Ilmu Teori dan Filsafat

ILMU TEORI DAN FILSAFAT PENDIDIKAN

 

Anda mengenal orientasi hukum Transisi, Transaksi dan Transformasi filsafat pendidikan Perenialisme, Esensialisme, Humanisme, Progresvisme, Rekonstruktivisme; Aliran teori mendidik; Pendidikan (Pdd) Klasik, Pdd-teknologis, Pdd Interaksional dan Pdd-Personal/Pribadi; Teori Belajar (TB) Behaviourisme, TB-Kognitif Menurut Piaget; TB-Pemprosesan informasi-Robert Gagne, TB-Gestalt; Jenis kurikulum subjek akademis, Kur-Humanistik, Kur-Kompetensi. Jelaskan makna hubungan satu sama lain.

 

  1. A.    Orientasi kurikulum menurut John P. Miller dan Wayne Seller dibagi 3 yaitu Orientasi Kurikulum Transmisi, Transaksi, dan Transformasi
  2. 1.      Konsep Dasar Tranmisi

Transmisi yaitu pendidikan berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai kepada peserta peserta didik melalui strategi.

  • Penguasaan tuntas materi mata pelajaran melalui belajar membaca buku dengan cara menghafal;
  • Pemerolehan penguasaan keterampilan-keterampilan dasar seperti : menyimak, berbicara, membaca, menulis dan berhitung;
  • Pembelajarannya menggunakan mekanistik view atau pembelajaran yang didasari oleh behavioristik atau keterampilan siswa.

 

Landasan Filosofi Transmisi

  • Logical positivism, scientific empiricim, analiytic philosophy
  • John Locke : blank state (tabularasa) atau ruang kosong. Otak itu sifatnya pasive. Proses pendidikan adalah proses untuk mengisi otak, dan pembiasaan terhadap berbagai informasi dengan serangkaian proses.
  • Francis Bacoh dengan inductive thinking bahwa dengan mengamati alam kita dapat membangun teori (scientific inquiry). Menurut Bacon, pola induktif merupakan pola berfikir dengan mulai menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus kemudian mengarah pada bentuk yang bersifat umum atau general. Dengan pengamatan tersebut diperoleh sebuah kesimpulan bahwa semua perilaku manusia dapat dipahami dari hubungan sebab akibat.
  • Ludwig Wittgenstein dengan Anality Philosphy-nya memandang bahwa dunia ini dapat diurai dan dipisah-pisahkan menjadi bagian-bagian tertentu. Terlepas satu-satu. Jadi, keseluruhan dapat dianalisis sehingga kemungkinan akan memiliki hubungan atau kemungkinan juga tidak ada hubungan yang inheren atau melekat.
  • Francis Bacon dengan teori Psychology menyatakan bahwa semua perilaku manusia dapat dipahami dari hubungan sebab akibat. Berdasarkan hal itu, behavior membagi aktivitasnya dalam respon yang lebih terarah sehingga dapat digunakan untuk mengontrol tingkah laku.
  • John Locke menyoroti dari sisi psikologi pendidikan bahwa anak adalah pasif. Anak diibaratkan seperti kertas kosong (tabularasa). Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu proses dari langkah-langkah kebiasaan yang dimulai dengan indra kemudian adanya aktivitas pengamatan, lalu pengamatan tersebut diulang-ulang sehingga menjadi sebuah karakter. Tahap-tahap inilah yang disebut behaviorisme.
  • Edward L. Throndike dengan teori psychology-nya menyatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan intelektual, karakter, dan keterampilan, maka manusia memiliki kecenderungan untuk merespon situasi yang dapat menjadikan manusia itu pintar. Walaupun manusia itu pasif, namun jika ada pengaruh lingkungan manusia akan menyesuaikan diri dengan pengaruh tersebut. Berdasarkan hal itu, proses belajar adalah proses merancang situasi dan keadaan tertentu yang merangsang siswa memberikan respon tertentu, sehingga siswa menjadi terbiasa dalam proses belajar mengajar, orientasi transmisi yang aktif di dalam kelas adalah guru. Siswa dalam hal ini hanya bersifat sebagai penerima. Selanjutnya agar siswa pintar, diciptakan latihan-latihan, ulangan-ulangan, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Menurutnya bahwa pelatihan-pelatihan dan ulangan-ulangan merupakan sesuatu yang penting dalam proses belajar.

 

  1. 2.      Konsep Dasar Transaksi

Kurikulum orientasi transaksi yaitu memandang pendidikan sebagai dialog, timbal balik antara siswa dengan kurikulum, dengan guru, dengan siswa lain, dengan lingkungan, sehingga mengadakan rekonstruksi dengan cara diolah, dianalisis dan disintesis. Dalam konsep transaksi, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan memecahkan masalah secara cerdas. Oleh karena itu, unsur utama dari orientasi transaksi yaitu memfasilitasi siswa dan mendorong siswa untuk mendapatkan solusi dalam menghadapi sejumlah masalah. Hal tersebut dapat ditempuh dengan sistem demokrasi. Demokrasi merupakan pemecahan masalah dalam berbagai mata pelajaran dengan berbagai tahapan kognitif.

 

Landasan Filosofis Transaksi

  • Jhon Dewey dengan eksperimental pragmatisme yaitu menekankan pada hubungan kehidupan bersama dengan bentuk persetujuan atau kesepakatan. Menurut transaksi, pendidikan memiliki dua fungsi yaitu konservatif dan rekonstruktif. Konservatif merupakan pemeliharaan dan pewarisan budaya, sedangkan rekonstruktif pembantu siswa dalam proses demokrasi sesuai dengan sifatnya yang dinamis.

Tujuan pendidikan dalam konsep orientasi transaksi bahwa pendidikan adalah perkembangan dengan cara merekontruksi pengalaman dan pengetahuan. Dengan begitu sekolah harus memfokuskan pada kehidupan saat ini, sebab pragmatisme lebih mementingkan kekinian.

Pendidikan dalam transaksi prosesnya yaitu :

  1. Pendidikan progresif mengabaikan masa lalu dan hanya mengarah pada masa sekarang;
  2. Pendidikan merupakan proses dari kehidupan dan bukan kehidupan yang akan datang;
  3. Pendidikan merupakan metode yang sangat mendasar untuk perkembangan sosial dan reformasi;
  4. Sekolah harus menggambarkan kehidupan yang riil dari siswa;
  5. Pendidikan merupakan interaksi siswa dengan lingkungan (contextual learning);
  6. Guru membantu pencarian atas metode ilmiah yang disebut dengan reflektif thinking.
  • Rousseau’s dalam “thinking the romantic education” bahwa ciptaan Tuhan itu baik. Pendidikan harus mementingkan dorongan-dorongan pada siswa dengan sedikit adanya campur tangan guru. Orientasi pendidikan menurut Rousseau’s adalah perubahan sosial. Sekolah dan masyarakat harus mengambil peran dalam pendidikan. Sekolah jangan menjadi cerminan ekonomi. Dalam hal ini sekolah harus menjadi “penggunting” dalam perubahan sosial politik. Pendidikan harus lebih kritis terhadap kondisi kehidupan sosial di luar sekolah.
  • Jean Piaget dengan perkembangan kognitifnya bahwa indera digerakkan lalu ada pengoperasian pendahuluan, operasi kongkret dan akibatnya ada operasi formal.
  • Lawrence Kohbreg mengemukakan tentang perkembangan kognitif moral yang merupakan hal penting untuk diperhatikan. Hal ini digambarkan bahwa orang yang baik akan menghindari hukuman. Orang seperti itu akan patuh pada peraturan walau tidak tertulis.


 

  1. 3.      Konsep Dasar Transformasi

Konsep dasar orientasi transformasi yaitu bahwa fungsi pendidikan bukan memberi pengetahuan, tetapi lebih mengembangkan pribadi anak dan mengembangkan masyarakat karena lulusan berdampak pada kemajuan masyarakat. Visi dan pandangan orientasi transformasi yaitu perubahan manusia dengan gerakan yang harmonis antara individu dengan lingkungan. Hal ini disebabkan inti dari kehidupan itu adalah manusia. Jadi, dalam hal ini perlu ada harmoni. Di samping itu, orientasi transformasi menekankan pada hal-hal yang bersifat semangat spiritual.

 

Landasan Filosofis Transformasi

  • Rousseau’s dengan “Thinking The Romantic Education” bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik. Manusia sebagai ciptaan Tuhan diberi potensi oleh Allah. Jadi, pendidikan harus mengembangkan potensi. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah membuka atau membantu siswa sesuai dengan kebutuhan.

Di samping itu, dalam orientasi perubahan sosial bahwa : (1) pendidikan harus mempunyai peran yang lebih kritis dari masyarakat; (2) sekolah jangan menjadi cermin untuk mendominasi ketertarikan terhadap masalah ekonomi; (3) sekolah harus menjadi “penggunting” sosial dan perubahan politik.

Berkaitan dengan filosofi Perenial bahwa semua fenomena merupakan satu kesatuan (interconnected) atau adanya keterkaitan antara fakta kehidupan nyata, adanya keterhubungan antara individu dan kehidupan sekitarnya. Seperti adanya kemiskinan, kekerasan, kesejahteraan, kasih sayang merupakan bagian dari unit.

  • Landasan Psikologis Humanistik

Orientasi transformasi berdasarkan psikologi humanistik memandang (1) unsur kejiwaan itu bukan hanya orang per orang tetapi merupakan karakter dasar dari manusia; (2) makna lebih penting dari cara; (3) lebih menitikberatkan pada pengalaman-pengalaman subjektif karena intinya adalah diri sendiri; (4) melihat interaksi yang terus menerus antara sains dan aplikasinya; (5) menekankan pada hal-hal individual atau keunikan-keunikan; dan (6) mengembangkan karakter masing-masing individu secara optimal.

 

  1. B.     Filsafat Pendidikan

Perenialisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang muncul pada abad ke-20. Filsafat ini lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Pandangan prograsif terhadap pendidikan yaitu adanya penekanan terhadap sesuatu hal yang harus berubah dan harus baru. Perenialisme tidak sependapat tentang hal ini. Menurut perenialisme bahwa dunia ini penuh kekacauan, ketidakpastian, ketidakteraturan. Kondisi demikian dapat terlihat pada kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Menurut perenialisme bahwa semua itu harus dibenahi dengan cara menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang teruji, kuat, kukuh dalam masyarakat. Beberapa tokoh filsafat perenialisme yaitu Robert Maynard Hutchins dan Ortimer Adler.

Esensialisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan konservatif. Aliran ini pada awalnya merupakan kritik terhadap tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Menurut pandangan esensialisme bahwa pergerakan prograsif telah merusak standar-standar intelektual dan moral pada kaum muda di sekolah-sekolah. Aliran esensial dipelopori oleh William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed dan Isac L. Kandell.

Humanisme adalah cara hidup yang berdasarkan kemampuan-kemampuan manusia, sumber-sumber masyarakat, dan alam. Humanisme adalah aliran filsafat yang didasarkan atas metode empiris ilmiah dan mementingkan hipotesis serta eksprerimen untuk maksud pengontrolan. Kelompok humanis memiliki pandangan bahwa pemikiran ilmiah, sosial, dan keagamaan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, secara psikologi makna lebih penting dari cara, lebih menitikberatkan pada pengalaman-pengalaman subjektif karena intinya adalah diri sendiri, ada kontinuitas. Tokoh humanisme adalah Jhon Dewey.

Progrevisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang memiliki pandangan bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan harus dipusatkan pada anak (student center) bukan bersifat teacher center. Tokoh aliran ini yaitu George Axtelle, William O. Stenley, Ernest Bayley, Lawrence B. Thomas.

Rekonstruksionisme merupakan salah satu aliran filsafat yang melanjutkan progresivisme. Pandangan filsafat rekonstruksionisme bahwa kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki. Tokoh aliran filsafat ini yaitu Caroline Pratt, George Count, Harold Rugg.

 

  1. C.    Aliran Teori Mendidik

Pendidikan Klasik (classical education) merupakan konsep pendidikan tertua. Menurut teori ini bahwa suatu konsep pendidikan berasal dari adanya pandangan bahwa seluruh warisan budaya seperti pengetahuan, ide-ide, juga nilai-nilai sesungguhnya telah ditemukan oleh para pemikir terdahulu. Oleh karena itu para pendidik tidak perlu susah-susah mencari dan menciptakan pengetahuan, konsep dan nilai-nilai baru sebab semuanya telah tersedia, tinggal mengusai dan memberikannya pada anak. Teori ini lebih menitikberatkan pada peranan isi pendidikan daripada proses.

Pendidikan Teknologis merupakan teori mendidik yang lebih menekankan pada masalah kompetensi siswa dan bukan merupakan pelestarian atau pemeliharaan budaya lama. Orientasi dari teori pendidikan teknologis adalah masa sekarang juga masa yang akan datang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi teori ini. Hal ini disebabkan teknologi telah merambah semua lini kehidupan, termasuk pendidikan. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan merupakan hal yang mutlak dimiliki dalam era dunia globalisasi, sebab tanpa teknologi dan based knowledge, dunia pendidikan salah satu negara tidak dapat bersaing. Menurut teori ini pendidikan adalah ilmu dan bukan seni, pendidikan merupakan cabang dari teknologi ilmiah. Dengan teknologi ilmiah suatu program pendidikan akan lebih efisien dilaksanakan.

Pendidikan Interaksional merupakan teori mendidik yang menitikberatkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup menyendiri perlu adanya interaksi dengan manusia lainnya (hablumminannas). Perlu adanya kerjasama. Saling bergantung satu sama lain. Dalam pendidikan, anak memerlukan kerjasama dan interaksi, baik interaksi dengan guru maupun interaksi dengan siswa lainnya. Interaksi juga dilakukan dengan bahan ajar, juga dengan lingkungan (contextual).

Pendidikan Personal/Pribadi merupakan teori mendidik yang memandang seorang anak, sejak ia dilahirkan telah memiliki potensi-potensi seperti potensi berfikir, berbuat, memecahkan masalah, maupun untuk belajar dan berkembang sendiri. Potensi-potensi ini dapat berkembang, namun tidak optimal. Agar potensi anak dapat berkembang dengan baik, pendidikan merupakan sarana untuk dapat mengoptimalkan potensi anak yang merupakan bawaan sejak lahir.

 

  1. D.    Teori Belajar

Teori Belajar Behaviorisme memiliki pandangan bahwa belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons (S – R). Oleh karena itulah teori ini juga dinamakan teori Stimulus – Respons. Menurut teori ini, belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya.

Teori Belajar Behaviorisme kemudian berkembang menjadi teori-teori baru, yaitu :

Teori Koneksionisme dari Thorndike bahwa belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama yaitu ada hubungan antara stimulus dengan respons. Thorndik dengan teori koneksionismenya melakukan pengamatan terhadap kucing (knop – sentuh) yang kemudian menghasilkan teori baru yaitu jajal dan periksa (trial and error) bahwa belajar terjadi dengan cara mencoba dan membuat salah S → R → S1 → R1 → S2 → R2, dan seterusnya;

Teori Klasikal Conditioning dari Ivan Pavlov dan Watson percaya bahwa belajar pada hewan memiliki persamaan dengan manusia. Belajar atau pembentukan perilaku perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Oleh karena itu Pavlov melakukan percobaan pada seekor anjing. Dalam percobaannya Pavlov ingin membentuk tingkah laku tertentu pada anjing. Bentuk percobaan itu adalah dalam keadaan lapar, anjing sebelum diberi makanan dibunyikan lonceng, kemudian diperlihatkan makanan dan air liur anjing keluar. Keadaan ini terus menerus diulang dan pada akhirnya, setiap lonceng dibunyikan, air liur anjing keluar, walaupun tanpa diberi makanan. Dalam keadaan ini, anjing belajar bahwa kalau lonceng berbunyi pasti ada makanan, dan air liur keluar. Dari eksperimen ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian tertentu.

Teori operant conditioning merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh Skinner. Skinner melakukan uji coba dengan menggunakan tikus yang diletakkan pada sebuah tempat yang telah dilengkapi dengan tombol. Ketika lapar, tikus mencari jalan keluar untuk mencari makanan dan secara tidak sengaja tombol yang ada terpijit, maka keluarlah makanan. Peristiwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang secara terjadwal. Dari percobaan ini menghasilkan sebuah reinforcement (penguatan). Artinya, pengetahuan terbentuk akibat Stimulus-Respons akan semakin baik apabila diberi penguatan.

Teori Belajar Kognitivisme memfokuskan pada perkembangan alami pikiran pembelajar mulai anak-anak sampai dengan dewasa. Konsep teori ini merupakan sebuah analisis terhadap perkembangan biologi organisme tertentu. Teori belajar kognitif ini kemudian dikembangkan menjadi teori lain seperti teori Gestalt, Medan dan konstruktivistik. Tahap-tahap perkembangan kognitif yaitu : (1) periode sensori motor (1,5 – 2 tahun); (2) periode pra operasional (2 atau 3 tahun – 7  atau 8 tahun); (3) periode operasi nyata (7 atau 8 tahun – 12 atau 14 tahun); dan periode operasi formal. Teori belajar ini dipelopori oleh Piaget.

Teori belajar pemprosesan informasi adalah teori belajar dari Robert Gagne dengan cara mengembangkan konsep aplikasi dari teori instruksional. Dalam hal ini guru sebelumnya harus merencanakan instruksional pembelajaran agar suasana belajar dapat dimodifikasi. Keterampilan minimum menjadi dasar bagi pembentukan kemampuan yang lebih tinggi dalam jenjang keterampilan intelektual.

Teori belajar Crestalt berpandangan bahwa belajar adalah proses mengembangkan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam situasi permasalahan. Menurut teori ini, insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Hal ini dapat dilihat dari percobaan yang dilakukan oleh Kohler terhadap seekor simpanse. Kohler menyimpan simpanse pada sebuah jeruji besi. Di dalam jeruji disediakan tongkat dan diluar jeruji disimpan sebuah pisang. Setelah dibiarkan beberapa lama, ternyata simpanse berhasil meraih pisang yang ada di luar jeruji dengan tongkat yang disediakan tersebut. Dari percobaan tersebut, simpanse mampu mengembangkan insight. Artinya ia dapat menangkap hubungan antara jeruji, tongkat, dan pisang. Inilah yang disebut belajar. Belajar terjadi karena kemampuan menangkap makna dan keterhubungan antara komponen yang ada di lingkungannya.

 

  1. E.     Model Konsep Kurikulum

Kurikulum subjek akademis yaitu kurikulum yang lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Menurut konsep subjek akademis bahwa orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang dapat menguasai isi pendidikan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang diberikan oleh guru. Isi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang sesuai dengan disiplinnya para ahli. Para pengembang kurikulum tidak perlu susah-susah menyusun dan mengembangkan bahan sendiri, tetapi telah disiapkan, tinggal memilih bahan atau materi. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan maka pendidikan lebih bersifat intelektual. Kurikulum ini mengabaikan karakteristik anak dan kebutuhan masyarakat.

Kurikulum humanistik lebih mengutamakan siswa karena humanistik memandang anak sebagai hal yang pertama dan utama dalam pendidikan. Siswa merupakan subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Dalam pandangan humanistik bahwa siswa memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis berpegang pada konsep Gestalt bahwa anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada pembinaan manusia yang utuh bukan saja segi fisik dan intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif (emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain). Tujuan pendidikan dalam kurikulum ini adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Selain itu guru pun harus menjadi sumber dalam proses pemberian materi secara menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses belajar.

Kurikulum Rekonstruksi Sosial lebih menitikberatkan pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Menurut pandangan rekonstruksi bahwa pendidikan merupakan kegiatan bersama, adanya interaksi, dan kerjasama. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.

 

 

 

ORIENTASI KURIKULUM

Kurikulum

Transmisi

Kurikulum

Transaksi

Kurikulum

Transformasi

Landasan Filosofis Pendidikan

Perenialisme dan Essensialisme

Humanisme

Rekonstruksionisme

Model Kurikulum yang digunakan

Kurikulum Subjek Akademis

Kurikulum

Humanisme

Kurikulum kompetensi

Teori pendidikan yang dianut

Klasik, teknologi

Pribadi / personal

Interaksional

Cara mengajar guru

Teacher centered

Student centered

Interaksional

Cara belajar siswa

Behaviorisme

Kognitifisme

Kognitivisme

 

HUBUNGAN UNSUR FILOSOFIS PENDIDIKAN MODEL KURIKULUM, TEORI PENDIDIKAN,

TEORI BELAJAR

 


 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

 

Dewasa ini ada beberapa kebijakan dalam pendidikan diantaranya Standarisasi Pendidikan, Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Desentralisasi Pendidikan. Coba lakukan analisis hubungan antara teori-teori (soal no. a) di atas dengan kebijakan tersebut.

 

Dalam rangka meningkatkan sistem pendidikan nasional, tuntutan akan jaminan mutu merupakan gejala wajar dan sepatutnya karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Setiap komponen pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan baik orang tua, masyarakat, dunia kerja maupun pemerintah dalam peranan dan kapasitasnya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dari sudut pembuat produk dan penyedia jasa (producer, service) mutu dipandang sebagai derajat pencapaian spesifikasi rancangan yang telah ditetapkan, sedangkan dari pandangan pemakai, mutu diukur dari kinerja produk yaitu suatu kemampuan produk yang memuaskan kebutuhannya.” (Satori, 2004 : 4).

 

  1. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP). Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan ini meliputi : (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian.

Fungsi Standar Nasional Pendidikan yaitu sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Tujuan Nasional Pendidikan yaitu untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

 

  1. 2.      Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru sebagai pelaku utama pendidikan merupakan pendidik profesional. Kehadirannya tidak dapat tergantikan walaupun media teknologi sudah sangat maju. Untuk menjadi pendidik profesional, maka harus ada standar minimal. Hal ini sesuai dengan SNP dalam PP No. 19 Tahun 2005. Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah menetapkan kualifikasi akademik minimal dan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (misalnya, kepala sekolah dan pengawas) harus berkualifikasi akademik minimal sarjana atau strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4). Di samping itu kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan adalah :

  • Tenaga pendidik (guru)

ü  Kompetensi pedagogik

ü  Kompetensi kepribadian

ü  Kompetensi profesional

ü  Kompetensi sosial

  • Tenaga kependidikan (kepala sekolah)

ü  Kompetensi kepribadian

ü  Kompetensi manajerial

ü  Kompetensi supervisi

ü  Kompetensi sosial

 

 

  • Tenaga kependidikan (pengawas)

ü  Kompetensi kepribadian

ü  Kompetensi supervisi manajerial

ü  Kompetensi supervisi akademik

ü  Kompetensi evaluasi pendidikan

ü  Kompetensi penelitian dan pengembangan

ü  Kompetensi sosial

Di samping kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga pendidik seperti dalam PP No. 19 Tahun 2005, Wens Tanlain (1989) mengatakan bahwa guru profesional itu memiliki sifat-sifat seperti :

  • Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai berkemanusiaan;
  • Memikul tugas mendidik yang bebas, berani, dan gembira;
  • Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul;
  • Menghargai orang lain, termasuk anak didik;
  • Bijaksana dan hati-hati;
  • Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Tugas guru sebagai suatu profesi, menuntutnya untuk selalu mengembangkan kemampuan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, melatih, mengajar anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.

Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sesuatu hal yang penting. Tujuannya adalah agar guru terus menumbuhkan keilmuannya, wawasan berfikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, terampil dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan.

Pembinaan profesional guru itu menurut Djam’an Satori adalah sebagai usaha yang sifatnya memberikan bantuan, dorongan dan kesempatan pada mereka untuk meningkatkan profesionalitasnya agar mereka dapat melaksanakan tugas utamanya dengan lebih baik yaitu memperbaiki proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu hasil belajar mengajar.

Dalam upaya pengembangan profesional guru tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tiga kebutuhan, yaitu :

1)      Kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi;

2)      Kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk mengembangkan pribadi guru secara lebih luas;

3)      Kebutuhan untuk mendorong keinginan guru membantu siswa dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya.

Dengan demikian, profesi seorang guru dalam garis besarnya ada tiga, yaitu : pertama, seorang guru profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya pada peserta didik dengan baik. Kedua, seorang guru mengajarkan ilmu yang dimilikinya (transfer of knowledge) kepada peserta didik secara efektif dan efisien. Ketiga, seorang guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesional sebagaimana tersebut di atas.

 

  1. 3.      Desentralisasi

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yaitu mengisyaratkan tentang pengalihan wewenang pusat dalam mengelola daerahnya secara desentralisasi. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan secara desentralisasi. Konsep pemberian wewenang penyelenggaraan pendidikan dari pusat kepada daerah pada dasarnya memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 ini merupakan implementasi dari amanat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa, “Tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum ….” Lebih lanjut dalam Pasal 31 (ayat 1) bahwa, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Pengelolaan wewenang yang demokrasi ini, sampai pula pada satuan pendidikan, yang kemudian disebut dengan MBS. Dengan MBS ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan karena keberhasilan peningkatan mutu pendidikan terjadi di sekolah, tidak pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun pada Depdiknas/ Depdikbud. Sekolah merupakan institusi yang memiliki “Full Authority and Responsibility”  untuk secara mandiri menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan lokal sekolah sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah (Calwell dan Spink 99). MBS merupakan upaya pemberdayaan sekolah (school capacity building), agar sekolah mampu secara terus menerus meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen pendidikan dan mutu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemennya. Komponen kunci dalam MBS ini adalah kepala sekolah dan guru. Diperlukan kepala sekolah yang intrapreneurship dan guru yang profesional.

Namun, menurut Supriadi (2001) bahwa belum ada satu daerah pun yang berhasil melakukan peningkatan mutu pendidikan. program MBS pada tataran konsep sudah baik. Namun, pada tataran implementasi masih “jauh panggang dari api”. Mengapa demikian? Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Buku Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) pada masa lalu seharusnya tidak lagi dijadikan pedoman oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola sekolah. Namun, pada kenyataannya, di era otonomi sekolah (MBS) ternyata masih banyak kepala sekolah yang menjalankan fungsinya masih berorientasi pada Juklak dan Juknis atasannya dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kotamadya. Hal ini terjadi karena jabatan kepala sekolah, kepala dinas merupakan jabatan secara politis.

Di samping hal di atas, pada tataran konsep lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi pendidikan pada daerah sudah bagus. Namun pada tataran implementasi ibarat “panggang jauh dari api”. Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di daerah kabupaten/kota ternyata tidak sesuai dengan semangat (ruh) kebijakan itu sendiri. Banyak ditemukan daerah yang memperpanjang “meja birokrasi” hingga tidak mustahil memunculkan resiko kebocoran anggaran. Contoh kongkretnya adalah tentang biaya operasional sekolah. Sebelum ada UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah, sekolah secara langsung dapat menggunakan anggaran rutinnya untuk kepentingan sekolah. Namun, dengan diberlakukannya otonomi daerah, biaya operasional itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga sekolah harus melalui meja-meja birokrasi yang panjang untuk mendapatkan biaya operasionalnya. Pemkab/Pemkot bahkan cenderung lebih hegemonik dalam membirokrasikan desentralisasi pendidikan ketika kekuasaan dan kewenangan Pemrov dibatasi oleh UU untuk mengintervensi Pemkab/Pemkot. Pelayanan Pemrov yang lintas kabupaten/kota menjadi terabaikan. Di samping itu, kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan desentralisasi pendidikan tidak merata. Begitu pula dengan kemampuan keuangan daerah (PAD) yang menopang pembiayaan pendidikan pun tidak merata. Bahkan masih banyak aparat birokrasi yang belum bersih dari mentalitas dan budaya korupsi, dan belum jelasnya pos-pos anggaran untuk pendidikan.

 

 


 

ADA APA DENGAN

“ORIENTASI DAN PAHAM PENDIDIKAN

DI INDONESIA”

 

Pada soal 1 dan 2 sudah kita pelajari tentang “Orientasi kurikulum dan pemahaman pendidikan”. Sekarang mari kita evaluasi “orientasi dan paham pendidikan” apa yang ada dalam praktik pendidikan di Indonesia. Apakah sudah cocok, sudah baik, atau termasuk  gagal ? Jika termasuk gagal apa penyebabnya ?

 

Ada tiga orientasi dalam kurikulum (Miler dan Seller), yaitu :

  1. Transmision curriculum (transfer ilmu pengetahuan)
  2. Transaction curriculum (transaksi antara guru dan siswa)
  3. Transformation curriculum (melakukan perubahan)

Kurikulum yang digunakan di negara kita dalam pendidikan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) bahwa, “KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum KTSP ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu :

  • Dilihat dari desainnya, KTS adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu (orientasi transmisi). Mode kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum subjek akademis. Hal ini dapat dilihat dari pertama, struktur program KTSP yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik / siswa. Setiap mata pelajaran yang harus dipelajari itu sesuai dengan disiplin ilmu dan jumlah pelajarannya sangat ketat. Kedua, kriteria keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai pelajaran. Hal ini dapat dilihat dar sistem kelulusan yang ditentukan oleh standar minimal penguasaan isi pelajaran seperti yang diukur dari hasil ujian nasional. Soal-soal UN cenderung mengarah pada kemampuan kognitif siswa dalam setiap mata pelajaran.

 

  • KTSP juga merupakan kurikulum yang berorientasi, pada pengembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran (CTL), inquiri, pembelajaran portofolio. Bentuk seperti ini merupakan orientasi transaksi yang memandang pendidikan sebagai dialog antara siswa dengan kurikulum, guru, siwa lain dan lingkungan sehingga mengadakan rekonstruksi dengan cara diolah, dianalisis dan disintesis. Dalam konsep transaksi, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan memecahkan masalah. Oleh karena itu, unsur utama dalam orientasi transaksi adalah memfasilitasi siswa dan mendorong siswa untuk mendapatkan solusi dalam menghadapi sejumlah masalah.
  • KTSP merupakan kurikulum yang berorientasi ada pengembangan pribadi anak. Menurut Rousseau’s dalam “Thinking the Romantic Education”, bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki potensi bawaan sejak lahir. Dengan demikian pendidikan itu harus mengembangkan potensi siswa. Membantu membuka siswa sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, dalam KTSP dalam sistem pendidikan kita ada yang disebut program akselerasi kelas, artinya anak yang pandai disatu kelaskan/klasikal. Berbeda halnya dengan di negara lain, bahwa akselerasi diawali oleh tes kompetensi terlebih dahulu. Hasil tes kompetensi menunjukkan bahwa kompetensi itulah yang harus dioptimalkan. Misalnya, jika kompetensi matematikanya baik maka akselerasinya adalah matematika. Jadi, akselerasi itu berdasarkan pada potensi masing-masing individu). Begitu pula untuk program umum, potensi siswa harus dikembangkan. Kompetensi siswa harus digali, tetapi dengan sistem klasikal, dengan adanya standar, orientasi kompetensi ini menjadi “kabur”. Transformasi menjadi tidak jelas.
  • KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP, yakni berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh daerah. Hal ini tampak pada program muatan lokal yang dipengaruhi oleh keberagaman kondisi, sosial dan budaya yang berbeda masing-masing.

Dilihat dari karakteristik di atas, maka KTSP adalah kurikulum yang memuat semua unsur desain kurikulum. Dan keberagaman desain kurikulum tersebut, sesungguhnya KTSP lebih cenderung berorientasi pada pengembangan disiplin ilmu atau desain kurikulum subjek akademis. Hal ini tampak jelas dari pengaturan secara ketat nama-nama disiplin ilmu serta kriteria keberhasilan siswa dalam mempelajari kurikulum. Dengan demikian, desain kurikulum pengembangan masyarakat, desain kurikulum teknologis sebenarnya merupakan bagian-bagian kecil saja, ibarat sebuah pohon seperti di bawah ini.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian, nyatalah bahwa penggalian potensi siswa bukan merupakan orientasi utama. Pemaksimalan potensi siswa akan sulit jika pembelajaran bersifat klasikal. Ditambah dengan penggunaan standar. Padahal, jika betul-betul potensi siswa yang dikembangkan, tidak akan ada standar karena potensi siswa itu bersifat variatif. Jadi Kurikulum Berbasis (KBK) yang kemudian menjadi Kurikulum Berbasis Sekolah (KTSP) ini sebelulnya hanya dalam tataran konsep saja, tetapi implementasi di lapangan sangat berbeda. (jauh panggang dari api).

Penggantian beberapa kali kurikulum, dari mulai kurikulum sebelum 1968, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan sekarang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006) ternyata belum menampakan keberhasilan yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dari data yang diperoleh dari UNESCO tentang peringkat indeks pengembangan manusia Indonesia menempati urutan ke-105 (1996); ke-99 (1997); ke-109 (1998); ke-105 (1999). Kemudian muncul Survey Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi saat itu, Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara. Pada tahun 2004 Indonesia makin terpuruk di posisi 110 di bawah Malaysia.

Keterpurukan hasil pendidikan di negara kita salah satunya disebabkan oleh berbagai kebijakan yang tidak ajeg sehingga sistem pendidikan kita berada dalam kecarutmarutan. Adanya muatan politis dalam sistem pendidikan kita menyebabkan kondisi pendidikan kita tidak baik.

Sebenarnya, lahirnya KTSP (Kurikulum Berbasis Kompetensi) tersebut merupakan slaah satu keprihatinan dari rendahnya mutu pendidikan kita sehingga pemerintah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan pada tanggal 2 Mei 2002 yang kemudian disusul dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003, kemudian lahirlah KBK sebagai pengganti Kurikulum 1994 pada tahun 2004 yang kemudian disempurnakan menjadi KTSP pada tahun 2006. Namun, setelah KTSP berjalan selama kurang lebih lima tahun, peningkatan kualtas pendidikan masih jalan di tempat bahkan menurut pendapat saya gagal. Mengapa demikian? Karena adanya inkonsistensi. Katanya sekolah harus menyusun visi sendiri tetapi tujuan belajar ditetapkan oleh pusat. Sekolah hanyalah menentukan materi dan indikatornya saja. Dengan demikian Mendiknas telah melakukan kemunafikan. Di samping itu, jika melihat pedoman KTSP perintah-perintahnya itu sangat bertentangan dengan Kepmen-Kepmen yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal lain dari lahirnya KTSP sebagai bagian dari wewenang daerah kabupaten / kota dalam era otonomi, ternyata tidak membuat pendidikan kita lebih baik atau berkualitas. Bukti dari hal ini, yaitu adnya “persekongkolan” pihak pejabat pendidikan kabupaten/kota untuk “membocorkan” atau memberi jawaban UN pada para siswa, baik pada tingkat SD, SMP, ataupun tingkat SMA. Hal ini mereka lakukan hanya karena ingin menyelamatkan “muka” pejabat itu sendiri secara politis. Namun, dampak dari hal tersebut sebenarnya merupakan pembodohan, bukan peningkatan kualitas. Nilai dalam pandangan bangsa kita sudah bergeser tidak lagi mempertahankan idealisme. Akibatnya, lulusan sekolah / pendidikan kita tidak memiliki kemampuan / keterampilan sehingga daya saingnya rendah.

Proses jalan pintas dalam menyelesaikan UN dari mulai tingkat SD, SMP dan SMA ini ternyata membiasakan mereka untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas juga. Bukti dari hal ini dapat kita lihat dari maraknya korupsi, kolusi, kekerasan dan sebagainya. Sektor formal (sekolah) tidak lagi membentuk manusia yang paripurna.

Oleh karena itu, untuk membenahi kondisi-kondisi yang kacau tersebut sektor formal dan informal harus membina hati nurani peserta didik. Peserta didik harus diarahkan pada kepekaan dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang luhur dan idealis. Nilai-nilai yang harus ditanamkan pada siswa yaitu nilai teologik, etik, logik, estetik, fisiologis dan theologik. Nilai teologik merupakan hal yang paling utama karena agama merupakan cerminan nilai yang paling utama. Dalam menjalani hidup peserta didik harus selalu ingat dan sadar kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan QS. Ali Imron, ayat 191 bahwa, “Selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau pun berbaring”.

Jika saja pendidikan ini berhasil ditanamkan pada para peserta didik kita, maka Insya Allah lulusan pendidikan akan memiliki moral yang baik.

Selain pembenahan moral melalui pendidikan nilai, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lembaga pendidikan harus memiliki input, proses, dan menghasilkan output yang bermutu. Input dalam pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input dalam pendidikan dapat berupa SDM, seperti : kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan peserta didik; kurikulum, sanpras. Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, tenaga pendidk (guru) dan tenaga pendidikan (kepala sekolah dan pengawas) haruslah memperlihatkan keprofesionalannya. Tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional haruslah memiliki standar, baik standar akademik maupun standar kompetensi. Mengapa demikian? Menurut Mulyasa (2011) bahwa, “Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama karena tanpa guru pendidikan hanya menjadi slogan muluk saja. Tanpa guru bentuk kebijakan dan program tidak akan berjalan karena gurulah penentu kinerja yang ada digaris depan.

Begitu pula dengan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas) kehadirannya sangat penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu sebagai pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Di samping itu pun sarana, prasarana seperti : ruang belajar yang memadai, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, kantin, serta penggunaan teknologi informasi.

Hal lain yang tak kalah penting sebagai input yang bermutu adalah siswa. Siswa yang memiliki semangat atau spirit dalam belajar merupakan modal dalam peningkatan kualitas pendidikan. Siswa seperti ini diprediksi memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain.

Proses pendidikan harus bermutu. Proses dapat dikatakan bermutu apabila secara pengkoordinasian dan penyerasian input dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning). Dengan terdorongnya motivasi dan minat belajar bagi peserta didik diyakini bahwa kemampuan peserta didik dapat dioptimalkan.

Jika input dan proses pendidikan baik, maka output pendidikan (kinerja sekolah) akan baik pula. Kinerja sekolah tersebut dapat diukur dari kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan moral kerja sekolah.

 

 

LANDASAN NILAI

BAGI PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

 

  1. Mengapa pendidikan nilai sangat penting bagi bangsa Indonesia ?
  2. Apa akibatnya jika kurikulum pendidikan kurang bermuatan pendidikan nilai ?
  3. Tidak usah buka buku, menurut anda sendiri, apakah nilai itu ? Apa yang dinamakan pendidikan nilai ?; Coba lihat krisis apa yang terjadi pada para pejabat tinggi di negara kita ? Apakah mereka puya nilai tinggi, atau banyak melanggar nilai-nilai ?
  4. Nilai-nilai apa yang dimaksud ? Jelaskan makna dan dasar pijakan dari nilai-nilai tersebut ?
  5. Apa fungsinya bagi keberhasilan pendidikan dan manajemen pendidikan ?
  6. Bagaimana penerapannya dalam sistem pendidikan saat ini ?
  7. Jelaskan mengapa kondisinya bangsa Indonesia susah untuk maju seperti bangsa lain ? Apa ini ada hubungannya dengan kurang berhasilnya pendidikan nilai di Indonesia ?
  8. Mari kita refleksi, pada saat kita duduk di bangku SMA apakah ada nilai-nilai ketuhanan, nilai moral, nilai estetika, nilai etis dan nilai-nilai sosial pada setiap mata pelajaran SMA tersebut ? Atau, hanya ada nilai logika saja ?
  9. Jika kita jadi bendahara proyek di suatu Departemen Kementerian tertentu, selain kita harus memiliki kecerdasan dan nilai logika yang tinggi dalam menghitung dan mengatur keuangan tersebut, nilai-nilai apa yang harus kita miliki ?
  10. Apa bendanya pendidikan nilai dan nilai pendidikan ?

 

 

  1. Pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah sebagaimana UU No. 22 Tahun 1999, ternyata tidak membuat pendidikan kita lebih baik kualitas atau mutunya. Salah satu bentuk ketidakbaikan mutu pendidikan ini terlihat pada berbagai kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.” Potret buram” ini menunjukkan gagalnya pendidikan nilai dalam dunia pendidikan.

Di samping kasus di atas, dalam tahun-tahun terakhir ini di negara kita marak dengan fenomena kekerasan seperti tawuran antar pelajar, antar mahasiswa, bahkan antar masyarakat. Yang tak kalah menghebohkan, saat ini bangsa kita dikejutkan oleh ulah para pemimpin dan wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi dan kolusi. Uang yang dikorupsi oleh mereka mencapai milyaran bahkan sampai pada triliunan rupiah. Hal ini tentu saja merupakan gambaran atau citra buruk sebagai bangsa kita, bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, nyatalah bahwa bangsa kita sedang dalam keadaan “kacau” atau “krisis” nilai sehingga memerlukan pembenahan dengan cara-cara menggunakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang teruji, yang kokoh dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan nilai sangat penting bagi bangsa kita sebab nilai dalam pandangan bangsa kita sudah tidak lagi ideal, tetapi sudah bergeser pada hal yang bersifat material. Situasi pendidikan kita kurang menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai luhur (aspek rohani) yang menjadi motor penggerak perkembangan peserta didik ke arah hidup yang manusiawi bahkan ke arah hidup yang adil manusiawi. Padahal pendidikan mestinya diarahkan untuk mencapai kesempurnaan hidup, tetapi tampaknya tujuan tersebut lebih menyempit yaitu pada pemerolehan sarana prasarana untuk hidup secara berkecukupan di bidang ekonomis semata. Tentu tujuan ekonomi itu baik, tetapi akan menjadi tidak baik jika hal tersebut menghilangkan tujuan yang hakiki.

 

 

  1. Pendangkalan pendidikan sekarang terjadi pada beberapa level yaitu : level tujuan, proses, isi materi, hasil, dan sebagainya. Pada level tujuan seperti telah dikemukakan di atas bahwa tujuan pendidikan seharusnya untuk kesempurnaan hidup, tetapi secara tidak langsung sekarang diarahkan pada tujuan bersifat ekonomis. Pada level proses, di sekolah, kelas-kelas penuh dengan anak-anak yang mengikuti pelajaran. Guru tampak tak henti-henti berbicara, menerangkan sesuatu, sesuai dengan tugasnya. Namun, anak-anak cenderung melihat proses pembelajaran sebagai seremonial formal saja. Artinya yang penting hadir, duduk, dengar, catat, pulang dan setelah sampai di rumah semua dilupakan. Mereka baru membuka catatan kalau mau ada ujian atau tes. Maka tidak mengherankan jika hasilnya minimal. Bagi mereka yang penting semua dijalankan sesuai jadwal. Pada level hasil, tentu saja kualitas anak-anak/siswa menurun sehingga kualitas pendidikan dari tahun ke tahun makin jauh dari ideal, makin mengecewakan. Pada level sektoral, pendidikan lebih ditekankan pada sektor formal, sedangkan sektor informal agak dilalaikan. Akibat dari hal ini, pendidikan nilai diabaikan. Padahal sektor informal merupakan sektor yang sentral, yang membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Saat ini, pendidikan dalam keluarga dan masyarakat terbengkalai. Orang tua dan masyarakat lebih menyibukkan diri dengan urusan ekonomi sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk memperhatikan anak-anak mereka. Anak-anak hanya diperhatikan dengan cara dipenuhinya keuangan mereka, kesukaannya dan sebagainya.

Pendidikan nilai itu butuh interaksi, pertemuan hati dengan hati, antara pribadi dengan pribadi. Kebanyakan orang tua mempercayakan pendidikan anak-anaknya pada sekolah. Sementara sekolah juga lebih menitikberatkan pada pengajaran daripada pendidikan karena ruang yang terbatas salah satunya. Dengan demikian, akibat dari kurangnya pendidikan nilai, anak-anak kita tidak kaya dengan rohani sehingga materi  merupakan tolok ukurnya. Oleh karena itu sifat-sifat yang mendekati hewani marak di negeri ini.

 

  1. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai itu sendiri? Nilai adalah kualifikasi harga atau isi pesan yang dibawakan baik tersurat maupun tersirat dalam norma. Nilai juga dapat dimaknai oleh sesuatu yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang disukai, yang tidak bertentangan dengan norma, yang berkaitan dengan perasaan. Hans Jonas, seorang filsuf Jerman mengatakan bahwa nilai itu adalah sesuatu yang kita “iyakan” atau kita “setujui”. Artinya, hati menangkap nilai dengan merasakannya dan budi menangkap nilai dengan memahaminya. Bagaimana halnya dengan pendidikan nilai? Pendidikan nilai adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh sektor formal dan informal dalam membentuk manusia yang utuh, yang paripurna. Bentuk manusia yang paripurna dalam hal ini ditunjukkan oleh terbentuknya pribadi yang bermoral. Pribadi yang bemoral adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusian. Kemampuan seperti itu ada pada hati nurani yang telah mencapai kedewasaan. Oleh karena itu, sektor formal dan informal harus ditujukan untuk membina hati nurani peserta didik. Peserta didik harus diarahkan pada kepekaan dan penghayatan tentang nilai-nilai yang luhur, yang idealis.

Jika saja pendidikan nilai telah berubah menjadi pelajaran nilai, orientasi nilai tertuju pada sesuatu yang bersifat materialis maka hasilnya seperti yang kita lihat saat ini yaitu maraknya kasus-kasus korupsi, kolusi, kekerasan dan sebagainya yang dilakukan oleh pejabat tinggi dan berbagai kalangan masyarakat saat ini. Dengan demikian saat ini kondisi bangsa kita sedang mengalami krisis nilai dan lapisan atas sampai ke bawah. Nilai-nilai yang luhur saat ini sudah dilanggar karena adanya pergeseran nilai dan idealis ke materialis.

 

 

 

 

  1. Nilai-nilai yang harus melandasi kehidupan kita adalah :
  • Nilai teologik (nilai ketuhanan)
  • Nilai etik (nilai sopan santun)
  • Nilai logik (nilai yang bersifat aqliyah)
  • Nilai estetik (nilai keindahan)
  • Nilai fisiologis (nilai kekuatan benda); dan
  • Nilai theleologik (nilai kegunaan)

 

Sebagai sumber segala nilai hanyalah datang dari Tuhan semata. Oleh karena itu agama merupakan cerminan nilai yang paling sempurna. Agama menjamin kebaikan yang mutlak untu manusia. Artinya, sumber nilai tersebut bersumber dari Al-Qur’an. Dalam menjalani kehidupannya, sebagai hamba Allah manusia harus selalu ingat dan sadar kepada Tuhan. Hal ini seseuai dengan QS. Ali Imron ayat 191 bahwa, “Selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau pun berbaring”. (Teologi).

Dalam menjalani kehidupannya manusia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan bantuan orang lain. Dalam pergaulan kehidupan manusia tidak dapat berlaku seenaknya, namun diperlukan etika atau sopan santun. Hal ini pun dianjurkan oleh Rasulullah, seperti dalam sabdanya, “Semua kebaikan adalah sodaqoh dan setengah dari kebaikan ialah menjumpai saudaramu dengan muka yang manis dan menuangkan air dari embermu ke dalam wadah saudaramua.”; “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia mengganggu tetangganya, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dimuliakannya tamunya, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam.” (etik)

Allah telah memberikan akal pada manusia dan agama yang bisa memimpin kita pada jalan yang diridhoi oleh-Nya. Jika manusia menggunakan akal dan agama sebagai pedoman hidupnya, maka yakinlah bahwa manusia akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Namun, apabila hal itu tidak digunakan maka tentu saja kedudukan manusia akan lebih rendah dari binatang dan makhluk yang tak berakal. Penggunaan akal tanpa agama hanyalah akan membawa pada kekeliruan, membawa pada sesuatu yang bersifat materialis belaka. Landasan tentang nilai logis ini ada dalam QS. Al-Baqoroh ayat 31, 32, 33. Di samping itu, dalam QS. Ali Imran ayat 190-191 Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Dan bagi orang-orang yang mengingat Allah sambil duduk, berdiri, juga berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) “Ya, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

Allah menyuruh kita untuk memikirkan kejadian langit dan bumi supaya kita bergantung pada akal kita untuk sampai kepada keimanan yang sempurna kepada Allah. (Logis)

Kebudayaan diperlukan manusia untuk kehidupannya. Karena itu, kebudayan itu bernilai. Salah satu nilai kebudayaan adalah nilai estetik/seni. Nilai seni menyangkut nilai bentuk-bentuk yang menyenangkan secara estetik. Kesenian pada dasarnya menurut Aristoteles adalah untuk mendidik perasaan manusia agar menjadi halus dan peka menghadapi berbagai rangsangan dan tantangan. (Estetik)

Pandangan tentang kemanfaatan suatu benda berbeda-beda. Ada yang berpandangan bahwa manfaat kebendaan adalah menjadi asasnya akhlak. Menurut pandangan tersebut semua amal perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, baik untuk masa sekarang maupun akan datang disebut sebagai akhlak yang baik. Dasar-dasar ini adalah rohani. Namun, apabila manusia berpandangan bahwa kemanfaatan benda semata (secara material) maka akan lahirlah sifat ananiyah yaitu mementingkan diri sendiri, rakus, tipu menipu dan sebagainya. Dengan demikian hilanglah rasa kekeluargaan, kasih sayang, mengutamakan orang lain, persaudaraan sehingga hilanglah perdamaian seperti yang dilakukan oleh para pejabat di negara ini. (Fisiologis)

  1. Melihat gambaran di atas, lalu apa yang dimaksud dengan fungsi nilai? Nilai-nilai berfungsi mengembangkan pribadi untuk menghayati hidup yang baik, yang bermanfaat, yang dapat menumbuhkan nilai-nilai yang luhur (aspek rohani) sehingga menjadi sosok yang paripurna. Jika pendidikan nilai ini berfungsi dengan baik maka hasil pendidikan nilai merupakan perubahan perilaku atau transformasi hidup yang terjadi di dalam batin, kemudian diwujudkan dalam perilaku lahiriah.
  2. Penerapan pendidikan nilai selama ini belum dapat diterapkan dengan baik pada lembaga pendidikan kita. Mengapa? Karena disposisi peserta didik tidak terbangun dengan baik sehingga batinnya tidak membuka dan tidak siap untuk menerima nilai-nilai yang ditawarkan. Disposisi ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor eksernal misalnya, sistem pembelajaran yang bersifat klasikal. Sistem pendidikan yang chaos, yang materialis yang mementingkan permukaannya saja. Jadi, bagaimana caranya agar pendidikan nilai dapat diharapkan ?
    1. Hadapkan pada masalah (problem solving) yaitu anak / siswa diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah kongkret
    2. Reflective thinking / critical thinking yaitu siswa secara pribadi atau kelompok diajak untuk membuat catatan refleksi atau tanggapan atas suatu artikel, peristiwa, kasus, gambar, foto, dan sebagainya.
    3. Dinamika kelompok (group dynamic) yaitu siswa banyak dilibatkan dalam kerja kelompok secara kontinyu untuk mengerjakan suatu proyek kelompok.
    4. Membangun suatu komunitas kecil (community building) yaitu siswa dalam satu kelas diajak untuk membangun komunitas atau masyarakat mini dengan tatanan dan tugas-tugas yang mereka putuskan bersama secara demokratis.
    5. Membangun sikap bertanggung jawab (responsibility building) yaitu siswa diserahi tugas atau pekerjaan yang kongkret dan diminta untuk membuat laporan sejujur-jujurnya.
    6. Siswa diajak untuk week-end kerohanian, saresehan, dan sebagainya.

Dengan semua kegiatan tersebut, siswa juga gurunya akan mendapat kesempatan untuk banyak berinteraksi dan mengalami nilai-nilai dalam berbagai bentuk yang kongkret, konstekstual, dan relevan dengan hidup mereka. Dengan demikian, hal tersebut akan membentuk dan mengembangkan kepribadian dan hidup mereka dari dalam secara rohani.

  1. Bangsa Indonesia sulit untuk maju seperti negara lainnya. Hal ini dikarenakan (salah satunya) sistem pendidikan di negara kita kurang baik, kurang ajeg, kurang menanamkan nilai-nilai. Nilai-nilai ujian bisa diatur. Sejalannya bisa diatur. Norma yang ada sudah dilanggar. Para petinggi tidak lagi memberikan teladan. Nilai dalam pandangan mereka hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur materialisme. Oleh karena itu maraklah apa yang disebut dengan korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, penyelewengan dan sebagainya yang ditujukan untuk kepentingan pribadi. Jika kondisinya sudah seperti ini, bagaimana bangsa kita mau maju?
  2. Nilai-nilai ketuhanan, moral, estetika, etis, dan nilai-nilai sosial ketika siswa duduk di bangku SMA, sebenarnya sudah dicoba untuk diberikan oleh setiap  guru di kelas. Namun, masih dangkal. Hal ini disebabkan oleh proses KBM di kelas masih bersifat teacher center, masih bersifat transfer knowledge walaupun kurikulum yang digunakan sudah berbasis kompetensi dengan proses KBM student center. Di samping itu, kurikulum berbasis kompetensi itu hanya namanya saja, sebab dalam kurikulum yang berorientasi pada kemampuan siswa seharusnya tidak ada standar. Begitu pula dengan MBS, yang seharusnya sekolah itu mandiri, masih saja berdasarkan juklak dan juknis dari pejabat atasannya. Berdasarkan hal tersebut pendidikan nilai sulit diterapkan, karena berkaitan dengan sistem pendidikan kita yang kacau. Ditambah dengan pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat yang sudah terbengkalai. Perhatian orang tua dan masyarakat hanyalah tercurah pada pengajaran ekonomi semata. Memang logika anak didik ditonjolkan, tetapi tidak didampingi oleh agama yang baik.
  3. Jika kita menjadi bendahara pada suatu proyek, maka nilai-nilai yang harus diimplementasikan adalah nilai ketuhanan. Dengan memiliki nilai ketuhanan, seseorang tidak akan tergelincir pada hal-hal yang bersifat material yang menyesatkan. Seorang yang selalu ingat pada tuhan akan menjaga amanah. Di samping nilai teologik, nilai etik perlu dimiliki juga. Namun etik ini perlu didampingi oleh agama. Nilai logika juga merupakan hal yang sangat penting karena dalam QS. Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman “…. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran.”
  4. Pendidikan nilai adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh sektor formal dan informal dalam membentuk manusia yang utuh, yang rahmatan lil alamin, yang paripurna. Untuk menjadi manusia yang utuh ini ditunjukkan atas pembentukan pribadi yang bermoral. Pribadi yang bermoral merupakan pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kemampuan seperti itu ada pada hati nurani yang telah mencapai kedewasaan. Dengan pendidikan nilai diharapkan peserta didik memiliki kepekaan hati nurani terhadap nilai-nilai yang luhur, yang idealis.

Nilai-nilai pendidikan adalah berbagai hal yang dianggap baik, yang dapat diambil dari proses pendidikan. Hal yang baik ini merupakan pijakan untuk mengarungi kehidupan peserta didik dalam kehidupan yang serba kompleks. Bentuk-bentuk kecurangan, keberhasilan semu (yang instan) yang diperoleh peserta didik dalam ujian nasional atas kolusi dengan guru atau teman bukanlah merupakan bentuk-bentuk nilai pendidikan. Namun hal itu merupakan penghancuran pendidikan.

 

 

BELAJAR TENTANG MANAJEMEN PENDIDIKAN

DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

 

Pada saat ini kita mengenal “Manajemen Pendidikan” dan “Administrasi Pendidikan”. Keduanya pasti memiliki persamaan dan perbedaan.

Anda sebagai calon “Doktor Ilmu Pendidikan”, semestinya bisa memahami dengan baik kedua pengertian tersebut.

  1. Coba anda jelaskan perbedaan dari kedua istilah di atas, baik dari segi pengertian, konsep, teori yang digunakan, tujuan, ruang lingkup dan strategi pendidikan yang digunakan.
  2. Mana yang menurut anda lebih tepat dianut dan digunakan pada saat ini, mengapa ? Jelaskan alasannya !!

 

  1.  

NO

ITEM

MANAJEMEN PENDIDIKAN

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

1

Pengertian

Manajemen pendidikan adalah proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencakup planning, organizing, actuating, controlling

Administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau sebagai penerapan administrasi dalam pembinaan, pengembangan, pengendalian usaha dan praktik-praktik pendidikan

 

 

2

Tujuan

Tujuan manajemen pendidikan yaitu agar pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

 

Tujuan administrasi pendidikan yaitu agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan

3

Ruang lingkup

Ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi sumber daya manusia (SDM), sumber belajar (SB), sumber fasilitas dan dana (SFD), atau meliputi bidang organisasi kurikulum, perlengkapan kependidikan, media pendidikan, personal pendidikan, hubungan kemanusiaan dan dana

Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi : administrasi kurikulum, administrasi ketenagaan, administrasi peserta didik, administrasi sanpras, administrasi layanan khusus pendidikan, administrasi pembiayaan pendidikan, administrasi kesekretariatan pendidikan dan administrasi humas

 

4

Konsep / teori

Manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama (Engkoswara, 2001)

 

Manajemen pendidikan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah dan panjang (Gafar dlm. Mulyasa 2005)

 

Manajemen pendidikan merupakan suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan seperti : tenaga pendidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana, sarana prasarana pendidikan, tata laksana, dan lingkungan tertentu (Suryo Subroto, 2004)

 

Administrasi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendidikan dari sudut pandang proses kerjasama antar manusia dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui perubahan sikap dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Suhardan, 2007)

 

Educational administration is a specialized set of organization function whose primary purpose are the insure efficient and effective delivery of relevant educational  service as well as implementation of legislative policies through planning, decision making and leadership behavior that keeps the organization focussed on predetermined objectives provides for optimum alocation and most prudent care of resources to insure their most productive uses, stimulates and coordinates profesional and other personal to produce a coherent social system and decirable organizanition climate, and facilitates determination of essential changes satisfy future and emerging needs of student and society (StepenI. Knezevich dlm Sukarti, 1999)

 

5

Strategi pendidikan

Strategi pendidikan adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi pendidikan secara efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasaran pendidikan tercapai

 

Prinsip management strategic meliputi : strategy formulation (yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang sesungguhnya); strategy implementation (yang menggambarkan cara mencapai tujuan); strategy evaluation (yang mengukur kinera dan mekanisme umpan balik).

 

Salah satu bentuk strategi pendidikan itu adalah Renstra Kemendiknas (Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang / RPPNJP 2005 – 2025 yang tertuang di dalam Permendiknas No. 32 Tahun 2005 yang dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan yaitu : tema pembangunan I (2005  – 2009) dengan fokus peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010 – 2015) dengan fokus penguatan pelayanan; tema pembangunan II (2015 – 2020) dengan fokus penguatan daya saing regional; tema pembangunan IV (2020 – 2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional

 

Untuk rencana pendidikan jangka menengah tahun  2010 – 2014 yang kemudian dijabarkan dalam Renstra Kemendiknas 2010 – 2014 melalui paradigma : 1) pemberdayaan manusia seutuhnya; 2) pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik; 3) pendidikan untuk semua; 4) pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan

 

Strategi pendidikan adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi pendidikan secara efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasaran pendidikan tercapai

 

Prinsip management strategic meliputi : strategy formulation (yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang sesungguhnya); strategy implementation (yang menggambarkan cara mencapai tujuan); strategy evaluation (yang mengukur kinera dan mekanisme umpan balik).

 

Salah satu bentuk strategi pendidikan itu adalah Renstra Kemendiknas (Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang / RPPNJP 2005 – 2025 yang tertuang di dalam Permendiknas No. 32 Tahun 2005 yang dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan yaitu : tema pembangunan I (2005  – 2009) dengan fokus peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010 – 2015) dengan fokus penguatan pelayanan; tema pembangunan II (2015 – 2020) dengan fokus penguatan daya saing regional; tema pembangunan IV (2020 – 2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional

 

Untuk rencana pendidikan jangka menengah tahun  2010 – 2014 yang kemudian dijabarkan dalam Renstra Kemendiknas 2010 – 2014 melalui paradigma : 1) pemberdayaan manusia seutuhnya; 2) pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik; 3) pendidikan untuk semua; 4) pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan

 

 

  1. Istilah administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan seringkali diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan sama dengan manajemen pendidikan, ada yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan lebih luas dari manajemen pendidikan, dan ada juga yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan justru lebih sempit dari manajemen pendidikan.

Perbedaan pandangan di atas tentu saja didasari oleh argumen, diantaranya :

  1. Bagi yang memiliki pandangan bahwa administrasi pendidikan sama dengan manajemen pendidikan yaitu : (1) dilihat dari pengertiannya, baik administrasi maupun manajemen merupakan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (2) dalam istilah sehari-hari, terutama dalam arti kelembagaan keduanya sering dipakai menunjuk isi yang seperti akademi administrasi dan akademi manajemen.
  2. Bagi yang memiliki pandangan bahwa administrasi pendidikan lebih luas dari manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan mencakup manajemen pendidikan, pendapat ini didasari oleh pendapat D. Widodo dalam bukunya yang berjudul “Public Administration”. Ia mengatakan bahwa, “Public administration is organization of man and materials to achieve the purposes of government.” Artinya, untuk menata negara dengan baik diperlukan administrasi negara bukan manajemen negara. Dengan demikian, manajemen merupakan bagian dari administrasi.
  3. Bagi yang memiliki pandangan bahwa administrasi pendidikan lebih sempit dari manajemen pendidikan, didasari oleh anggapan bahwa administrasi tercakup dalam manajemen. Administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan atau administrative. Dalam manajemen, ada enam bidang di dalamnya yaitu : production, marketing, financial, personal, human relation, dan administratif management. Hal ini membuktikan bahwa administrasi merupakan bagian dari management.

Dengan pemaparan di atas, secara pribadi saya berpendapat bahwa istilah manajemen pendidikan lebih cocok daripada administrasi pendidikan. Mengapa demikian? Dalam percepatan perkembangan zaman di era globalisasi ini, dunia pendidikan dikejutkan dengan adanya model pengelolaan pendidikan berbasis industri. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, para pengelola menerapkan manajemen perusahaan yang dikenal dengan istilah Total Quality Education (TQE) dasar dari manajemen tersebut merupakan pengembangan TQM (Total Quality Management) guna memuaskan pelanggan (dalam pendidikan tentunya stakeholder). Oleh karena itu baik industri perusahaan maupun lembaga pendidikan harus menerapkan standar mutu. Berdasarkan hal tersebut, istilah manajemen pendidikan merupakan istilah yang tepat dibandingkan administrasi pendidikan.

 

 

DESENTRALISASI PENDIDIKAN SETENGAH HATI

 

Pendidikan menurut UU 32/2004 telah diserahkan kepada daerah (otonom dalam bentuk penerapan manajemen pendidikan MBS dan pengembangan kurikulum oleh sekolah (KTS), tetapi urusan dasar dan strategi pokok menurut PP 38/2007 tetap dipegang oleh pusat, seperti UN tetap menjadi kewenangan pusat.

  1. Kemukakan komentar anda tentang hal tersebut secara kritis dan mendasar !
  2. Apa dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan ?
  3. Berikan alternatif solusinya, disertai argumentasi yang kuat !

 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan secara desentralisasi. Konsep pemberian wewenang penyelenggaraan pendidikan dari pusat kepada daerah pada dasarnya memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 ini merupakan implementasi dari amanat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa, “Tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum ….” Lebih lanjut dalam Pasal 31 (ayat 1) bahwa, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Hal lain yang melandasi UU No. 32 Tahun 2004 juga tentang otonomi / desentralisasi yaitu adanya “potret buram pendidikan di Indonesia baik pada level makro maupun mikro”. Hal ini diperoleh melalui data UNESCO tentang peringkat indeks pengembangan manusia Indonesia yang menempatkan Indonesia pada posisi/urutan jauh di bawah negara-negara lain (peringkat ke-102, 99, 109, dan 105) dalam tahun yang berturut-turut yaitu tahun 1996, 1997, 1998, 1999. Kemudian pada tahun 2000 Survey Political and Economic Risk Consultant (PERC) menempatkan kualitas pendidikan Indonesia pada urutan ke-12 dari 12 negara yang disurvey. Pada tahun 2001 International Institute Management Development (IIMD) memuat tentang indeks kompetisi kependudukan. Dari 49 negara yang disurvey, ternyata Indonesia menduduki peringkat paling buncit yaitu peringkat ke-49. Pada tahun 2003, Balitbang memberi keterangan bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Begitu pula dari 20.918 SMP di Indonesia, ternyata hanya 8 saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Midlle Years Program (MYP). Kemudian dari 8.036 SMA di Indonesia ternyata hanya 7 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Selanjutnya pada tanggal 15 September 2004, United Nations for Development Programe (UNDV) menerangkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari 177 negara, Indonesia menduduki       peringkat III.

Melihat posisi kualitas mutu Indonesia memprihatinkan, maka pada tanggal 2 Mei 2002 dicanangkanGerakan Peningkatan Mutu Pendidikan”. Kemudian, implementasi dari gerakan peningkatan mutu pendidikan ini yaitu lahirnya Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya peningkatan mutu tersebut dilakukan dengan cara mengganti Kurikulum lama (1994) dengan kurikulum baru yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau disebut juga kurikulum 2004 karena lahir pada tahun 2004. Seiring dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi pendidikan maka Kurikulum KBK ini berubah nama menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Mengapa demikian? Karena kurikulum tersebut berbasis sekolah. Artinya, masing-masing sekolah atau satuan pendidikan harus mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerahnya masing-masing. Dengan kata lain sekolah secara demokrasi diberi wewenang untuk membuat/mengembangkan kurikulumnya sendiri. Di samping itu, secara demokratis pula sekolah diberi wewenang untuk mengelola satuan pendidikannya sendiri, memenej sendiri, yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Mengapa demikian ? Karena keberhasilan peningkatan mutu pendidikan terjadi di sekolah, tidak pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun pada Depdiknas/ Depdikbud. Sekolah merupakan institusi yang memiliki “Full Authority and Responsibility”  untuk secara mandiri menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan lokal sekolah sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah (Calwell dan Spink 99). MBS merupakan upaya pemberdayaan sekolah (school capacity building), agar sekolah mampu secara terus menerus meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen pendidikan dan mutu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemennya. Komponen kunci dalam MBS ini adalah kepala sekolah dan guru. Diperlukan kepala sekolah yang intrapreneurship dan guru yang profesional.

  1. 1.      KOMENTAR TENTANG UU 32/2004, MBS, KTSP
    1. a.      Komentar UU No. 32/2004

Pada tataran konsep lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi pendidikan pada daerah sudah bagus. Namun pada tataran implementasi ibarat “panggang jauh dari api”. Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di daerah kabupaten/kota ternyata tidak sesuai dengan semangat (ruh) kebijakan itu sendiri. Banyak ditemukan daerah yang memperpanjang “meja birokrasi” hingga tidak mustahil memunculkan resiko kebocoran anggaran. Contoh kongkretnya adalah tentang biaya operasional sekolah. Sebelum ada UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah, sekolah secara langsung dapat menggunakan anggaran rutinnya untuk kepentingan sekolah. Namun, dengan diberlakukannya otonomi daerah, biaya operasional itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga sekolah harus melalui meja-meja birokrasi yang panjang untuk mendapatkan biaya operasionalnya. Pemkab/Pemkot bahkan cenderung lebih hegemonik dalam membirokrasikan desentralisasi pendidikan ketika kekuasaan dan kewenangan Pemrov dibatasi oleh UU untuk mengintervensi Pemkab/Pemkot. Pelayanan Pemrov yang lintas kabupaten/kota menjadi terabaikan. Di samping itu, kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan desentralisasi pendidikan tidak merata. Begitu pula dengan kemampuan keuangan daerah (PAD) yang menopang pembiayaan pendidikan pun tidak merata. Bahkan masih banyak aparat birokrasi yang belum bersih dari mentalitas dan budaya korupsi, dan belum jelasnya pos-pos anggaran untuk pendidikan.

  1. b.      Komentar Tentang MBS

Sama halnya dengan komentar di atas, bahwa program MBS pada tataran konsep sudah baik. Namun, pada tataran implementasi masih “jauh panggang dari api”. Mengapa demikian? Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Buku Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) pada masa lalu seharusnya tidak lagi dijadikan pedoman oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola sekolah. Namun, pada kenyataannya, di era otonomi sekolah (MBS) ternyata masih banyak kepala sekolah yang menjalankan fungsinya masih berorientasi pada Juklak dan Juknis atasannya dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kotamadya. Hal ini terjadi karena jabatan kepala sekolah, kepala dinas merupakan jabatan secara politis.

Di samping itu, masih banyak kepala sekolah yang belum memiliki jiwa enterpreneurship, karena jabatan yang didudukinya bukan diperoleh atas prestasinya melainkan merupakan hasil kolusi sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh dirinya dikerjakan oleh bawahannya (wakil-wakil kepala sekolah) yang menjadi kepanjangan tangannya.

Pemberdayaan warga sekolah oleh kepala sekolah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi hanya pada orang-orang tertentu yang menjadi kelompoknya. Begitu pula dengan ketidaktransparanan / ketidakterbukaan manajemen masih tetap dilakukan. Pendek kata, kepala sekolah dengan gaya otokratik masih bertebaran pada lembaga-lembaga  pendidikan. Oleh karena itu sistem MBS sulit untuk dapat diterapkan pada lembaga pendidikan yang tidak mau terlepas dari sistem lama. Padahal dengan pendekatan total quality management, lembaga pendidikan sebagai suatu sistem dalam ekosistem lingkungan harus dapat berfungsi sebagai open system yang progresif.

  1. c.       Komentar tentang KTSP

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Oleh karena itu kurikulum ini (KTSP) merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. KTSP ini lahir dari semangat otonomi daerah. KTSP menggunakan model kurikulum yang bersifat desentralisasi.

Konsep berbasis kompetensi dalam ketentuan umum UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) dikemukakan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pada Bab II Pasal 3 bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jika saja KTSP berorientasi pada pencapaian kompetensi yang seharusnya berorientasi pada transformasi (dalam tataran konsep), tetapi pelaksanaannya mengarah pada orientasi transmisi (disiplin ilmu). Dalam KTSP memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh semua siswa; adanya standar-standar minimal penguasaan isi mata pelajaran, pengukuran hasil belajar dilakukan oleh pusat (UN), soal-soal ujian cenderung mengarah pada kemampuan kognitif.

 

Di samping merujuk pada transmisi, ternyata KTSP juga berorientasi pada desain kurikulum transaksi. Hal ini terlihat dari adanya pendekatan dan strategi pembelajaran Contekstual Teaching Learning (CTL), inquiri, portofolio. Ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan suatu dialog.

Kalaupun KTSP menggunakan desain kurikulum transmisi, mengapa pembelajaran masih bersifat klasikal? Mengapa akselerasi masih bersifat klasikal juga? Mengapa kompetensi siswa kurang dioptimalkan? Mengapa pelajaran masih menggunakan nama disiplin ilmu?

Dengan demikian, KTSP ternyata tidak mengarah pada penggalian kompetensi secara utuh. Jadi yang disebut penggalian kompetensi / pemaksimalan potensi anak hanyalah ada dalam tataran konsep, sedangkan dalam tataran implementasi masih “jauh panggang dari api”.

  1. Dampak dari inkonsistensi tersebut terhadap satuan pendidikan yaitu siswa menjadi korban kebijakan. Begitu pula guru. Mengapa siswa? Karena sasaran kurikulum adalah siswa (untuk meningkatkan mutu pendidikan). Jika sasaran kurikulum tidak tercapai, secara otomatis peningkatan kualitas pendidikan pun tidak tercapai. Dengan demikian, lulusan satuan pendidikan tidak memiliki daya saing yang baik, dan itu akan merugikan lulusan / tamatan. Mengapa juga guru? Setiap ada ketidakberhasilan atas kebijakan yang dibuat oleh para birokrat pendidikan, maka gurulah yang menjadi “kambing hitamnya”. Alasannya, karena keberhasilan atau kegagalan pendidikan terjadi di sekolah, bukan pada kantor dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, atau pemerintah telah mendolimi bangsa (siswa, guru) dan masyarakat. Pemerintah telah melakukan kemunafikan. Pemerintah telah membuat kurikulum tidak berfungsi.

Seperti kita ketahui bahwa fungsi kurikulum untuk siswa menurut Alexander Inglis dalam Hamalik, yaitu :

  • Fungsi penyesuaian. Artinya, kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat;
  • Fungsi integrasi. Artinya, kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik harus berkembang secara terintegrasi;
  • Fungsi diferensiasi. Artinya, kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya;
  • Fungsi persiapan. Artinya, kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan dalam masyarakat;
  • Fungsi pemilihan. Artinya, kurikulum harus dapat memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya; dan
  • Fungsi diagnostik. Artinya, kurikulum harus dapat mengenal kelemahan dan kekuatan siswa.

 

  1. Alternatif solusi dari kondisi di atas yaitu harus berpijak pada inti kurikulum sesungguhnya; bahwa inti kurikulum itu adalah pembelajaran. Dalam pembelajaran itu harus ada guru, conten, siswa, metode, media, dan evaluasi.

Jika kurikulum tertulis sebagai kurikulum ideal (writen curriculum) yang seharusnya menjadi pedoman ternyata memiliki banyak ketidaksesuaian dengan tuntutan kehidupan, maka guru sebagai ujung tombak pendidikan harus menggunakan kurikulum aktual atau kurikulum rekayasa atau kurikulum tersembunyi sebab guru diberi kebebasan untuk berinovasi.

Dengan demikian guru harus memenuhi tuntutan kurikulum tertulis ideal yang terkait dengan standar yang ditetapkan Depdiknas / BSNP dan Ujian Nasional (UN). Namun, di samping itu guru pun harus menyiasati agar siswa memiliki  kompetensi sesuai dengan potensi siswa yang beragam agar para lulusan kelak mampu mengarungi kehidupan secara mandiri, sesuai dengan tuntutan masyarakat / zaman.

 

 

RENSTRA DEPDIKNAS  2005 – 2010

 

Renstra Depdiknas 2005 – 2010 menggariskan tiga tema kebijakan penyelenggaraan pembangunan Sisdiknas : 1) Perluasan dan pemerataan, 2) Mutu, relevansi dan daya saing, dan 3) Tata keloa, akuntansi dan pencitraan publik.

  1. Dari ketiga tema di atas, pilih tema yang anda kuasai, kemudian coba terapkan pada salah satu fokus (jalur, jenjang jenis pendidikan : SD, SMP, SMA atau Perguruan Tinggi). Beri penjelasan berdasarkan pemikiran dan pemahaman anda.
  2. Pilih salah satu tema dan penerapannya pada salah satu sub sistem pendidikan sesuai pilihan anda, kemudian uraikan sasaran, indikator keberhasilan dan strategi pencapaiannya.

 

Isu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan.

  • Untuk menghadapi globalisasi yang penuh dengan persaingan, lembaga pendidikan atau sekolah dituntut untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, yang mampu menjawab tantangan dalam kehidupan, yang terampil, mandiri. Angka-angka dalam raport atau ijazah tidak lagi menjadi andalan, jika dipraktikan dalam kehidupan. Oleh karena itu sistem penghargaan dan proses pembelajaran sudah saatnya diubah dari penghargaan terhadap angka-angka dan ijazah bergeser pada penghargaan terhadap skill atau kemampuan. Jadi, dengan sistem standar penilaian dalam UN yang dapat dikatakan bagus-bagus (karena ada praktik kekurangan) belum tentu sesuai dengan kemampuan diri siswa/lulusan yang bersangkutan. Pada saat ini banyak angka yang ditorehkan dalam raport / ijazah merupakan rekayasa belaka.
  • Pendidikan telah dipersempit maknanya menjadi pengajaran. Orientasi pembelajaran lebih mengutamakan proses penguasaan materi daripada pembentukan kepribadian. Kegiatan pembelajaran lebih cenderung merupakan transfer of knowledge / transfer ilmu yang pada akhirnya digunakan untuk mencapai ujian / tes. Ujian/tes dipandang sebagai puncak pendidikan yang menunjukkan berhasil atau tidaknya seorang siswa, mampu menjawab atau tidaknya siswa terhadap soal-soal yang tersaji dalam ujian. Soal-soal yang tersaji dalam ujian akhir pada umumnya merupakan soal-soal yang bersifat kognitif, sedangkan hal-hal yang bersifat psikomotorik tidak terjamah. Padahal yang harus diuji dari siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman yaitu kompetensi / kemampuan riil. Dengan kata lain, soal-soal yang disajikan dalam UN pada umumnya belumlah merujuk pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
  • Walaupun demikian, menurut Ahmad Dasuki (Direktur Profesi dan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional) saat itu, bahwa perbandingan guru dan murid di Indonesia sudah berhasil ditingkatkan dengan melebihi target rasio guru dan murid yaitu 1 : 15. Namun, kondisi tersebut tidak merata. Artinya untuk sekolah-sekolah di kota rasio itu rasio tinggi misal 1 : 100 karena di satu sekolah tersebut hanya ada satu guru yang multifungsi yaitu sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai tenaga administrasi, bahkan sebagai pesuruh

 

 

 

             
     
         
 
   

Implementasi dan penyempurnaan SNP dan penguatan peran Badan Standar

Nasional Pendidikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Renstra Depdiknas Tahun 2005 – 2009

 

 

STANDARISASI PENDIDIKAN

 

Pada saat ini Departemen Pendidikan Indonesia sedang giat menerapkan standarisasi pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

  1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi atau mendorong diterapkannya kebijakan tersebut. Jelaskan disertai dengan argumentasi yang kuat.
  2. Dilihat dari kebijakan-kebijakan yang sedang berlaku, jelaskan sasaran, lingkup dan tahapan standar yang diharapkan dicapai.
  3. Jelaskan masalah-masalah apa yang sedang dan akan dihadapi dalam pelaksanaan standarisasi pendidikan ?
  4. Upaya yang harus dilakukan Depdiknas, Pemda dan sekolah agar terlaksana secara optimal ?

 

  1. Globalisasi saat ini melibatkan seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, negara dan ras manapun. Dampak globalisasi, merambah berbagai lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia sehingga menimbulkan masalah yang hanya dapat diatasi dengan solusi yang berbasis pengetahuan (knowledge based solution). Oleh karena itu, Porter mendefinisikan “daya saing suatu bangsa” sebagai “a country’s share of world markets for it’s product”. Tantangan yang mengedepankan pengetahuan (knowledge) sebagai pendorong utama suatu bangsa. Daya saing saat ii tidak lagi diandalkan pada SDA dan tenaga kerja yang murah, tetapi bergantung pada pengetahuan yang dimiliki dan dikuasai suatu oleh suatu bangsa. Pengetahuan dapat memfasilitasi suatu bangsa dalam memanfaatkan dan memproses SDA sebelum dilemparkan ke pasar global. Sumber daya manusia tentulah akan mendukung pertumbuhan jika disertai dengan penguasaan pengetahuan yang memadai. Tanpa pengetahuan yang memadai, penduduk besar hanya akan menambah beban bangsa untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang layak.

 

Daya saing bangsa / SDM Indonesia saat ini belum menunjukkan prestasi yang baik. Hal ini diperoleh melalui data UNESCO tentang peringkat indeks pengembangan manusia Indonesia yang menempatkan Indonesia pada posisi atau urutan di bawah negara-negara lain (peringkat ke-102, 99, 109, 105) pada tahun 1996, 1997, 1998, 1999. Kemudian pada tahun 2000 PERC menempatkan kualitas pendidikan Indonesia pada urutan ke-12 dari 12 negara yang disurvey. Pada tahun 2001 Institute International Management Development (IIMD) memuat tentang indeks kompetisi kependudukan dari 49 negara yang disurvey, ternyata Indonesia menduduki pertingkat paling buncit yaitu peringkat 49. Pada tahun 2003, Balitbang memberi keterangan bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primery Program (PYP). Begitu pula dengan SMP, dari 2008 sekolah di Indonesia ternyata hanya 8 juga yang diakui oleh dunia dalam kategori Midle Year Program (MYP). Kemudian dari 8.036 SMA di Indonesia ternyata hanya 7 yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Selanjutnya pada tanggal 15 September 2004, United Nations for Development Program (UNDP) menerangkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari 177 negara, Indonesia menduduki peringkat 111.

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Naisonal Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

  1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut (PP No. 19 Tahun 2005) bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi SNP merupakan dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sasaran standar nasional pendidikan adalah menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk membawa Indonesia keluar dari krisis yang berkepanjangan serta dapat mengikuti percepatan arus informasi dalam era globalisasi. Dengan standar nasional pendidikan diharapkan terjadi berbagai perubahan dalam sistem dan layanan pendidikan yang mengarah pada kondisi berikut :

–          Meningkatkan prestasi peserta didik

–          Menyamakan peluang baik secara nasional, regional, maupun lokal.

Linkup standar nasional pendidikan meliputi :

  • Standar isi;
  • Standar proses
  • Standar kompetensi lulusan;
  • Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  • Standar sarana dan prasarana;
  • Standar pengelolaan;
  • Standar pembiayaan; dan
  • Standar penilaian pendidikan

Tahapan standar yang diharapkan dicapai, menurut saya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan karena di tangan pendidiklah kualitas pendidikan Indonesia bisa dicapai. Oleh karena itu tenaga pendidik perlu memiliki kualifikasi akademik dan kualifikasi kompetensi. Tanpa  guru sehebat apapun standar yang lain, pendidikan tidak akan berhasil, karena sosok guru tidak dapat tergantikan oleh apapun.

 

  1. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan standarisasi pendidikan yaitu pada tataran implementasi standar pendidikan ini belum didukung oleh sistem, kultur, dan kinerja mengajar, budaya belajar siswa yang belum maksimal dan komprehensif.

 

 

 

  1. Upaya yang harus dilakukan Departemen Pendidikan Nasional agar standarisasi berhasil yaitu serius / sungguh-sungguh dalam meningkatkan kualifikasi akademik dengan cara memberikan subsidi dana pendidikan yang memadai, memberikan pelatihan-pelatihan, melengkapi sarana prasarana, pemenuhan biaya, proses belajar yang enjoyable learning, kurikulum yang ajeg, bersih dan kolusi, korupsi, pejabat lingkungan Diknas yang bermoral, dan sebagainya.

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s