

c)    Menjalin kerjasama dengan sector atau lembaga terkait dalam pembangunan rumah di pedesaan, yaitu kegiatan ini bekerja sama dengan pemda Garut dan dinas terkait deng program bedah rumah penduduk sebanyak 2 rumah, dan program lantainisasi bagi warga pra sejahtera.

 

6.      Pendidikan dan keterampilan

Program pendidikan dan keterampilan adalah upaya meningkatkan pendidikan dan keterampilan keluarga; meningkatkan jenis dan mutu kader ; meningkatkan pengetahuan TP PKK dan kelompok- kelompok PKK; melaksanakan dan mengembangkan program BKB;  meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang pentingnya PAUD (pendidikan anak usia dini); membantu program KF (Keaksaraan Fungsional dan kualitas UP2K PKK; berpartisipasi dalam forum PAUD kerjasama POKJA IV dikoordinir Depdiknas. 

Adapun kegaiatan yang masih terus berjalan adalah kegiatan BKB, KF, dan PAUD menjadi satu wadah kesatuan kegiatan belajar dalam kelompok “ Mujaer” BKB yang menjadi sasaran warga belajarnya adalah ibu-ibu /orang tua balita diberikan materi BKB dan KF bagi yang belum mampu membaca dan menulis, sedangkan PAUD adalah sasaran langsung terhadap anak balita, sudah berjalan rutin BKB,KF dan PAUD dalam satu wilayah desa Sukamukti yaitu tiga kelompok : kelompok Mujair, kelompok Bandeng dan kelompok rajungan. Respon masyarakat terhadap PAUD sangat bagus hingga permintaan masyarakat materi dan kualitas yang diinginkan bahwa anak harus bias baca dan menulis  setelah lulus dari PAUD tersebut, dengan alasan itulah cirri kualitas PAUD, hingga ketika memasuki Sekolah Dasar sudah mampu membaca dan menulis.

 

7.      Kesehatan

Tujuan program kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga, masyarakat secara optimal dengan memberikan pemahamandan kesadaran masyarakat, mengenai kesemhatan gizi keluarga dan pemeliharaan kesehatan pribadi,sehingga tercipta kemampuan hidup sehat bagi keluarga / masyarakat secara mandiri/PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat).

Mengatur kehidupan keluarga sesuai kemampuan masing-masing menuju terwujudnya keluarga berkualitas yaitu melalui kegiatan keluarga berencana, reproduksi sehat dan pendewasaan usia perkawinan.

 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan:

a)    POSYANDU

Yaitu meningkatkan swadaya masyarakat untuk pengelolaan dan kelangsungan posyandu dan sudah ada posyandu yang memiliki bangunan sendiri yang permanen dengan system 5 meja, dan terus dilakukan pelatihan dan pembinaan terhadap kader posyandu.

b)    Upaya – upaya perbaikan gizi keluarga untuk peningkatan SDM , dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang dating keposyandu, yang menyangkut tentang pentingnya kesehatan dan gizi seimbang, dan pemberian PMT pemulihan.

c)    Upaya penurunan angka kematian ibu(AKI) angka kematian balita (AKBAL) dan berat bayi lahir rendah (BBLR) dengan kegiatan penyuluhan imunisasi, sebab-sebab ibu melahrkan , pemeriksaan kehamilan,dan pertolongan persalinan, memberikan ASI eklusif sampai usia 6 bulan, meningkatkan kepedulian terhadap ibu hamil bagi suami dan keluarga,masyarakat, Gerakan saying ibu, tabulin dasolin dan desa siaga.

d)    Penyuluhan pencegahan penyakit

Yaitu penyuluhan : penanggulangan terhadap bahaya narkotika, obat-obatan  terlarang lainya,  (dengan melibatkan unsur kesehehatan/ puskesmas dan polsek Cisompet), penyuluhan HIV-AIDS, kanker, TBC,paru-paru,DBD, perilaku hidup bersih dan sehat, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dan lain – lain, serta memanfatkan hasil tanaman TOGA

 

8.      Pengembangan kehidupan berkoperasi

Pengembangan kehidupan berkoperasi yaitu upaya untuk meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan UP2K-PKK.(giatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang merupakan bentuk usaha bagian dari kegiatan 10 progra pokok PKK sebagai usaha bersama atau perorangan; untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera degan sasarannya adalah :

  1. Keluarga berpenghasilan rendah
  2. Yang telah memiliki usaha
  3. Yang tergabung dalam kelompok atau perorangan
  4. Membutuhkan modal

Jenis usaha yang telah dikembangkan selama ini yang bersumber dari bantuan dana bergulir APBD Kabupaten Garut antara lain : Pelele Ikan Laut dan tambak, Kerajinan Kue Dodol dan makanan lainya. Namun kelompok UP2K-PKK yang ada di Desa Sukamukti Kecamatan Cisompet ini masih tergolong klasipikasi UP2K-PKK  Madya ( tingkat Sedang ), masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut dan tambahanmodal.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Kelestarian lingkungan hidup

Kelestarian lingkungan hidup yaitu menanamkan pengerttian dan kesadaran megenal arti pentingnya peranan lingkungan hidup  dalam kehidupan yang sehat, bebas polusi, mencegah erosi, melestarikan lingkungan, bebas pencemaran, sehingga dapat mencegah penyakit – penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang sehat.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagimanusia yaitu dengan :

a)    Penyuluhan mengenai polusi udara, pencemaran lingkungan hidup dalam setiap kesempatan perteman di masyarakat Desa dan penanaman Pohon produktip dari dinas pertanian.

b)    Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan cara Penyemprotan secara serentak bersama Petugas Kesehatan dari Puskesmas Muara Gmbong. Dan memberikan penyuluhan 3 M kepada masyarakat dalam pertemuan majlis ta,lim dan pertemuan lainnya.

c)    Menyerukan pemeliharaan tanggul sungai citarum yang sewaktu-waktu merembes atau jebol, ketika air besar atau di musim peng hujan.

d)    Dan memberikan penyuluhan kesadaran masyarakat tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) secara mandiri dalam pertemuan bulanan PKK di tingkat Desa.

 

 

 

10.  Perencanaan sehat

Tujuan dari program perencanaan sehat adalah merencanakan keseimbangan, keserasian, keselarasan,antara pemasukan dan pengeluaran keluarga, mengatur kehidupan keluarga sesuai kemampuan masing – masing menuju terwujudnya keluarga berkualitas yaitu melalui Keluarga Berencana, reproduksi sehat, dan pendewasaan usia perkawinan.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program perencanaan sehat yaitu :

a)    Penyuluhan tentang mengatur kehidupan keluarga yang selaras serasi dan seimbang dengan melibatkan instansi terkait dalam pertemuan yang digelar di tingkat Desa.

b)    Penyuluhan merencanakan kehidupan dan penghidupan untuk masa depan dengan melibatkan petugas / penyuluh KB pada kegiatan Posyandu dan pertemuan lainnya.

c)    Melakukan gerakan Keluarga Berencana Nasional dengan bekerja sama dengan Ka.UPTB-PPKB dan Ka. UPTD Puskesmas Cisompet, dan para Kepala Desa, dengan Pelayanan Gratis pasca Banjir, dan Pelayanan KB IUD dan Implant gratis dengan systim jemput bola melakukan pelayanan KB di Desa – desa. Dengan hasil yang memuaskan .

 

 

 


 

BAB IV

PENUTUP

 

Untuk keberhasilan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK perlu kesungguhan para kader pelaksana di semua tingkatan dalam organisasi PKK,  dan pembinaan secara periodic baik dari PKK itu sendiri dan Pemerintah sebagai mitra PKK dalam hal ini para Kepala Dinas Instansi terkait, sekaligus memantau dan mengkolaborasikan kegiatan PKK dengan Program – program Pembangunan Pemerintah itu sendiri.

Terjalinnya kerjasama dan keterpaduan berbagai pihak dapat dilakukan dalam berbagai hal, misalnya pembinaan, bantuan modal, pelatihan – pelatihan sesuai dengan kondisi dan kemampuan wilayah .

Semoga dengan penulisan makalah tentang PENGALAMAN KADER DALAM MELAKSANAKAN 10 PROGRAM POKOK PKK  menjadikan inspirasi kita semua dalam membangun Garut melalui kesejahteraan keluarga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku saku Kader PKK, Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut tahun 2007. 

 


 

KATA PENGANTAR

     

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH  SWT atas rahmat dan hidayahnya, secara hakekat telah menyelesaikan dalam pembuatan makalah ini. Yang berjudul  “PENGALAMAN KADER DALAM MELAKSANAKAN 10 PROGRAM POKOK PKK” Dia pula lah yang memberikan nikmat iman dan islam yang merupakan nikmat yang paling besar dan kelak akan menyelamatkan manusia dimasa yang akan datang, dikehidupan yang baru yakni al akhirat. Karena dengan imanlah manusia dibimbing kejalan yang lurus.

Tidak lupa pula shalawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan alam yakni habibabana Muhammad SAW yang telah pelopor pendiri islam untuk membawa umat manusia supaya beriman kepada allah dan menjadi mu’min sejati.

            Penulis mengharapkan  semoga dengan makalah ini menjadi bahan inspirasi perhatian semua pihak dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat terbuka untuk meningkatkan kualitas dalam pembuatan makalah ini supaya mencapai pada tarap kesempurnaan.

Penunlis juga ucapkan pada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini, semoga Allah memberikan pahalanya kepada mereka yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini.

Amien……

Penulis,

D A F T A R     I S I

 

BAB.    I     PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

B.     Tujuan

C.     Sasaran

BAB.  II     PENGERTIAN

BAB. III    PELAKSANAAN KEGIATAN 10 PROGRAM POKO PKK

1.      Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

2.      Gotong royong

3.      Pangan

4.      Sandang

5.      Perumahan dan tata laksana rumah tangga

6.      Pendidikan dan keterampilan

7.      Kesehatan

8.      Pengembangan kehidupan berkoperasi

9.      Kelestarian lingkungan hidup

10.  Perencanaan sehat

BAB.  IV    PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Proposal Pipanisasi

P R O P O S A L

 

PERMOHONAN BANTUAN DANA

PEMBANGUNAN SARANA SUMUR BOR

KP. DATAR PASANG RT. 02/01

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESA SUKANAGARA

KECAMATAN CISOMPET

KABUPATEN GARUT

2012

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

KECAMATAN CISOMPET

DESA SUKANAGARA

 

Nomor           :  510/98/2005-Ds/X/2012                                  Sukanagara, 3 Oktober 2012

Lampiran       :  1 (satu) berkas Proposal

Perihal           :  Permohonan Bantuan Dana

                        Pembangunan Sumur Bor (Artesis)

 

 

Kepada Yth.

Bapak Bupati Garut

di

G a r u t

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak dalam menjalankan segala aktivitasnya selalu diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Amien

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan kebutuhan akan air bersih di wilayah Kp. Datar Pasang RT. 02/01 Desa Sukanagara Kec. Cisompet Kab. Garut, mengingat air adalah sebagai sumber kehidupan yang mutlak diperlukan oleh semua makhluk, sehingga keberadaannya merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Maka atas dasar hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak kiranya dapat membantu program pembangunan sumur bor (air bawah tanah) untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Kp. Datar Pasang RT. 02/01. Adapun penerima manfaat dari pembangunan tersebut adalah 1 dusun dengan jumlah 3 RW, jumlah 781 KK dan jumlah penduduk 2.343 jiwa Kami pun sangat berharap Bapak dapat memprioritaskan sekaligus dapat merealisasikan permohonan ini pada tahun anggaran 2013. sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan satu berkas proposal.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

 

                              Mengetahui

                           Camat Cisompet                             Kepala Desa Sukanagara

 

 

 

 

 

          Drs. H. Dik Dik Ahmad Randani, M.Si                Wawan Setiawan

                   NIP. 19590402 198411 1 002

 

Tembusan disampaikan kepada :

  1. Yth. Ketua DPRD Kab. Garut
  2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Garut
  3. Yth. Kepala Dinas SDAP Kab. Garut
  4. Arsip


PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

KECAMATAN CISOMPET

DESA SUKANAGARA

 

 

PROPOSAL

PEMBANGUNAN PIPANISASI KAMPUNG GIRIMUKTI

 DESA SUKANAGARA KECAMATAN CISOMPET

KABUPATEN GARUT

 

  1. A.   PENDAHULUAN

Desa Sukanagara merupakan salah satu desa dengan kondisi demografi yang berbukit-bukit dan salah satu daerah agraris yang hampir mayoritas penduduk di wilayah tersebut bermata pencaharian seagai petani. Untuk itu keberadaan sarana pipanisasi di desa kami sangat mempunyai arti penting. Perlu diketahui Desa Sukanagara merupakan daerah dengan topologi ketinggian dataran di atas 700 m dari permukaan laut dan dengan kemiringan lahan di atas 40 derajat dan merupakan daerah perbukitan, serta curah hujan yang cukup tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desa atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah persatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam system pemerintah nasional dan berada di Kabupaten, ini berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan baik dalam bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarkat, hal ini sebagaimana tertera dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat paparan di atas tentunya pembangunan tersebut ada beberapa bidang, diantaranya bidang fisik. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, peningkatan sarana infrastruktur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan askes komunikasi dan wawasan masyarakat.

Fungsi daripada pipanisasi tersebut sudah kita ketahui bersama bahwa infrastruktur tersebut sebagai sarana penunjang bagi keberlangsungan lahan pertanian yang berada di Wilayah Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, untuk mengakomodasi aspirasi daripada masyarakat  Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet, yang menginginkan adanya pembangunan pipanisasi di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat tersebut kami atas nama Pemerindah Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet mencoba mem-follow up keinginan daripada warga masyarakat untuk diadakannya pembangunan pipanisasi tersebut yang disampaikan kepada Bapak Bupati Garut untuk ditindaklanjuti oleh dinas yang terkait.

Mengingat keberadaan sarana pipanisasi tersebut menjadi hal yang urgent dan vital serta merupakan kesatuan yang integral dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat yang diharapkan bisa menciptakan stabilisasi para petani penggarap di wilayah tersebut, sehingga kebutuhan air untuk sarana pertaniannya dapat terpenuhi dengan baik.

Atas dasar pemaparan yang telah kami sampaikan di atas dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang kami jadikan sebagai tolak ukur dan motivasi untuk pelaksanaan pembangunan pipanisasi tersebut. Maka kami atas nama Pemerintah Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut merasa perlu mengajukan permohonan pembangunan tersebut kepada Bapak Bupati dengan harapan dapat dipertimbangkan, diprioritaskan sekaligus dapat direalisasikan untuk tahun anggaran 2012.

 

  1. B.   TUJUAN

Adapun tujuan dari pembangunan pipanisasi tersebut adalah sebagai  berikut :

  1. Memenuhinya kebutuhan akan air bersih khususnya bagi para warga di wilayah Kp. Girimukti Desa Sukanagara Kec. Cisompet.
  2. Dengan dibangunnya sarana tersebut diharapkan taraf kesehatan masyarakat di wilayah kampung tersebut dapat meningkat.

 

 

 

 

  1. C.   LOKASI KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan program ini akan dilaksanakan di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, dengan sarana kegiatan yaitu : Pembangunan Pipanisasi di Kampung Girimukti Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut.

 

  1. D.   PENUTUP

Demikian proposal sederhana ini kami sampaikan semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Bapak untuk dapat merealisasikannya dan dapat memberdayakan masyarakat.

Akhirnya tak lupa sekali semoga pihak yang terkait dalam hal ini dapat mengabulkan permohonan ini dan dapat mempertimbangkan usulan kegiatan dan memprioritaskan Pembangunan Pipanisasi pada alokasi anggaran tahun 2012 dan menetapkan Desa Sukanagara sebagai penerima manfaat alokasi kegiatan tersebut.

Atas segala perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

 

Sukanagara, 13 Juni 2012

Kepala Desa Sukanagara

 

 

 

WAWAN SETIAWAN

 

 

RENCANA ANGGARAN BIAYA

             

Provinsi

: Jawa Barat

Jenis Kegiatan

: Pembangunan Pipanisasi

Kabupaten

: Garut

       

Kecamatan

: Cisompet

       

Desa

 

: Sukanagara

       

 

No

Uraian

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

1

Pipa 1.5″

625

lente

65,000

40.625.000

2

Pipa 1″

425

lente

50,000

21.250.000

3

Pipa 3/4″

155

lente

40,000

6.200.000

4

Bak Penampung

4

unit

3,000,000

12,000,000

 

 

 

 

 

 

 

Upah Kerja

 

 

 

 

1

Tukang

300

HOK

40.000

12,000,000

2

Laden

600

HOK

30.000

18,000,000

 

 

 

 

 

 

Jumlah

110.075.000

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment